Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istana: Omnibus Law Cipta Kerja Didukung Penuh Pengusaha

Kompas.com - 23/07/2020, 17:41 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menilai, Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang saat ini tengah digodok pemerintah dan DPR mendapat dukungan penuh dari pengusaha di berbagai bidang.

Hal ini disampaikan Fadjroel menanggapi hasil survei dari Indikator Politik Indonesia terhadap pelaku usaha mikro, kecil menengah dan besar.

"Dari hasil survei ini, bisa dikatakan bahwa kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah terkait perubahan pada organisasi dan regulasi melalui Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini didukung penuh para pengusaha," kata Fadjroel saat menjadi penanggap di rilis survei via daring, Kamis (23/7/2020).

Baca juga: Meutya Hafid: Kesadaran Masyarakat Terhadap Relevansi RUU Cipta Kerja Makin Kuat

Dalam survei itu, 44 persen responden yang terdiri pengusaha di tujuh bidang menganggap aturan saat ini justru mempersulit kegiatan usaha mereka.

Oleh karena itu, Fadjroel menilai Omnibus Law RUU Cipta Kerja ini dibutuhkan untuk mempermudah perizinan di dunia usaha.

"Bisa dikatakan kebijakan yang saat ini diambil oleh pemerintah, memang menyasar hal tersebut (mempermudah perizinan) serta bisa berpengaruh kepada dukungan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja," kata Fadjroel.

Baca juga: Walhi: Bukan Hanya Jangan Bahas RUU Cipta Kerja Saat Reses, tetapi Hentikan

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi juga melihat keinginan Presiden Jokowi untuk memastikan iklim investasi dan usaha menjadi lebih mudah belum dirasakan sepenuhnya oleh para pengusaha.

Sebab, pengusaha yang menilai bahwa aturan saat ini mempersulit masih cukup tinggi.

"Ini bisa dikatakan deregulasi dan debirokratisasi yang diinginkan Presiden belum sepenuhnya terjadi," kata Burhan.

Populasi survei ini adalah pelaku usaha di tujuh sektor ekonomi di sembilan provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Riau, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Kalimantan Timur.

Baca juga: Charta Politika: Mayoritas Responden Nilai RUU Cipta Kerja Berdampak Positif Bagi Ekonomi

Tujuh sektor yang diambil, yakni pertanian non perikanan, perikanan dan kelautan, pertambangan, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar, dan pengangkutan pergudangan. Tujuh sektor ini terdiri dari empat skala usaha yakni mikro, kecil, menengah, dan besar.

Sampel di masing-masing sektor dipilih secara acak. Total responden sebanyak 1.176 dan survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon.

Tingkat kesalahan atau margin of error survei itu kurang lebih 3,2 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Tak Ada Jalan Pintas, Hasto: Politik Harus Belajar dari Olahraga

Nasional
Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Megawati hingga Puan Bakal Pidato Politik di Hari Pertama Rakernas PDI-P

Nasional
Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Kunjungi Lokasi Bencana Banjir Bandang di Agam, Zulhas Temui Pengungsi dan Berikan Sejumlah Bantuan

Nasional
Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Diterima Hasto, Pawai Obor Api Abadi dari Mrapen sampai di Jakarta Jelang Rakernas PDI-P

Nasional
Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Sahroni Pastikan Hadiri Sidang SYL untuk Diperiksa Sebagai Saksi

Nasional
LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

LPSK Sebut Masih Telaah Permohonan Perlindungan Saksi Fakta Kasus Pembunuhan Vina Cirebon

Nasional
Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Ketua BKSAP Perkuat Komitmen Parlemen Anti-Korupsi dan Dorong Demokrasi Lingkungan di Asia Tenggara

Nasional
Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Pasal-pasal di RUU Penyiaran Dinilai Berupaya Mengendalikan dan Melemahkan Pers

Nasional
Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Korban Meninggal akibat Banjir Lahar di Sumbar Kembali Bertambah, Total 62 Orang

Nasional
Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Indonesia Dukung Pembentukan Global Water Fund di World Water Forum Ke-10

Nasional
Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Waisak 2024, Puan Ajak Masyarakat Tebar Kebajikan dan Pererat Kerukunan

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Jokowi Ucapkan Selamat Hari Raya Waisak, Harap Kedamaian Selalu Menyertai

Nasional
Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Kementerian KKP Bantu Pembudidaya Terdampak Banjir Bandang di Sumbar

Nasional
Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Jokowi Bakal Jadi Penasihatnya di Pemerintahan, Prabowo: Sangat Menguntungkan Bangsa

Nasional
Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Soal Jatah Menteri Demokrat, AHY: Kami Pilih Tak Berikan Beban ke Pak Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com