Kompas.com - 21/07/2020, 12:19 WIB

KOMPAS.com – Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih terus berupaya melawan penyebaran Covid-19. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1.213.842 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran Rp 728,3 miliar.

Hingga saat ini, realisasi BST tersebut sudah mencapai 96,07 persen, atau setara dengan 1.166.198 KPM dan Rp 699,71 miliar.

Kemudian hingga Juli 2020, program sembako yang juga menyasar masyarakat Jatim telah terealisasi sebanyak 3.550.885 KPM.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga memiliki beberapa program bantuan khusus penanganan Covid-19.

Pertama, Bantuan Pangan Tunai untuk 750.000 KPM di 38 kabupaten dan kota di Jatim, yang belum mendapat bantuan dari pusat dan pemerintah kabupaten atau kota.

Baca juga: Perkembangan Covid-19 di Jatim, Jumlah Pasien Sembuh Lebih Banyak dari yang Dirawat

Bantuan yang diberi berupa pangan dan uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan. Saat ini, penyaluran bantuan tersebut sedang memasuki tahap ketiga.

Program selanjutnya adalah Bantuan Pangan Nontunai sebesar Rp 100.000 per bulan, yang ditujukan kepada KPM penerima program sembako Kemensos sebesar Rp 200.000 per bulan. Dengan begitu, KPM akan mendapat bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.

Kemudian, Pemprov Jatim juga memberi bantuan 41 jenis alat kesehatan, yang telah disebarkan di 631 titik.

Terkait bantuan sembako, sebanyak 81.000 paket telah disalurkan ke kabupaten dan kota di Provinsi Jatim.

Baca juga: Kasus Covid-19 Tinggi, Pemprov Jatim Terima Bantuan 100.000 Tablet Avigan

Di luar program tersebut, terdapat program Lumbung Pangan, yang berusaha menjembatani petani penyedia sembako khususnya beras, dengan konsumen.

Teknis pengirimannya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Dengan begitu, hasil panen akan memiliki off taker dengan harga yang lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada masyarakat Jatim dengan harga yang lebih rendah.

Terlebih, Pemprov Jatim juga memberi insentif sehingga pengiriman bahan pangan tidak dikenakan biaya.

Baca juga: Kemensos Siapkan Layanan Psikososial bagi Masyarakat Terdampak Covid-19

Penjelasan terkait bantuan sosial untuk masyarakat Jatim tersebut, dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD), di Kantor Gubernur Jatim.

FGD sendiri digelar dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, untuk melihat pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 di Provisi Jatim.

Pada FGD tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi beberapa masukan kepada Pemprov Jatim. Pertama, pentingnya pembaruan data penerima bantuan agar tepat sasaran.

Kedua, pengimbauan disiplin protokol kesehatan yang lebih masif. Sedangkan masukan ketiga, terkait pembelajaran di pondok pesantren (ponpes).

Komisi VIII DPR RI berharap, Pemprov Jatim dapat memberi fasilitas rapid test ke ponpes, untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19.

Baca juga: Saat Asrama hingga Pondok Pesantren Jadi Klaster Baru Covid-19, Apa yang Terjadi dan Harus Bagaimana?

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Pemprov Jatim memberi update dan kondisi data terbaru bantuan sosial dari pemprov maupun bansos tunai.

Pemprov Jatim menambahkan, agar data dapat terus di-update, pihaknya akan memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sementara itu terkait pembelajaran di ponpes, Pemprov Jatim telah menyiapkan program Ponpes Tangguh, dan 10.000 paket rapid test, yang saat ini telah disalurkan ke 430 ponpes di Provinsi Jatim.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Kuasa Dicabut, Deolipa Bakal Gugat Bharada E hingga Bareskrim Polri Senin Depan

Nasional
Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Jelang Hari Terakhir Pendaftaran, 3 Parpol Belum Konfirmasi ke KPU

Nasional
Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Isi Lengkap Piagam Deklarasi Koalisi PKB dan Partai Gerindra

Nasional
Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Kejagung Tunjuk 30 Jaksa Usut Kasus Pembunuhan Brigadir J

Nasional
Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Komnas HAM Bentuk Tim Ad Hoc Kasus Pelanggaran Berat Pembunuhan Munir

Nasional
9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

9 Parpol Akan Daftar ke KPU Besok, Ada Partai Masyumi-Partai Damai Kasih Bangsa

Nasional
Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Prabowo Singgung Peran Jokowi di Balik Kedekatannya dengan Cak Imin

Nasional
Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Berkas Pendaftaran Partai Pelita dan Kongres Belum Lengkap

Nasional
Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Ketua LPSK: Sejak Awal Saya Ragu Putri Candrawati Perlu Perlindungan

Nasional
Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Flypass Jet Tempur F-16 Warnai Geladi Kotor HUT Ke-77 RI di Langit Jakarta

Nasional
Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Din Syamsuddin: Parliamentary-Presidential Threshold Bertentangan dengan Pancasila!

Nasional
Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Ceritakan Kedekatan Dengan Gus Dur, Prabowo: Saya Jenderal yang Bisa Masuk Kamar Beliau

Nasional
LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

LPSK Tolak Berikan Perlindungan Kepada Istri Ferdy Sambo Putri Candrawathi

Nasional
Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Besok, KIB Gelar Pertemuan di Surabaya Bahas Konsolidasi Koalisi

Nasional
Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Deolipa Duga Surat Pencabutan Kuasa Bharada E Dibubuhi Tanda Tangan Palsu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.