Ini Beberapa Program Bantuan untuk Masyarakat Terdampak Covid-19 di Jatim

KOMPAS.com – Provinsi Jawa Timur (Jatim) masih terus berupaya melawan penyebaran Covid-19. Untuk itu, Kementerian Sosial (Kemensos) menyalurkan Bantuan Sosial Tunai (BST) kepada 1.213.842 keluarga penerima manfaat (KPM), dengan anggaran Rp 728,3 miliar.

Hingga saat ini, realisasi BST tersebut sudah mencapai 96,07 persen, atau setara dengan 1.166.198 KPM dan Rp 699,71 miliar.

Kemudian hingga Juli 2020, program sembako yang juga menyasar masyarakat Jatim telah terealisasi sebanyak 3.550.885 KPM.

Di sisi lain, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga memiliki beberapa program bantuan khusus penanganan Covid-19.

Pertama, Bantuan Pangan Tunai untuk 750.000 KPM di 38 kabupaten dan kota di Jatim, yang belum mendapat bantuan dari pusat dan pemerintah kabupaten atau kota.

Bantuan yang diberi berupa pangan dan uang tunai sebesar Rp 300.000 per bulan. Saat ini, penyaluran bantuan tersebut sedang memasuki tahap ketiga.

Program selanjutnya adalah Bantuan Pangan Nontunai sebesar Rp 100.000 per bulan, yang ditujukan kepada KPM penerima program sembako Kemensos sebesar Rp 200.000 per bulan. Dengan begitu, KPM akan mendapat bantuan sebesar Rp 300.000 per bulan.

Kemudian, Pemprov Jatim juga memberi bantuan 41 jenis alat kesehatan, yang telah disebarkan di 631 titik.

Terkait bantuan sembako, sebanyak 81.000 paket telah disalurkan ke kabupaten dan kota di Provinsi Jatim.

Di luar program tersebut, terdapat program Lumbung Pangan, yang berusaha menjembatani petani penyedia sembako khususnya beras, dengan konsumen.

Teknis pengirimannya dilakukan dengan memanfaatkan aplikasi Whatsapp dan bekerja sama dengan PT Pos Indonesia.

Dengan begitu, hasil panen akan memiliki off taker dengan harga yang lebih tinggi untuk kemudian dijual kepada masyarakat Jatim dengan harga yang lebih rendah.

Terlebih, Pemprov Jatim juga memberi insentif sehingga pengiriman bahan pangan tidak dikenakan biaya.

Penjelasan terkait bantuan sosial untuk masyarakat Jatim tersebut, dibahas dalam Focus Group Discussion (FGD), di Kantor Gubernur Jatim.

FGD sendiri digelar dalam rangka Kunjungan Kerja Komisi VIII DPR RI, untuk melihat pelaksanaan program penanganan pandemi Covid-19 di Provisi Jatim.

Pada FGD tersebut, Komisi VIII DPR RI memberi beberapa masukan kepada Pemprov Jatim. Pertama, pentingnya pembaruan data penerima bantuan agar tepat sasaran.

Kedua, pengimbauan disiplin protokol kesehatan yang lebih masif. Sedangkan masukan ketiga, terkait pembelajaran di pondok pesantren (ponpes).

Komisi VIII DPR RI berharap, Pemprov Jatim dapat memberi fasilitas rapid test ke ponpes, untuk mencegah adanya klaster baru penyebaran Covid-19.

Menanggapi masukan-masukan tersebut, Pemprov Jatim memberi update dan kondisi data terbaru bantuan sosial dari pemprov maupun bansos tunai.

Pemprov Jatim menambahkan, agar data dapat terus di-update, pihaknya akan memanfaatkan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT).

Sementara itu terkait pembelajaran di ponpes, Pemprov Jatim telah menyiapkan program Ponpes Tangguh, dan 10.000 paket rapid test, yang saat ini telah disalurkan ke 430 ponpes di Provinsi Jatim.