Politikus PDI-P Minta Komnas HAM Segera Ungkap Peristiwa 27 Juli 1996

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus PDI Perjuangan (PDI-P) Dwi Ria Latifah meminta Komnas HAM menuntaskan penyelidikan peristiwa Kerusuhan Dua Puluh Tujuh Juli (Kudatuli) pada 1996.

Ria mendesak agar dalang kerusuhan tersebut yang hingga kini masih misteri segera diungkap.

"Komnas HAM diharapkan punya keberanian untuk mengungkap persoalan ini. Tak cukup tabur bunga tiap tahun. Yang tak efektif untuk menyelesaikan kasus ini," kata Ria dalam diskusi Forum Jas Merah bertema "Huru-Hara di Penghujung ORBA: Refleksi Peristiwa 27 Juli 1996", Senin (27/7/2020).

Menurutnya, PDI-P sudah meminta hal ini sedari dulu. Menurutnya, Kudatuli bukan sekadar peristiwa hukum tapi juga peristiwa politik.

"Maka perlu keberanian politik," lanjut Ria.

Baca juga: Peneliti Sejarah Kritik Narasi soal Kudatuli dalam Buku Pelajaran

Ia menilai, ada upaya penggiringan fakta bahwa dalang peristiwa tersebut adalah Partai Rakyat Demokratik (PRD), yang sebenarnya bertujuan memberangus PDI-P.

Selain itu, Ria mengatakan ada upaya pemberian cap bahwa PDI-P merupakan partai komunis.

"Menanglah dengan cara tidak mengadu domba rakyat. Menanglah dengan cara sehat dengan menjaga persatuan Indonesia. Salah tempat bermain dengan isu-isu itu. Stigma PDI-P komunis sudah tidak zaman lagi. Ayolah bermain politik dengan cara elegan, jangan cara SARA. PDI-P semakin dihajar, dikuyo-kuyo, distigma, Insya Allah PDIP akan menang," tuturnya.

Diketahui, Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro, Jakarta dikepung massa pada 27 Juli 1996.

Baca juga: Peringati Peristiwa Kudatuli, PDI-P: Megawati Telah Ajarkan Politik Rekonsiliasi

Sebab musabab pengepungan itu, karena ada pihak yang tidak suka dengan kemenangan Megawati Soekarnoputri sebagai Ketua Umum PDI 1993-1998 berdasarkan kongres partai di Jakarta pada 1993.

Mereka adalah Soerjadi dan kelompok pendukungnya. Soerjadi, pada 22 Juni 1996, menggelar kongres partai di Medan. Kongres menetapkan Soerjadi sebagai ketua umum periode 1996-1998.

Pemerintahan Orde Baru yang saat itu dipimpin Presiden Soeharto mengakui DPP PDI hasil Kongres Medan.

Dengan demikian, pemerintah tidak mengakui adanya DPP PDI pimpinan Megawati.

Baca juga: Peristiwa Kudatuli dan Megawati yang Jadi Simbol Perlawanan Orba...

Namun, dukungan untuk Megawati mengalir, terutama dari aktivis dan mahasiswa yang menentang rezim Soeharto.

Kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro menjadi salah satu lokasi utama untuk pemberian dukungan kepada Megawati.