Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 16/07/2020, 18:31 WIB
Anggota DPR mengenakan face shield saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020,  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat Paripurna DPR ke-18 mengagendakan sejumlah pembahasan diantaranya pengambilan keputusan tentang UU Pilkada, laporan tentang rencana kerja pemerintah 2021 dan pengambilan keputusan tentang kerjasama pertahanan dengan Ukraina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARIAnggota DPR mengenakan face shield saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat Paripurna DPR ke-18 mengagendakan sejumlah pembahasan diantaranya pengambilan keputusan tentang UU Pilkada, laporan tentang rencana kerja pemerintah 2021 dan pengambilan keputusan tentang kerjasama pertahanan dengan Ukraina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPR ke-19 Penutupan masa sidang ke-4, Kamis (16/7/2020), diwarnai interupsi soal permintaan pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) dari program legislasi nasional ( Prolegnas).

Pasalnya, RUU HIP masih tetap dipertahankan dalam daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengoreksi, lampiran pidato Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yang masih mencantumkan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Baca juga: Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ia mengatakan, nama tersebut sudah diganti menjadi RUU HIP dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020.

"Sebenarnya rancangan Ini sudah dibahas dan kemudian berubah judul menjadi Haluan Ideologi Pancasila dan sudah disepakati pada Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei. Oleh karena itu kami mengingatkan agar tidak terjadi malapraktik," kata Bukhori.

Bukhori juga mengusulkan, agar pimpinan DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas sesuai tuntunan berbagai elemen masyarakat.

"Mereka (masyarakat) menuntut hanya satu hal, agar rancangan HIP itu ditolak dan kemudian dicabut dari prolegnas sampai kemudian mendapatkan keputusan kita pada Rapat Paripurna hari ini," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pencabutan RUU dalam prolegnas tidak bisa serta merta dilakukan karena harus sesuai dengan prosedur yang ada.

"Saya usulkan dalam waktu sidang terdekat, begitu kita masuk reses, kita akan sama-sama membahas. Dan kami minta kepada kawan-kawan fraksi untuk selalu komitmen, kalau ada Bamus kita datang, kita bahas, tuntas, kita ikut mekanisme yang ada," kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, pemerintah menindaklanjuti permintaan atas penundaan RUU HIP dengan menyerahkan konsep draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang kemungkinan menjadi pengganti dari RUU HIP.

"Pemerintah yang justru tadi datang tidak memberikan Daftar Inventarisasi Masalah tentang HIP, tetapi kemudian ada pergantian nama dan kemudian banyak sekali atau sedikit pasal yang disampaikan. Dan untuk itu, kita perlu waktu untuk menelaah, mengkaji, dan memperdalam," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD: Usul RUU BPIP Demi Merespons Perkembangan RUU HIP

RUU HIP sendiri menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Salah satu penyebabnya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu.

Para Purnawirawan TNI-Polri pun mengusulkan agar judul RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Depok Masuk Kategori Zona Merah Covid-19

Nasional
Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Keputusan PBNU Tetap Ikut Program Organisasi Penggerak Kemendikbud

Nasional
Satgas: Tidak 'Lockdown' Bukan Berarti Pemerintah Terapkan 'Herd Immunity'

Satgas: Tidak "Lockdown" Bukan Berarti Pemerintah Terapkan "Herd Immunity"

Nasional
KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

KSAD Pimpin Sertijab 7 Jabatan, dari Pangdam Jaya hingga Pangkostrad

Nasional
Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Kongres Luar Biasa Gerindra Akan Tetapkan Prabowo Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Komisi Kejaksaan Masih Tunggu Hasil Pemeriksaan Kejagung terhadap Jaksa Pinangki

Nasional
KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

KSAU Tinjau Pembangunan Satuan Peluru Kendali NASAMS

Nasional
Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Periksa Nurhadi, KPK Konfirmasi soal Barang-barang yang Disita

Nasional
Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Periksa Bupati Blora, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Tommy Soeharto Keberatan Namanya Dicatut dalam Kepengurusan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Ekonomi Indonesia Terkontraksi, Kemensos Percepat Penyaluran Bansos

Nasional
Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Sejauh Ini, Kedua Terpidana Kasus Novel Baswedan Belum Dijatuhi Sanksi Etik

Nasional
Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Capai Target Bauran Energi 23 Persen, Indonesia Kerja Sama dengan Inggris Luncurkan Program Mentari

Nasional
Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Jaksa Pinangki Mangkir Panggilan, Komisi Kejaksaan: Atasannya Kirim Surat

Nasional
Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Tanggapi Klaim Risma, Satgas Sebut Zonasi Risiko Covid-19 Kewenangan Pusat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X