Istana: Omnibus Law Cipta Kerja Didukung Penuh Pengusaha

Kompas.com - 23/07/2020, 17:41 WIB
Fadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden KOMPAS.com/RAKHMAT NUR HAKIMFadjroel Rachman usai ditunjuk sebagai Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi sekaligus Juru Bicara Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menilai, Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR mendapat dukungan penuh dari pengusaha di berbagai bidang.

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia terhadap pelaku usaha mikro, kecil menengah dan besar.

"Dari hasil survei ini, bisa dikatakan bahwa kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah terkait perubahan pada organisasi dan regulasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini didukung penuh para pengusaha," kata Fadjroel saat menjadi penanggap di rilis survei via daring, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Meutya Hafid: Kesadaran Masyarakat Terhadap Relevansi RUU Cipta Kerja Makin Kuat

Dalam survei itu, 44 persen responden yang terdiri pengusaha di tujuh bidang menganggap aturan saat ini justru mempersulit kegiatan usaha mereka.

Oleh karena itu, Fadjroel menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dibutuhkan untuk mempermudah perizinan di dunia usaha.

"Bisa dikatakan kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah, memang menyasar hal tersebut (mempermudah perizinan) serta bisa berpengaruh kepada dukungan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Fadjroel.

Baca juga: Walhi: Bukan Hanya Jangan Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, tetapi Hentikan

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga melihat keinginan Presiden Jokowi untuk memastikan iklim investasi dan usaha menjadi lebih mudah belum dirasakan sepenuhnya oleh para pengusaha.

Sebab, pengusaha yang menilai bahwa aturan saat ini mempersulit masih cukup tinggi.

"Ini bisa dikatakan deregulasi dan debirokratisasi yang diinginkan Presiden belum sepenuhnya terjadi," kata Burhan.

Populasi survei ini adalah pelaku usaha di tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Baca juga: Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi

Tujuh sektor yang diambil, yakni pertanian non perikanan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan pengangkutan pergudangan. Tujuh sektor ini terdiri dari empat skala usaha yakni mikro, kecil, menengah, dan besar.

Sampel di masing-masing sektor dipilih secara acak. Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Tingkat kesalahan atau margin of error survei itu kurang lebih 3,2 persen.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

15 Desember, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Diperiksa Sebagai Saksi terkait Acara Rizieq Shihab di Bogor

15 Desember, Gubernur Jabar Ridwan Kamil Diperiksa Sebagai Saksi terkait Acara Rizieq Shihab di Bogor

Nasional
Jelang Pemungutan Suara Pilkada, Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Jelang Pemungutan Suara Pilkada, Mendagri Minta Aparat Keamanan Tindak Tegas Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

KPU Pastikan APD Diterima KPPS H-1 Pemilihan

Nasional
Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Pimpin Upacara Kenaikan Pangkat 46 Pati, Ini Pesan Kapolri

Nasional
KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

KPK Tahan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno

Nasional
Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Soal Edhy Prabowo, Hashim: Prabowo Bilang, Dia Kecewa dengan Anak yang Diangkat dari Selokan

Nasional
Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Hashim: Prabowo Marah Besar, Merasa Dikhianati oleh Edhy Prabowo

Nasional
KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

KPU: Petugas KPPS Akan Datangi Pasien Covid-19 Bersama Satgas

Nasional
KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Mantan Direktur Garuda Indonesia Hadinoto Soedigno Tersangka TPPU

Nasional
Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Cegah Kerumunan, Satgas Covid-19 Daerah Diminta Koordinasi dengan RT/RW

Nasional
Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Dalam 60 Hari, Bawaslu Catat 91.640 Kegiatan Kampanye Tatap Muka

Nasional
Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Majukan Budaya di Desa Agar Naik Kelas Lewat SDGs Desa, Gus Menteri Beberkan Konsepnya

Nasional
Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Masih Ada yang Tak Percaya Covid-19, Satgas Akui Komunikasi Belum Efektif

Nasional
Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Mendagri: Biarkan Kerumunan Sama Saja Biarkan Masyarakat Saling Bunuh

Nasional
Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Bali Democracy Forum Akan Diselenggarakan dengan Protokol Kesehatan yang Ketat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X