Anak Pramono Anung Tak Ambil Pusing Dituding Dinasti Politik di Pilkada Kediri 2020

Kompas.com - 24/07/2020, 18:52 WIB
Hanindhito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa menerima surat rekom dari PDI-P untuk maju di Pilkada Kediri 2020 di kantor DPD PDI-P Jatim, Jumat (17/7/2020). KOMPAS.COM/A. FAIZALHanindhito Himawan Pramono dan Dewi Maria Ulfa menerima surat rekom dari PDI-P untuk maju di Pilkada Kediri 2020 di kantor DPD PDI-P Jatim, Jumat (17/7/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Kandidat yang diajukan PDI-P sebagai calon bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana mengatakan, dirinya tak ambil pusing dituding dengan isu dinasti politik dalam pencalonannya di Pilkada Kediri pada 2020.

Untuk diketahui, Hanindhito merupakan putra dari Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

"Karena apa pun itu, kalau saya berhasil orang akan menganggap, jelas kamu anak Pramono. Kalau gagal, bodoh sekali Dito kamu anaknya Pramono. Ini tidak perlu dipusingkan," kata Dito dalam konferensi pers yang digelar PDI-P secara virtual, Jumat (24/7/2020).

Baca juga: Ini Jawaban Anak Pramono Anung soal Politik Dinasti

Dito mengatakan, ia sudah kebal dengan isu dinasti politik tersebut. Oleh karenanya, ia akan lebih fokus menyusun program-program yang dapat memajukan Kabupaten Kediri.

"Jadi kalau kaitan dengan politik dinasti, saya sudah kebal karena dari lahir sudah terbiasa sifatnya seperti itu," kata Dito.

"Jadi saya lebih mendalami sektoral kalau orang bilang seperti itu, saya cenderung tidak menanggapi, saya cenderung sampaikan gagasan saya," ujarnya.

Dito mengatakan, ia sudah memiliki gagasan yang siap dieksekusi, apabila terpilih menjadi bupati Kediri. Salah satunya, reformasi birokrasi.

Baca juga: Saat PDI-P Usung Gibran, Anak Pramono Anung, hingga Adik Menaker Maju Pilkada 2020

Selain itu, Dito juga mengatakan, dalam 100 hari kerja, ia akan bekerja sama dengan para petani beras dan jagung agar hasil panen langsung dibeli BUMD.

"Yang berikutnya di sektor kesehatan, itu banyak sekali di kabupaten Kediri, selama saya turun ke bawah itu BPJS tidak ter-cover," ucap Dito.

"Akhirnya saya berbicara dengan DPRD dan saya mendapatkan solusinya dengan memberikan jamkesda melalui APBD," kata dia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Pendistribusian Bansos di Papua dan Papua Barat Dilakukan Melalui Himbara dan PT Pos

Nasional
Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Setahun Usia Pemerintahan, Jokowi Dinilai Semakin Berjarak dengan Masyarakat

Nasional
Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Menhub: Penumpang Kereta dan Pesawat Tetap Harus Lampirkan Hasil Tes Covid-19

Nasional
Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Satgas Covid-19: Jangan ke Tempat Wisata yang Tak Patuhi Protokol Kesehatan

Nasional
Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Jokowi Belum Tanda Tangani UU Cipta Kerja, Moeldoko: Tinggal Tunggu Waktu

Nasional
Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Perkuat Ketahanan Sosial KPM Selama Pandemi, Kemensos Kembali Salurkan BSB

Nasional
Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Komnas HAM: Perlindungan Masyarakat Adat atas Konflik Agraria Dipinggirkan Pemerintah

Nasional
Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Sterilisasi, DPR Berlakukan WFH Dua Hari

Nasional
Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Ketua Satgas Akui Pemerintah Lengah Awasi Libur Panjang pada Agustus

Nasional
Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Komnas HAM: 12 Kasus Pelanggaran HAM Berat Belum Diselesaikan Pemerintah

Nasional
6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

6.375 Akun Medsos Didaftarkan untuk Kampanye Pilkada, Facebook Paling Banyak

Nasional
Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Ketua Komisi X Apresiasi Politik Anggaran Nadiem Makarim

Nasional
Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Mahfud: Keliru Rakyat Minta TNI-Polri Ditarik dari Papua, yang Minta Itu KKB

Nasional
Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Resmikan Pameran UMKM Virtual, Gubernur Babel Minta Pelaku Usaha Terbiasa dengan Market Place

Nasional
Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Kampanye Daring Hanya Dilakukan 23 Persen Paslon Pilkada, KPU Akan Evaluasi Efektivitasnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X