Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Mendes PDTT Penyaluran Dana Desa Tak Bisa 100 Persen, Ini Alasannya

Kompas.com - 21/07/2020, 16:13 WIB
Irfan Kamil,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengungkapkan beberapa alasan mengenai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa yang tidak akan mencapai 100 Persen.

Menurut Halim, alasan pertama adalah terdapat desa-desa yang tidak menggunakan  BLT Dana Desa.

Sebab, kata dia, warga di daerah itu tidak memenuhi kriteria untuk menerima BLT Dana Desa atau tergolong warga yang mampu.

“Itu berarti kami bangga dan bahagia karena sejahtera semua di sana,” kata Abdul Halim dalam konferensi pers terkait penyaluran BLT Dana Desa, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Uang Dana Desa di Cianjur Dirampok, Begini Kronologinya

Kemudian, kata dia, adalah faktor budaya. Menurut Halim, ada satu desa di Kabupaten Malang yang warganya tidak ingin menggunakan dana desa untuk BLT Dana Desa.

Sebab, masyarakat di desa tersebut memilih untuk membantu warga yang tidak mampu.

“Warga masyarakat yang kaya itu meng-cover warga masyarakat yang tidak mampu jadi nilai gotong-royong yang luar biasa ada di Kabupaten Malang,” ungkap Mendes Abdul Halim.

Selanjutnya, kata Abdul, ada 52 desa yang diblokir oleh Kementerian Dalam Negeri, sehingga tidak bisa menerima BLT Dana Desa.

“Hal ini karena masih perlu ada verifikasi ulang terhadap status desanya,” ucap Mendes Abdul Halim.

Terakhir, kendala geografis suatu daerah. Abdul menyebut, terdapat tiga kabupaten di Papua dan satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang terkendala geografis dalam penyaluran BLT dana desa.

“Karena ngambil duit, bawa duit ke desa itu butuh waktu dan biaya yang sangat tinggi, nah kalo kemudian harus tiap bulan maka bisa dibayangkan berapa anggaran yang harus dikeluarkan untuk itu, kemudian kebijakannya adalah menyatukan hingga sampai hari ini,” Tutur Abdul Halim.

Ia menambahkan, untuk saat ini penyaluran BLT Dana Desa telah mencapai 98 persen yakni 73.178 desa yang sudah merealisasikan BLT Dana Desa.

Baca juga: UPDATE: Bertambah 1.655, Kini Ada 89.869 Kasus Covid-19 di Indonesia

“98 persen ini tinggal sedikit lagi udah selesai. Tidak mungkin mencapai 100 persen,” lanjut Abdul.

Untuk diketahui, kebijakan BLT dana desa dibagi dalam dua gelombang.

Gelombang pertama penyaluran BLT dana desa dilakukan sejak April 2020 hingga Juni 2020 dengan nilai Rp 600.000 per keluarga penerima manfaat (KPM).

Gelombang kedua, penyaluran BLT dana desa mulai Juli – September 2020 dengan nilai Rp 300.000 per KPM.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Komisi II Sebut 'Presidential Threshold' Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Komisi II Sebut "Presidential Threshold" Jadi Target Rencana Revisi UU Pemilu

Nasional
Nyanyi 'Pertemuan' di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nyanyi "Pertemuan" di Depan Titiek Soeharto, Prabowo: Sudah Presiden Terpilih, Harus Tepuk Tangan walau Suara Jelek

Nasional
Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Fraksi Golkar Bakal Dalami Usulan Hakim MK soal RUU Pemilu dan Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Politikus Senior PDI-P Tumbu Saraswati Meninggal Dunia, Penghormatan Terakhir di Sekolah Partai

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com