Rapat Paripurna DPR Diwarnai Interupsi soal RUU Haluan Ideologi Pancasila

Kompas.com - 16/07/2020, 18:31 WIB
Anggota DPR mengenakan face shield saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020,  di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat Paripurna DPR ke-18 mengagendakan sejumlah pembahasan diantaranya pengambilan keputusan tentang UU Pilkada, laporan tentang rencana kerja pemerintah 2021 dan pengambilan keputusan tentang kerjasama pertahanan dengan Ukraina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp. ANTARAFOTO/PUSPA PERWITASARIAnggota DPR mengenakan face shield saat mengikuti Rapat Paripurna DPR ke-18 Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2019-2020, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/7/2020). Rapat Paripurna DPR ke-18 mengagendakan sejumlah pembahasan diantaranya pengambilan keputusan tentang UU Pilkada, laporan tentang rencana kerja pemerintah 2021 dan pengambilan keputusan tentang kerjasama pertahanan dengan Ukraina. ANTARA FOTO/Puspa Perwitasari/hp.

JAKARTA, KOMPAS.com - Rapat Paripurna DPR ke-19 Penutupan masa sidang ke-4, Kamis (16/7/2020), diwarnai interupsi soal permintaan pencabutan Rancangan Undang-Undang tentang Haluan Ideologi Pancasila ( RUU HIP) dari program legislasi nasional ( Prolegnas).

Pasalnya, RUU HIP masih tetap dipertahankan dalam daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas tahun 2020.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) dari Fraksi PKS Bukhori Yusuf mengoreksi, lampiran pidato Ketua Baleg Supratman Andi Agtas yang masih mencantumkan RUU Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila.

Baca juga: Daftar 37 RUU Prolegnas Prioritas 2020, Salah Satunya RUU Haluan Ideologi Pancasila

Ia mengatakan, nama tersebut sudah diganti menjadi RUU HIP dalam Rapat Paripurna DPR pada 12 Mei 2020.

"Sebenarnya rancangan Ini sudah dibahas dan kemudian berubah judul menjadi Haluan Ideologi Pancasila dan sudah disepakati pada Rapat Paripurna pada tanggal 12 Mei. Oleh karena itu kami mengingatkan agar tidak terjadi malapraktik," kata Bukhori.

Bukhori juga mengusulkan, agar pimpinan DPR mencabut RUU HIP dari prolegnas sesuai tuntunan berbagai elemen masyarakat.

"Mereka (masyarakat) menuntut hanya satu hal, agar rancangan HIP itu ditolak dan kemudian dicabut dari prolegnas sampai kemudian mendapatkan keputusan kita pada Rapat Paripurna hari ini," ujarnya.

Baca juga: Ketua MPR: Bola RUU Haluan Ideologi Pancasila Ada di Tangan Pemerintah

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, pencabutan RUU dalam prolegnas tidak bisa serta merta dilakukan karena harus sesuai dengan prosedur yang ada.

"Saya usulkan dalam waktu sidang terdekat, begitu kita masuk reses, kita akan sama-sama membahas. Dan kami minta kepada kawan-kawan fraksi untuk selalu komitmen, kalau ada Bamus kita datang, kita bahas, tuntas, kita ikut mekanisme yang ada," kata Dasco.

Lebih lanjut, Dasco menjelaskan, pemerintah menindaklanjuti permintaan atas penundaan RUU HIP dengan menyerahkan konsep draf RUU Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang kemungkinan menjadi pengganti dari RUU HIP.

"Pemerintah yang justru tadi datang tidak memberikan Daftar Inventarisasi Masalah tentang HIP, tetapi kemudian ada pergantian nama dan kemudian banyak sekali atau sedikit pasal yang disampaikan. Dan untuk itu, kita perlu waktu untuk menelaah, mengkaji, dan memperdalam," pungkasnya.

Baca juga: Mahfud MD: Usul RUU BPIP Demi Merespons Perkembangan RUU HIP

RUU HIP sendiri menimbulkan penolakan dari sejumlah organisasi keagamaan dan komunitas seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Muhammadiyah, dan Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri.

Salah satu penyebabnya, karena tidak tercantumnya TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran PKI dan Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme dalam draf RUU itu.

Para Purnawirawan TNI-Polri pun mengusulkan agar judul RUU HIP diganti menjadi RUU Pembinaan Ideologi Pancasila (PIP).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

KPK Dalami Peran dan Arahan Juliari Batubara Terkait Pengadaan Bansos

Nasional
Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli 'Wine'

Uang Suap dalam Kasus Edhy Prabowo Diduga Digunakan untuk Beli "Wine"

Nasional
KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

KPK Ingatkan Saksi Kasus Edhy Prabowo Kooperatif dan Beri Keterangan Jujur

Nasional
Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Satgas Covid-19: Ada 47 Kabupaten/Kota dengan Tingkat Keterpakaian Tempat Tidur RS di Atas 70 Persen

Nasional
Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Ancaman Mutasi Virus Corona, ILUNI UI Dukung Larangan WNA Masuk Indonesia

Nasional
Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Panglima TNI Mutasi 50 Perwira Tinggi, Terbanyak dari Angkatan Darat

Nasional
Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Ngabalin Bantah Kecurigaan Natalius Pigai soal Rasialisme Buzzer Dikendalikan Kekuasaan

Nasional
Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Daripada Denda Masyarakat yang Tak Patuh Pakai Masker, Epidemiolog Sarankan Ini untuk Pemerintah

Nasional
Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Kemenkes Tegaskan Biaya Perawatan Pasien Covid-19 Ditanggung Pemerintah

Nasional
Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Fokus Penanganan Pandemi, PERSI Minta Pemerintah Tunda Aturan Klasifikasi Rumah Sakit

Nasional
TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

TNI Teken Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa dengan Mitra

Nasional
Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Eijkman Minta Pemerintah Siapkan Strategi Pendistribusian Vaksin

Nasional
Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Partai Demokrat Setuju Revisi UU Pemilu Atur Pilkada 2022 dan 2023

Nasional
Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Menristek: Uji Klinis Fase 1 Vaksin Merah Putih Paling Cepat Pertengahan 2021

Nasional
Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Kasus Suap Pengurusan DAK, Kepala Bappenda Labuhanbatu Utara Segera Disidang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X