KPK Eksekusi Bupati Nonaktif Lampung Utara ke Rutan Kelas IA Bandar Lampung

Kompas.com - 21/07/2020, 14:48 WIB
Bupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2019) dini hari. KPK menahan 6 tersangka yang terjaring OTT terkait proyek pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri. ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRABupati Lampung Utara, Agung Ilmu Mangkunegara masuk ke dalam mobil usai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (8/10/2019) dini hari. KPK menahan 6 tersangka yang terjaring OTT terkait proyek pemerintah Kabupaten Lampung Utara, yaitu Bupati Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara, orang kepercayaan Agung, Raden Syahril, Kepala Dinas PUPR Kabupaten Lampung Utara Syahbuddin, dan Kepala Dinas Perdagangan Kabupaten Lampung Utara Wan Hendri.

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Bupati nonaktif Lampung Utara Agung Ilmu Mangkunegara ke Rutan Kelas IA Bandar Lampung. Agung merupakan terpidana kasus suap.

Ia didakwa telah menerima suap dan gratifikasi yang nilainya lebih dari Rp 100 miliar. Uang tersebut diterima Agung selama 5 tahun menjabat sebagai kepala daerah.

"Jaksa Eksekusi KPK telah melaksanakan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor : 6/Pid.Sus-TPK/2020/ PN Tjk tanggal 2 Juli 2020 atas nama Agung Ilmu Mangkunegara," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (21/7/2020).

Baca juga: Bupati Lampung Utara Divonis 7 Tahun Penjara

"Dengan cara memasukkan ke Rutan Kelas IA Bandar Lampung untuk menjalani pidana penjara selama tujuh tahun dikurangi selama berada dalam tahanan," tutur dia.

Ali mengatakan, Agung telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berkelanjutan.

Agung dipidana penjara selama tujuh tahun dan denda Rp 750 juta subsider delapan bulan kurungan. Selain itu, ada pidana tambahan sejumlah Rp 74,63 miliar dikurangi dengan jumlah uang yang telah disita dan dikembalikan.

"Jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan, apabila terpidana Agung Ilmu Mangkunegara tidak mempunyai harta benda yang mencukupi, maka dipidana dengan pidana penjara selama dua tahun," ucap Ali.

Baca juga: Bupati Lampung Utara Divonis Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung, menyatakan Agung terbukti menerima suap dan gratifikasi, sesuai dengan dakwaan jaksa KPK.

"Menjatuhkan pidana selama 7 tahun penjara, dipotong selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp 750 juta subsider 8 bulan kurungan,” kata Ketua Majelis Hakim Efiyanto di Pengadilan Tipikor Tanjung Karang, Lampung, Kamis (2/7/2020).

Selain itu, hakim juga menjatuhkan hukuman tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 77,5 miliar.

Kemudian, hukuman tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama 4 tahun setelah selesai menjalani pidana pokok.

Agung dinilai terbukti menerima suap, sesuai dakwaan melanggar Pasal 12 huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 jo Pasal 64 ayat 1.

Selain itu, Agung terbukti menerima gratifikasi dan melanggar Pasal 12 B Undang-Undang Tipikor.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Aturan Investasi Miras Dicabut, Yusril: Presiden Harus Terbitkan Perpres Baru

Nasional
Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Pertemuan Menlu ASEAN, Indonesia Tekankan Tiga Isu untuk Bantu Myanmar

Nasional
Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Meutya Hafid: Golkar Tidak Sedang Agendakan Konvensi Capres

Nasional
Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Jokowi Cabut Aturan soal Investasi Industri Miras, PKS: Tidak Ada Kata Terlambat

Nasional
Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Geledah Rumah Pribadi Nurdin Abdullah, KPK Amankan Dokumen dan Uang Tunai

Nasional
Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Satgas: Berlibur Panjang saat Pandemi Tak Bijak, Berdampak pada Kematian Pasien Covid-19

Nasional
Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Satgas: Angka Kematian akibat Covid-19 Meningkat di Bulan-bulan Libur Panjang

Nasional
Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Satgas: Jangan Pandang Vaksin Covid-19 sebagai Solusi Mutlak Atasi Pandemi

Nasional
Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Menlu: Indonesia Harap Seluruh Negara ASEAN Pahami Hak dan Kewajiban untuk Bantu Myanmar

Nasional
Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Angka Kematian Pasien Covid-19 pada Pekan Keempat Februari Meningkat Drastis

Nasional
Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Ketua Dewas KPK Surati Presiden, Laporkan Kekosongan Jabatan yang Ditinggalkan Almarhum Artidjo Alkostar

Nasional
Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Aturan Investasi Miras Dicabut, PAN: Jokowi Mendengar jika Berkaitan dengan Kemaslahatan Masyarakat

Nasional
Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Ada di Banyuwangi, Puan Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Tempat Wisata

Nasional
KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

KPU Siap Bantu Instansi yang Akses Data untuk Sukseskan Program Nasional

Nasional
Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Gibran Rakabuming Minta Anggota Karang Taruna Dukung Vaksinasi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X