Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Presiden Jokowi Ikut Beli Sepeda "Brompton asal Bandung"

Kompas.com - 16/07/2020, 15:14 WIB
Ihsanuddin,
Kristian Erdianto

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono membenarkan Presiden Joko Widodo ikut memesan sepeda lipat handmade asal Bandung, Kreuz. Menurut Heru, Jokowi dan istrinya, Iriana, membeli sepeda itu untuk turut mendukung produk dalam negeri.

"Ya pertama kan Presiden ingin mendukung program dalam negeri yang peminatnya banyak," kata Heru kepada Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

Baca juga: Jokowi Ikut Pesan Kreuz, Sepeda Brompton Asal Bandung, Warna Apa?

Selain itu, menurut Heru, Presiden juga ingin lebih banyak melakukan olahraga untuk menjaga kesehatan di tengah pandemi Covid-19 ini. Sepeda dinilai menjadi salah satu opsi olahraga yang bisa dilakukan Kepala Negara.

"Ya Presiden juga selama ini kadang-kadang bersepeda di sekitar (Istana) Bogor, Kebun Raya. Biar sehat," kata Heru.

Heru juga menyebut Presiden tertarik dengan desain sepeda Kreuz. Sebab, desain sepeda itu menyerupai sepeda Brompton asal Inggris, namun bisa didapatkan dengan harga yang jauh lebih terjangkau.

"Desainnya bagus, karya dalam negeri, dan harganya tidak mahal," ucapnya.

Heru menyebut, tak ada desain atau permintaan khusus yang diajukan Jokowi saat memesan sepeda tersebut.

"Desainnya umum saja. Harga juga umum," katanya.

Baca juga: Kebanjiran Pesanan, Sepeda Kreuz Bandung Setop Order

Dalam unggahan di akun Instagram @ kreuz.pannier sudah dipajang dua desain label rangka yang bakal ditempel di mainframe sepeda milik Kepala Negara dan Ibu Negara.

Rangka sepeda RI 1 Jokowi, diberi nomor frame 0001 dengan serial number KZ 202005HM.

Pada label itu juga, persis seperti keterangan yang ada pada desain tag asli Brompton asal Inggris, terdapat keterangan maksimal bobot pengendara 110 kilogram. Lalu ada tulisan "Made In Bandung, Indonesia".

Sama dengan sepeda suaminya, rangka sepeda milik Iriana hanya berbeda pada nomor frame, yakni 0002.

Pemilik Kreuz, Jujun Junaedi membenarkan keterangan dalam unggahan tersebut. Jujun hanya mengatakan, Presiden Jokowi melalui stafnya sudah memesan Kreuz sejak lama.

Seperti pemesan lain, Jokowi mengikuti prosedur antrean dengan membayar uang muka. Sepeda pesanan Jokowi tersebut diperkirakan akan selesai awal Agustus 2020.

“Beliau (Jokowi) memesan full bike. Warnanya merah putih,” ucap Jujun.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com