Muhammadiyah, NU, PGRI Mundur, Kemendikbud Diminta Tunda Program Organisasi Penggerak

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda berharap kebijakan program Organisasi Penggerak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk ditata ulang.

Menurut Huda, Kemendikbud harus mencari skema terbaik agar program Organisasi Penggerak tidak menimbulkan polemik.

Sebab, organisasi besar dalam dunia pendidikan seperti PGRI, Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU, dan Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah PP Muhammadiyah memutuskan mundur dari program ini.

"Saya kira tidak terlambat, dan tidak ada kata terlambat, sementara di-hold dulu pelaksanaan ini. Terkait dengan POP ini, di-hold dancarikan skema yang terbaik," kata Syaiful Huda, dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020) sore.

Baca juga: Soal Dana Hibah Kemendikbud untuk Sampoerna dan Tanoto Foundation, Dede Yusuf: Tak Masuk Akal

Menurut Huda, penataan ulang yang perlu dilakukan oleh Kemendikbud adalah terkait pola rekrutmen.

Sebab, mundurnya lembaga seperti NU, Muhammadiyah dan PGRI akibat seleksi pemilihan program Organisasi Penggerak yang dinilai tidak jelas.

"Karena itu saya kira opsinya yang pertama, kami minta untuk ke Mas Nadiem melakukan penataan ulang terkait dengan pola rekrutmen, kriteria, dan seterusnya terkait dengan Program Organisasi Penggerak," ucap politisi PKB ini.

Kemudian, kata dia, mundurnya organisasi besar yang concern terhadap pendidikan selama puluhan tahun menandakan ada masalah dalam kebijakan POP.

"PGRI yang juga mundur dari kepesertaan POP ini menandakan ada masalah," ucap Huda.

Baca juga: Muhammadiyah-NU Mundur dari Organisasi Penggerak, Kemendikbud Beri Respons

Oleh karena itu, Huda meminta kemendikbud dapat menyelesaikan polemik yang terjadi pada program Organisasi Penggerak.

Ia berharap organiasi pendidikan yang mundur untuk dapat dirangkul kembali.

"Ini harus dimulai dari iktikad baik Kemendikbud untuk merangkul merangkul pihak-pihak ini, merangkul pihak NU, Muhammadiyah, PGRI dan seterusnya itu." ujar Syaiful Huda

"Kita tetap ingin NU, Muhammadiyah, PGRI, tetap terlibat, semoga masih ada room untuk kompromi," tuturnya.

Baca juga: Komisi X Akan Panggil Nadiem, Tanya soal Sampoerna dan Tanoto Foundation Jadi Organisasi Penggerak