Kemenpan RB Usulkan 18 Lembaga Dibubarkan, Bamsoet Minta Pegawainya Dapat Jaminan Pekerjaan Lagi

Kompas.com - 23/07/2020, 14:54 WIB
Presiden Joko Widodo (kanan) menyambut Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan. ANTARA FOTO/AKBAR NUGROHO GUMAYPresiden Joko Widodo (kanan) menyambut Ketua MPR Bambang Soesatyo (kiri) saat pertemuan di Istana Bogor, Jawa Barat, Rabu (8/7/2020). Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu-isu kebangsaan.
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan agar usulan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) untuk membubarkan 18 lembaga lain ditelaah secara matang.

Lebih dari itu, pemerintah juga perlu mencari solusi bagi pegawai yang bekerja di lembaga-lembaga tersebut, apabila nantinya usulan pembubaran itu diterima dan dieksekusi.

"Pemerintah (perlu) memberikan solusi dan jaminan mendapatkan pekerjaan kembali terhadap seluruh pegawai yang bekerja di 18 lembaga tersebut agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian, dikarenakan situasi pandemi Covid-19 saat ini cukup sulit untuk mencari pekerjaan baru," kata Bamsoet dalam keterangan tertulis, Kamis (23/7/2020).

Evaluasi, sebut dia, harus dilakukan dengan melihat urgensi dan tujuan awal dibentuknya lembaga-lembaga tersebut. Sehingga diharapkan usulan pembubaran ini tidak mengganggu jalannya pemerintahan dan tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak terkait.

Baca juga: 18 Lembaga yang Dibubarkan Jokowi Bukan Usulan Kemenpan RB

Selain itu, ia menambahkan, evaluasi yang dilakukan juga perlu dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat, baik kondisi keuangan negara maupun masa depan pegawainya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Mendorong agar usulan pembubaran 18 lembaga tersebut dilakukan sepenuhnya untuk efisiensi anggaran keuangan negara," ujarnya.

Sebelumnya, Menpan RB Tjahjo Kumolo telah menyerahkan daftar 18 lembaga yang diusulkan untuk dibubarkan kepada Presiden Joko Widodo.

Daftar lembaga yang diusulkan Kemenpan, imbuh dia, berbeda dengan 18 lembaga yang sebelumnya telah dibubarkan Jokowi melalui Keppres 82 Tahun 2020.

"Sekarang sudah di Setneg menunggu hasil telaahan dari Setneg," kata Tjahjo kepada Kompas.com, Selasa (21/7/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

100 Hari Menuju PON XX Papua, Panitia Siapkan Berbagai Event Menarik

Nasional
Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Hakim Anggap Pernyataan Rizieq Merasa Sehat Saat Dirawat di RS Ummi sebagai Kebohongan

Nasional
DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

DIM RUU Otsus Papua Disetujui, DPR dan Pemerinta Bentuk Panja

Nasional
Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Vaksinasi Indonesia Tertinggal dari Negara Lain, Gus Muhaimin Minta Pemerintah Ajak Tokoh Agama untuk Sosialisasikan

Nasional
Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi 'Otentik'

Mudahkan Masyarakat Laporkan Pelanggar Etik di KPK, Dewas Luncurkan Aplikasi "Otentik"

Nasional
Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Polri Minta Maaf atas Perbuatan Briptu Nikmal Perkosa Remaja di Mapolsek

Nasional
Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Briptu Nikmal Idwar, Polisi Pemerkosa Remaja di Maluku Utara Akan Dipecat

Nasional
Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Ini Hal yang Memberatkan Vonis terhadap Rizieq Shihab dalam Kasus Tes Usap RS Ummi

Nasional
Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Hakim Vonis Rizieq Shihab 4 Tahun Penjara, Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Nasional
Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Pemerintah Hong Kong Kategorikan Situasi Pandemi Covid-19 Indonesia seperti India

Nasional
Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi, Rizieq Banding

Nasional
YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

YLBHI Anggap Pernyataan Jampidsus Soal Pinangki Tidak Etis

Nasional
Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Ini Perkiraan Biaya Lockdown yang Pernah Diungkap Jokowi...

Nasional
BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

BREAKING NEWS: Rizieq Shihab Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Tes Swab RS Ummi

Nasional
Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nadiem: Merdeka Belajar Dirancang untuk Prioritaskan Kebutuhan Pelajar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X