Moeldoko: Tidak Benar kalau Pemerintah Hanya Fokus ke Sektor Ekonomi

Kompas.com - 23/07/2020, 19:26 WIB
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
ANTARA FOTO/NOVA WAHYUDIKepala Staf Kepresidenan Moeldoko memberikan keterangan kepada wartawan terkait peluncuran situs resmi Kartu Prakerja di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat (20/3/2020). Pemerintah resmi meluncurkan situs Kartu Prakerja yang diharapkan dapat membantu tenaga kerja yang terdampak COVID-19 untuk meningkatkan keterampilan melalu berbagai jenis pelatihan secara daring yang dapat dipilih sesuai minat masing-masing pekerja. ANTARA FOTO/Nova Wahyudi/pd
Penulis Ihsanuddin
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyatakan, Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) tetap memprioritaskan kesehatan masyarakat, tetapi tidak meninggalkan kebijakan pemulihan ekonomi.

“Tidak benar kalau Pemerintah berfokus pada sektor ekonomi saja. Tetapi, sektor kesehatan menjadi prioritas dengan tidak meninggalkan sektor ekonomi, sosial, dan keuangan,” kata Moeldoko, di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (23/7/2020), seperti dikutip dari Antara.

Baca juga: Alasan Jokowi Tunjuk Erick Thohir Komandani Komite Pemulihan Ekonomi

Menurut mantan Panglima TNI itu, dalam struktur Komite Penanganan Covid-19 dan PEN sudah jelas terdapat Satuan Tugas Penanganan Covid-19. Satgas tersebut memiliki tugas dan kewenangan seperti Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang telah dibubarkan.

Bahkan Satgas itu tetap dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo.

“Dalam struktur jelas, tugas fungsi dan peran Pak Doni selaku mantan Ketua Gugus Tugas tetap melekat dalam organisasi yang baru,” ujar dia.

Baca juga: Komite Penanganan Covid-19, Asa Pemulihan Ekonomi dan Kesehatan Secara Paralel

Moeldoko memastikan keseimbangan antara program penanganan kesehatan masyarakat dan ekonomi akan terlihat jelas dalam program-program yang dihasilkan Komite Penanganan COVID-19 dan PEN.

Program itu akan sesuai instruksi Presiden Joko Widodo, agar tetap menjaga keseimbangan antara "rem" dan "gas" dalam penanganan masalah kesehatan dan ekonomi.

“Semuanya tersiapkan dengan baik dan tak perlu ‘wah ini pemerintah condong ke ekonomi, abai ke kesehatan’, tidak ya,” ujarnya.

Baca juga: Soal Komite Penanganan Covid-19, Komisi VIII Sebut Pemerintah Cenderung Pulihkan Ekonomi

Moeldoko menuturkan, Komite Kebijakan Covid-19 dan PEN juga bisa meminta bantuan aparat TNI dan Polri.

Misalnya, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Doni Monardo atau para kepala daerah bisa meminta dukungan aparat TNI dan Polri untuk mengendalikan situasi pandemi COVID-19.

“TNI ada UU operasi militer selain perang, di Pasal 7 dalam UU 34 Tahun 2004 sudah jelas tugas-tugas perbantuannya. Jadi mau dimasukkan ke Gugus Tugas atau tidak, begitu TNI diminta sudah otomatis. Polisi juga demikian,” ujar Moeldoko.




25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Sebut Ada 7.400 Orang Peneliti di Indonesia, Menristek: Kecil Sekali

Nasional
KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

KLHK Sebut Proyek di Pulau Rinca Tak Membahayakan Populasi Komodo

Nasional
KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

KLHK Berdalih Proyek Pariwisata di Pulau Rinca Tak Pengaruhi Populasi Komodo

Nasional
Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Selain Ulin Yusron, Ini 10 Relawan dan Politisi Pendukung Jokowi-Maruf di Kursi Komisaris BUMN

Nasional
Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Puan: DPR Dukung Diplomasi Menhan Prabowo Guna Kemajuan Alutsista

Nasional
Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Yasonna Sebut Penegakan Hukum Seimbang dengan Perlindungan HAM Penting Saat Pandemi

Nasional
Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Masyarakat Diingatkan Terapkan Protokol Kesehatan Saat Perjalanan Liburan

Nasional
Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Ketua DPR Sebut UU Cipta Kerja Memungkinkan Pelibatan Swasta Kembangkan Alutsista

Nasional
Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Menko PMK: Pandemi Covid-19 Memaksa Digitalisasi Sekolah Dipercepat

Nasional
Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Jadi Perhatian Publik, Sidang Red Notice Djoko Tjandra Dipimpin Langsung Ketua PN Jakpus

Nasional
MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

MK Tolak Permohonan Pengujian Perppu Pilkada

Nasional
80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

80 Persen Dana Riset Tergantung Pemerintah, Menristek: Kalau APBN Cekak, Risetnya Terbatas

Nasional
Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Foto Maternity Miliknya Diserang, Sara Djojohadikusumo: Tak Bisa Ditolerir

Nasional
IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

IAKMI: Kendalikan Kasus Covid-19 dengan Tingkatkan Upaya Kesehatan Masyarakat

Nasional
Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Pemerintah Diminta Perhatikan Tiga Hal Ini dalam Proses Pengadaan Vaksin Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X