Mendes PDTT: 97 Persen Desa Telah Salurkan BLT Dana Desa

Kompas.com - 08/07/2020, 15:52 WIB
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan. DOK. Humas Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dalam salah satu kesempatan.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat, hingga Selasa (7/7/2020), 72.249 desa telah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa kepada para keluarga penerima manfaat (KPM).

"Desa yang sudah menyalurkan BLT Dana Desa sampai saat ini ada 72.429 desa atau setara dengan 97 persen," kata Menteri Desa dan PDTT Abdul Halim Iskandar dalam konferensi pers, Rabu (8/7/2020).

Angka 97 persen itu didapat dari total 74.865 desa yang telah menerima dana desa.

Baca juga: Ajukan Gugatan ke MK, 2 Kepala Desa Pertanyakan Kepastian Hukum Dana Desa

 

Adapun jumlah desa yang telah menerima dana desa itu berada di angka 99 persen dari jumlah desa sebanyak 74.953 desa.

Abdul Halim menyebut, hingga Selasa kemarin, ada 7.731.441 KPM yang telah menerima BLT dana desa.

Jumlah tersebut terdiri dari 2.396.747 KPM kelompok perempuan kepala keluarga (pekka) dan 283.644 KPM yang anggota keluarganya menderita penyakit kronis dan menahun.

"Dana desa yang telah digunakan untuk BLT Dana Desa Rp 4.638.864.600.000," ujar Abdul Halim.

Baca juga: Rusuh BLT di Madina, Rumah Kepala Desa Dibakar dan Jalan Nasional Diblokade

Ia juga mengatakan, sebanyak 55.453 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa untuk bulan kedua dan 18.852 desa telah menyalurkan BLT Dana Desa untuk bulan ketiga.

"Kalau digabung dengan penyaluran tahap kedua dan ketiga, sudah mencapai Rp 8,3 triliun, jadi yang sudah tersalur ke masyarakat, dana desa untuk BLT, besarannya Rp 8,3 triliun," kata Abdul Halim.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Kejar Aset Obligor BLBI, Ada Kemungkinan Hukum Pidana Diterapkan

Nasional
ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

ICW Nilai Pemerintah Miliki Terlalu Banyak Hambatan dalam Penanganan Kasus BLBI

Nasional
Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Penyuntikan Vaksin Nusantara di RSPAD, Kepala BPOM: Tak Ada Kaitan dengan Kami

Nasional
DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

DPR Diminta Terbuka soal Vaksin Nusantara, Ini Vaksinasi Atau Hanya Diambil Darah Saja?

Nasional
Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Perseteruan Hamka dan Pramoedya Ananta Toer hingga Berdamai lewat Islam

Nasional
Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Buru Aset BLBI, Satgas Bakal Awali Penyisiran Utang Obligor di Atas Rp 50 Miliar

Nasional
Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Jalin Silaturahim, PPP dan PKS Kompak Perjuangkan RUU Larangan Minol

Nasional
Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Bertemu, PKS-PPP Sepakat Berkomitmen Jaga Demokrasi dan Keutuhan NKRI

Nasional
KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

KKB Tembak Mati Sopir Ojek di Kabupaten Puncak Papua

Nasional
Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Kemendagri Minta Pemprov DKI Susun Rencana Aksi Antisipasi Banjir

Nasional
Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Eks Pejabat Kemenag Undang Sumantri Segera Disidang

Nasional
Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Mendagri: Kepala Daerah Terpilih Harus Bisa Kendalikan Covid-19 di Wilayah Masing-masing

Nasional
Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Planas PRB Harap Konsep Konvergensi Cegah Ketidakefisienan Sumber Daya Pencegahan Bencana

Nasional
Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Waketum PKB: Minimal Ada 3 Menteri yang Di-reshuffle

Nasional
Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Soal Reshuffle Kabinet, Gerindra: Itu Hak Presiden, Kita Tak Ikut Campur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X