Charta Politika: Elektabilitas PDI-P 20,5 Persen, Gerindra 14,2 Persen

Kompas.com - 23/07/2020, 09:30 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-PPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Charta Politika menunjukkan, elektabilitas PDI-P masih menjadi yang tertinggi dengan 20,5 persen. Survei tersebut dilakukan pada 6 hingga 12 Juli 2020.

Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pesentase tersebut muncul ketika responden diberi pertanyaan tertutup mengenai partai mana yang akan dipilih apabila pemilu dilakukan hari inii. Hasilnya, mayoritas responden memilih PDI-P

"PDI-P masih ada di posisi pertama 20,5 persen yang kedua Gerinda dengan 14,2 persen, Partai Golkar 10,3 persen," kata Yunarto dalam webinar bertajuk "Tren 3 Bulan, Kondisi Politik, Hukum, pada Masa Pandemi Covid-19", Rabu (22/7/2020).

Baca juga: Survei Charta Politika: Prabowo Menteri Berkinerja Terbaik, Terawan Menteri Terpopuler

Setelah Golkar, ada PKB dengan 8,7 persen, PKS dengan 8,1 persen, Nasdem 8,0 persen, serta Demokrat 6,0 persen.

PAN dengan 2,3 persen, PPP dengan 2,2 persen, Partai Perindo 1,7 persen, PSI 1,6 persen, Partai Garuda dan Hanura yang sama-sama 0,5 persen.

Selajutnya, Partai Berkarya 0,3 persen, PKPI 0,2 persen, dan PBB 0,1 persen.

Survei dilakukan dengan metode wawancara melalui telepon. Metode sampling yang digunakan adalah simple random sampling.

Baca juga: Survei Charta Politika: Elektabilitas Prabowo Tertinggi meski Cenderung Turun

Jumlah sampel 2.000 responden dengan kriteria 17 tahun atau sudah memenuhi syarat pemilih.

Wilayah survei nasional, tingkat kesalahan atau margin of error 2,19 persen, dan quality control 20 persen dari total sampel.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Petugas TPS Dibolehkan Buka Masker Saat Layani Pemilih dengan Disabilitas Rungu

Nasional
Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Satgas Covid-19: Pemilu Berbagai Negara Perlu Dijadikan Pembelajaran untuk Pilkada

Nasional
Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Ketua MPR Ingatkan Jajaran Menteri Jokowi Koordinasi soal Kebijakan Pemerintah

Nasional
Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Draf UU Cipta Kerja yang Terus Berubah-ubah, Terbaru 1.187 Halaman

Nasional
Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Hari Santri Nasional di Tengah Pandemi Covid-19, Pesantren dan Santri Harus Bangkit

Nasional
Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Setahun Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dan Catatan dari Komnas Perempuan

Nasional
377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

377.541 Kasus Covid-19 di Indonesia, Antisipasi Kenaikan akibat Libur Panjang

Nasional
Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Menanti Penetapan Tersangka Kebakaran Gedung Utama Kejagung...

Nasional
Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Soal Kebakaran Kejagung, Pimpinan Komisi III Minta Temuan Penegak Hukum Dihormati

Nasional
Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Anggaran Daerah Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank, Mendagri Singgung soal Kepentingan Pengusaha

Nasional
Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Kampanye Daring Pilkada Diharapkan Dapat Diakses Pemilih dengan Disabilitas

Nasional
Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Dakwaan Nurhadi dan Menantu: Terima Suap Rp 45,7 Miliar, Gratifikasi Rp 37,2 Miliar

Nasional
Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Kasus Penembakan Pendeta Yeremia dan Upaya Memutus Siklus Kekerasan di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

[POPULER NASIONAL] Waspadai 32 Wilayah Zona Merah Ini Sebelum Berlibur | 47 Pati TNI Dimutasi

Nasional
UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

UI Serahkan 600.000 Unit Flocked Swab Buatannya untuk Bantu Tes Swab Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X