Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ingatkan Kuliah Daring Tak Turunkan Kualitas Pembelajaran

Kompas.com - 21/07/2020, 15:02 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar pelaksanaan pembelajaran secara daring yang dilaksanakan di masa pandemi Covid-19 ini tidak salah kelola atau moral hazard.

Hal tersebut disampaikan Ma'ruf saat sambutan di acara Dies Natalis ke-7 Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya (UNUSA) secara daring, Selasa (21/7/2020).

"Pesan saya dalam pelaksanaan metode pembelajaran secara daring ini, jangan ada moral hazard yang menggampangkan metode pembelajaran," ujar Ma'ruf.

Baca juga: Kuliah Daring, Mahasiswa di Luwu Harus Panjat Pohon dan Naik Gunung

Ia mengatakan, meskipun pembelajaran dilakukan jarak jauh dengan mengandalkan akses internet, tetapi tidak boleh menurunkan kualitas pendidikan.

Baik itu dari segi pembelajaran maupun pengujian. Menurutnya, para mahasiswa harus tetap diuji dengan standar yang sama dengan pembelajaran konvensional.

"Sehingga kualitas pembelajaran dan lulusan program studi ini tetap dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan," kata dia.

Namun, Ma'ruf tak menyangkal bahwa pendidikan berbasis teknologi dan aplikasi memiliki tantangan tersendiri.

Antara lain membutuhkan kreativitas, baik bagi pengajar maupun mahasiswanya.

Ma'ruf mengatakan, para pengajar harus keluar dari gaya konvensional dan lebih inovatif dalam menyiapkan materi serta mekanisme pembelajaran.

Selain itu, mereka juga harus memanfaatkan seluruh potensi teknologi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Baca juga: Jokowi: Kuliah Daring Sudah Jadi New Normal, bahkan Next Normal

"Di sisi lain, mahasiswa juga dituntut harus lebih mandiri dan dapat memanfaatkan seluruh sumber pengetahuan untuk melengkapi proses pembelajaran jarak jauh ini," tutur dia.

Meskipun banyak tantangannya, kata dia, namun pembelajaran secara daring memberikan keuntungan antar perguruan tinggi.

Terutama dalam melakukan sinergi untuk saling menguatkan sehingga sumber pengetahuan tidak lagi terbatas.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com