SOROT POLITIK

Kesembilan Kali, Kemenko Perekonomian Raih Opini Wajar Tanpa Pengecualian BPK

Kompas.com - 25/07/2020, 07:21 WIB
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika serah terima jabatan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (23/10/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAMenteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika serah terima jabatan di kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (23/10/2019).

KOMPAS.com – Untuk kesembilan kali sejak 2011, laporan keuangan 2019 Kementerian Koordinator ( Kemenko) Bidang Perekonomian mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK).

Untuk diketahui, sesuai amanat UUD 1945 dan UU Keuangan Negara, BPK menerapkan standar yang ketat dalam menjalankan tugasnya.

Pemeriksaan laporan keuangan sendiri dilakukan menggunakan empat kriteria, yaitu laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan informasi laporan keuangan, efektivitas sistem, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.

Terkait hal ini, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak di Kemenko Perekonomian yang telah bekerja keras.

Baca juga: Jokowi Bersyukur Makin Banyak Lembaga Negara Dapat WTP dari BPK

“Semoga kami dan BPK terus bersinergi mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan ekonomi berkelanjutan,” kata Airlangga, Jumat (24/7/2020), dikutip dari keterangan tertulisnya.

Airlangga pun berharap, opini WTP dari BPK dapat menunjang perbaikan kinerja di kementeriannya, termasuk membentuk sistem pengendalian internal yang memadai guna meningkatkan pelayanan masyarakat dan kepercayaan stakeholders.

“Kami harap jajaran pimpinan di Kemenko Perekonomian tidak hanya berlomba mengejar opini WTP, tetapi juga bekerja keras melaksanakan praktik tata kelola pemerintahan yang baik berdasarkan tugas pokok dan fungsi yang diemban,” kata Airlangga.

Meski memberi opini WTP, BPK masih mengajukan beberapa rekomendasi kepada Kemenko Perekonomian, antara lain melengkapi semua laporan dengan timeline penyelesaian yang jelas, serta menyampaikan monitoring tindak lanjut secara periodik.

Airlangga pun berjanji akan menindaklanjuti rekomendasi tersebut.

Baca juga: Kemenko Perekonomian Sebut Kesehatan Jadi Pertimbangan Buka 9 Sektor Ekonomi

Sementara itu, terkait pelaksanaan APBN 2019 dan tantangan pandemi Covid-19 yang muncul pada 2020, Airlangga menyampaikan hal ini memberi tekanan besar pada keuangan negara dan perekonomian nasional.

Adapun tekanan dimaksud berasal dari faktor pelemahan harga minyak, tekanan nilai tukar rupiah, dan penurunan pada sektor pariwisata. Meski begitu, Airlangga mengajak semua pihak tetap optimis.

“Mari kita bangun optimisme di tengah dinamika perekonomian, dengan meningkatkan sinergi melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan bidang perekonomian,” kata Airlangga.

Airlangga menambahkan, kondisi tersebut juga memerlukan penanganan berbeda, misalnya dengan meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dan produktif, menguatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong perbaikan iklim investasi, peningkatan daya saing, dan stabilitas harga pangan.

Baca juga: Airlangga Ingin Belanja APBN Rp 1.000 Triliun Terserap hingga Akhir 2020

“Dalam menyelenggarakan APBN, Kemenko Perekonomian berkomitmen mengedepankan tata kelola yang baik (good governance) agar seluruh kebijakan berdampak positif dan optimal demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” kata Airlangga.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Brigjen Prasetijo Bantah Buat Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra

Nasional
Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Satgas: Libur Panjang Picu Lonjakan Kasus Covid-19 hingga 118 Persen

Nasional
Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Menkes Terawan: Belum Ada Vaksin Covid-19 untuk Anak dan Lansia

Nasional
Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Bawaslu Rekomendasikan Diskualifikasi bagi 6 Pasangan Calon di Daerah Ini

Nasional
Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Menkes Terawan Klaim Angka Tes Covid-19 di Indonesia Memenuhi Standar WHO

Nasional
Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Satgas: Dampak Demo terhadap Kasus Covid-19 Terlihat dalam 2-4 Pekan

Nasional
Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Penyusunan RPP BUMDes, Mendes PDTT: Kami Ajak Banyak Pihak Diskusi

Nasional
Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Piala Dunia U-20 Belum Tentu Bisa Disaksikan Penonton

Nasional
Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Sidik Dugaan Korupsi di PT Pelindo II, Kejagung Mulai Periksa Saksi

Nasional
Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Riset Freedom House: Skor Kebebasan Berinternet Indonesia 49 dari 100

Nasional
Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Jokowi Sampaikan Kendala Izin Impor Produk Indonesia ke PM Jepang

Nasional
MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

MUI Luruskan Kabar soal Usulan Perpanjangan Masa Jabatan Presiden

Nasional
Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Satgas: Pengurangan Aktivitas di Kantor Turunkan Potensi Penularan dan Kematian Akibat Covid-19

Nasional
Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Pernyataan Menaker soal UU Cipta Kerja Untungkan Pekerja Kontrak Dinilai Prematur

Nasional
Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja 'Meng-covid-kan' Pasien Meninggal Dunia

Menkes Terawan Yakin Tak Ada Rumah Sakit Sengaja "Meng-covid-kan" Pasien Meninggal Dunia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X