Kompas.com - 24/07/2020, 11:03 WIB
Aksi Women’s March Medan menuntut segera disahkannya RUU PKS, Selasa (30/4/2019) KOMPAS.com / MEI LEANDHAAksi Women’s March Medan menuntut segera disahkannya RUU PKS, Selasa (30/4/2019)

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) mendorong Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Prioritas 2021.

Tidak hanya itu, Kementerian PPPA juga meminta RUU PKS untuk segera disahkan.

Pelaksana harian (Plh) Deputi Perlindungan Hak Perempuan Kemen PPPA Ratna Susianawati mengatakan, saat ini Menteri PPPA telah mendapat beberapa pandangan, deklarasi, orasi, dan surat terbuka dari berbagai lapisan masyarakat.

Baca juga: Kultur Kekerasan dan Urgensi Pengesahan RUU PKS

Setelah mendapat masukan yang begitu banyak, kata dia, maka saat ini draf RUU PKS yang sudah ada perlu diformulasikan ulang untuk segera disahkan.

"Kita juga harus berkonsolidasi kembali demi merespons kuatnya dukungan dari masyarakat untuk mendorong RUU PKS masuk dalam Prolegnas Prioritas 2021," ujar Ratna dikutip dari siaran pers, Jumat (24/7/2020).

Ia mengatakan, RUU PKS saat ini telah dikeluarkan dari Prolegnas 2020.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran bagi masyarakat, terutama dalam menyikapi kekerasan seksual yang semakin meningkat.

Konsolidasi berbagai pihak untuk mendorong pengesahan RUU tersebut dan memasukkannya kembali ke prolegnas pun dibutuhkan.

Baca juga: Kekecewaan Masyarakat terhadap DPR atas Penundaan Pembahasan RUU PKS

Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Hak Perempuan dari Kekerasan dalam Rumah Tangga Kementerian PPPA Ali Khasan mengatakan, hukum acara pidana yang ada selama ini hanya menegaskan perlindungan terhadap hak-hak tersangka kekerasan seksual.

Sedangkan, pengaturan tentang kekerasan seksual dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) juga masih terbatas.

"Sehingga banyak kasus kekerasan seksual yang tidak dapat diproses secara hukum. RUU PKS ini merupakan upaya pembaruan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual," kata dia.

Baca juga: Taufik Basari: Nasdem Akan Lobi Fraksi Lain di DPR untuk Golkan RUU PKS

Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.ANTARA FOTO/NOVRIAN ARBI Massa yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Menggugat melakukan aksi unjuk rasa di Taman Vanda, Bandung, Jawa Barat, Kamis (2/7/2020). Mereka menyuarakan sejumlah aspirasi diantaranya agar pemerintah agar membuka pembahasan RUU PKS, menarik Omnibus Law dan memberikan pendidikan gratis selama pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Novrian Arbi/aww.
Selain itu juga untuk penjaminan hak korban, termasuk pemulihan, pembuktian, pemantauan penghapusan kekerasan seksual, dan pemidanaan.

Ia mengatakan, RUU PKS juga diharapkan mampu melindungi perempuan dari sisi penegakan hukum.

Termasuk mendorong peranan negara agar lebih bertanggungjawab terhadap upaya pemulihan korban dan pencegahan kekerasan seksual di masa mendatang.

"RUU PKS menjadi suatu terobosan hukum yang mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan korban kekerasan, karena RUU PKS didasarkan pada kajian terhadap pengalaman-pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka menghadapi proses hukum," ucap dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Pimpinan DPR Tentukan Plt Pengganti Azis Syamsuddin pada Senin Ini

Nasional
Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Epidemiolog Ingatkan Potensi Gelombang Ketiga Covid-19 meski Tak Setinggi Puncak Kasus

Nasional
Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Tingkat Kepuasan terhadap Kinerja Jokowi yang Kian Menurun Saat Pandemi...

Nasional
Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Pemerintah Diminta Mengkaji Sebelum Izinkan Konser dan Acara Besar

Nasional
Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Soal Pengganti Azis Syamsuddin, Pimpinan DPR Tunggu Golkar Kirim Surat

Nasional
Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Terima Laporan Pelanggaran Prokes, KPAI Minta Sekolah Harus Dipastikan Penuhi Syarat PTM

Nasional
IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

IDAI Minta Pembelajaran Tatap Muka Jamin Kesehatan Anak Indonesia

Nasional
Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Turunnya Tingkat Kepercayaan Publik ke KPK Dianggap Wajar

Nasional
Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Golkar Diminta Prioritaskan Faktor Integritas untuk Cari Pengganti Azis Syamsuddin

Nasional
Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Pasca-kontak Tembak dengan KKB di Kiwirok, Polisi Sebut Situasi Kondusif

Nasional
Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Pengamat: Golkar Sudah Imun terhadap Korupsi

Nasional
PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

PPKM Bakal Dievaluasi Setelah Sepekan, Begini Kondisi Terakhir Pandemi di Indonesia

Nasional
BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

BNPB Siapkan Relawan untuk Penguatan Protokol Kesehatan di PON XX Papua

Nasional
IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

IDAI: Jawa Tengah Catat Kasus Kematian Covid-19 pada Anak Terbanyak

Nasional
Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Saat Jokowi Beli Kepiting Warga dan Beri Amplop Putih...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.