SOROT POLITIK

Kesembilan Kali, Kemenko Perekonomian Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK

Kompas.com - 25/07/2020, 07:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika serah terima jabatan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika serah terima jabatan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

KOMPAS.com – Untuk kesembilan kali sejak 2011, laporan keuangan 2019 Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Untuk diketahui, sesuai amanat UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, BPK menerapkan standar yang ketat dalam menjalankan tugasnya.

Pemeriksaan laporan keuangan sendiri dilakukan menggunakan empat kriteria, yaitu laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Makin Banyak Lembaga Negara Dapat WTP dari BPK

“Semoga kami dan BPK terus bersinergi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan,” kata Airlangga, Jumat (24/7/2020), dikutip dari keterangan tertulisnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Airlangga pun berharap, opini WTP dari BPK dapat menunjang perbaikan kinerja di kementeriannya, termasuk membentuk sistem pengendalian internal yang memadai guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepercayaan stakeholders.

“Kami harap jajaran pimpinan di Kemenko Perekonomian tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga bekerja keras melaksanakan praktik tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban,” kata Airlangga.

Meski memberi opini WTP, BPK masih mengajukan beberapa rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian, antara lain melengkapi semua laporan dengan timeline penyelesaian yang jelas, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.

Airlangga pun berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Kesehatan Jadi Pertimbangan Buka 9 Sektor Ekonomi

Sementara itu, terkait pelaksanaan APBN 2019 dan tantangan pandemi Covid-19 yang muncul pada 2020, Airlangga menyampaikan hal ini memberi tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional.

Adapun tekanan dimaksud berasal dari faktor pelemahan harga minyak, tekanan nilai tukar rupiah, dan penurunan pada sektor pariwisata. Meski begitu, Airlangga mengajak semua pihak tetap optimis.

“Mari kita bangun optimisme di tengah dinamika perekonomian, dengan meningkatkan sinergi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, kondisi tersebut juga memerlukan penanganan berbeda, misalnya dengan meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif, menguatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing, dan stabilitas harga pangan.

Baca juga: Airlangga Ingin Belanja APBN Rp 1.000 Triliun Terserap hingga Akhir 2020

“Dalam menyelenggarakan APBN, Kemenko Perekonomian berkomitmen mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar seluruh kebijakan berdampak positif dan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Live Streaming Pernyataan Jokowi soal Kelanjutan PPKM Level 4

Nasional
Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Saudi Buka Umrah, Kemenag Sebut Asosiasi PPIU Sepakat Prioritaskan Penanganan Covid-19

Nasional
UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

UPDATE: Sebaran 1.568 Kasus Kematian Covid-19, Paling Tinggi di Jatim

Nasional
KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

KPK Tahan Tersangka Rudi Hartono Iskandar Terkait Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Menkes: Pesan Presiden, Vaksinasi di 7 Provinsi Jawa-Bali Harus Dipercepat

Nasional
UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

UPDATE: Spesimen yang Diperiksa Jeblok, Hanya 151.216, Positivity Rate Versi PCR 39,48 Persen

Nasional
Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Gus Menteri Minta Mahasiswa Tingkatkan Produktivitas

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

UPDATE 2 Agustus: Tambah 32.807, Pasien Covid-19 Sembuh Jadi 2.842.345 Orang

Nasional
UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

UPDATE 2 Agustus Ada 109.374 Suspek Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 2 Agustus: Ada 523.164 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

UPDATE 2 Agustus: Sebaran 22.404 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Tengah

Nasional
UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

UPDATE 2 Agustus: Tambah 1.568, Kasus Kematian Covid-19 Jadi 97.291

Nasional
Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Di Depan Hakim MK, Evi Novida: Saya Masih Dianggap Penjahat Pemilu

Nasional
Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Pinangki Akhirnya Dieksekusi ke Lapas Anak Wanita Tangerang

Nasional
Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Menkes: Kasus Kematian Covid-19 di DKI dan Jabar Sebagian Besar Belum Divaksin

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X