Kompas.com - 16/07/2020, 18:31 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPR ke-19 Penutupan masa sidang ke-4, Kamis (16/7/2020), diwarnai interupsi soal permintaan pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) dari program legislasi nasional (Prolegnas).

Pasalnya, RUU HIP masih tetap dipertahankan dalam daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengoreksi, lampiran pidato Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yang masih mencantumkan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Baca juga: Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ia mengatakan, nama tersebut sudah diganti menjadi RUU HIP dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020.

"Sebenarnya rancangan Ini sudah dibahas dan kemudian berubah judul menjadi Haluan Ideologi Pancasila dan sudah disepakati pada Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei. Oleh karena itu kami mengingatkan agar tidak terjadi malapraktik," kata Bukhori.

Bukhori juga mengusulkan, agar pimpinan DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas sesuai tuntunan berbagai elemen masyarakat.

"Mereka (masyarakat) menuntut hanya satu hal, agar rancangan HIP itu ditolak dan kemudian dicabut dari prolegnas sampai kemudian mendapatkan keputusan kita pada Rapat Paripurna hari ini," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pencabutan RUU dalam prolegnas tidak bisa serta merta dilakukan karena harus sesuai dengan prosedur yang ada.

"Saya usulkan dalam waktu sidang terdekat, begitu kita masuk reses, kita akan sama-sama membahas. Dan kami minta kepada kawan-kawan fraksi untuk selalu komitmen, kalau ada Bamus kita datang, kita bahas, tuntas, kita ikut mekanisme yang ada," kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, pemerintah menindaklanjuti permintaan atas penundaan RUU HIP dengan menyerahkan konsep draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang kemungkinan menjadi pengganti dari RUU HIP.

"Pemerintah yang justru tadi datang tidak memberikan Daftar Inventarisasi Masalah tentang HIP, tetapi kemudian ada pergantian nama dan kemudian banyak sekali atau sedikit pasal yang disampaikan. Dan untuk itu, kita perlu waktu untuk menelaah, mengkaji, dan memperdalam," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD: Usul RUU BPIP Demi Merespons Perkembangan RUU HIP

RUU HIP sendiri menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Salah satu penyebabnya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu.

Para Purnawirawan TNI-Polri pun mengusulkan agar judul RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nadiem Makarim: Tahun Ini, 320.000 Guru Honorer Akan Diangkat Jadi PPPK

Nasional
Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nadiem Makarim: Tahun Depan, Gaji dan Tunjangan Guru PPPK Bakal Ditransfer Langsung

Nasional
Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Wapres: Kehadiran Provinsi Baru di Papua Menuntut Master Plan Baru Transportasi

Nasional
Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Perhatikan Penyandang Disabilitas Pengungsi Gempa Cianjur, Kemensos Bagikan Alat Bantu

Nasional
Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Di Depan Para Guru, Jokowi Ingatkan Pentingnya Kesehatan Mental Siswa

Nasional
Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Jokowi ke Guru: Kita Harus Mencegah Terjadinya Stunting

Nasional
Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Obituari Ferry Mursyidan Baldan: Pria yang Berada di Mana-mana

Nasional
Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Tahap Pertama, 8.341 Rumah Korban Gempa Cianjur Segera Diperbaiki

Nasional
Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Kemenkes Targetkan RS Seluruh Provinsi Bisa Lakukan Bedah Jantung Terbuka Tahun 2027

Nasional
Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Cegah Air Merembes ke Tenda, Kemensos Pasang 4.500 Palet di Posko Pengungsian Cianjur

Nasional
Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Ferry Mursyidan Baldan dalam Kenangan: Dari HMI sampai Kabinet Jokowi dan Pecinta Chrisye

Nasional
Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Wapres Harap Yudo Margono Bisa Lanjutkan Pendekatan Humanis untuk Papua

Nasional
Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Wapres: Pemerintah Tetap Gunakan Pendekatan Humanis di Papua

Nasional
Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Disetujuinya Yudo Margono KSAL Ketiga Pimpin TNI dan Pesan Soliditas TNI/Polri

Nasional
Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Candai Ganjar, Bahlil Lahadalia: Ini Capres dari KAHMI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.