Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes: Mayoritas Penerima BLT Dana Desa adalah Keluarga yang Tidak Terdata

Kompas.com - 21/07/2020, 18:14 WIB
Irfan Kamil,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa per 21 Juli 2020 telah mencapai Rp 10,83 triliun.

Menurut dia, sebanyak 81 persen keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa merupakan penerima yang baru pertama kali mendapatkan bantuan dari pemerintah. Mereka masuk kategori keluarga miskin, namun tidak terdata untuk mendapatkan jaring pengaman sosial.

“Artinya, kebijakan BLT Dana Desa ini sangat tepat sekali. Karena kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa mayoritas penerima BLT adalah masyarakat yang seharusnya mendapatkan jaring pengaman sosial, tetapi tidak terdata. Tetapi, akhirnya terdata di BLT,” kata Abdul Halim dalam konferensi pers terkait penyaluran BLT Dana Desa, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Mendes: BLT Dana Desa yang Sudah Tersalur Mencapai Rp 10,83 Triliun

Abdul Halim menjelaskan, total keluarga penerima manfaat (KPM) BLT Dana Desa berjumlah 7.828.087 KPM, dengan nilai per bulan Rp 600.000 pada termin pertama tahap 1-3.

Kemudian, pada bulan pertama, telah disalurkan sebanyak Rp 4.696.852.200.000 atau Rp 4,6 triliun untuk tahap 1.

Untuk tahap 2 berjumlah 364.515 desa dengan total 6.757.859 KPM.

"Kemudian bulan ketiga termin pertama sudah 35.857 desa yang tersalur, nilainya Rp 2,07 triliun, kalau yang bulan kedua Rp 4,05 triliun,” ucapnya.

Baca juga: Menurut Mendes PDTT Penyaluran Dana Desa Tak Bisa 100 Persen, Ini Alasannya

Abdul Halim mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa saat ini sudah masuk bulan keempat atau termin kedua.

Nilai bantuan tidak lagi sebesar Rp 600.000, melainkan Rp 300.000 per bulan. Kemudian, terdapat 645 desa yang sudah tersalurkan dengan nilai Rp 17,55 miliar.

“Kita hari ini juga sudah ada yang salurkan pada bulan keempat, artinya sudah ada yang masuk termin kedua dengan nominal Rp 300.000 per bulan per KPM itu sudah 645 desa yang tersalur dengan nilai Rp 17,55 miliar," ungkapnya.

Baca juga: Mendes PDTT: 97 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Abdul Halim menyebut, dari sisi pekerjaan, penerima manfaat BLT Dana Desa didominasi oleh keluarga petani sebesar 88 persen.

"Keluarga petani terdistribusi ada yang buruh tani 1,8 juta yang laki-laki, kemudian petani penggarap atau penyewa 850 ribu, petani gurem 2,1 juta KPM," ucap Abdul Halim.

"Untuk perempuan kepala keluarga (PEKKA) terbanyak ada di keluarga petani. buruh tani 1,2 juta, petani penggarap 374 ribu, petani gurem 749 ribu," tutur dia.

Untuk diketahui, kebijakan BLT dana desa dibagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama penyaluran BLT dana desa dilakukan sejak April 2020 hingga Juni 2020 dengan nilai Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Gelombang kedua, penyaluran BLT dana desa mulai Juli – September 2020 dengan nilai Rp 300.000 per KPM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com