Penghematan Jadi Alasan Presiden Bubarkan Lembaga, Berapa Serapan Anggaran BRG?

Kompas.com - 16/07/2020, 14:47 WIB
Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead Kompas.com / Dani PrabowoKepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead
Penulis Dani Prabowo
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Restorasi Gambut ( BRG) Nazir Foead mengungkapkan, sejak berdiri pada 2016 hingga saat ini, total serapan anggaran BRG mencapai Rp 1,04 triliun.

"Pada 2020 ini, anggaran BRG sebesar Rp 215 miliar," kata Nazir menjawab Kompas.com, Kamis (16/7/2020).

BRG sebelumnya disebut Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai salah satu lembaga yang mungkin akan dibubarkan oleh Presiden Joko Widodo.

Setidaknya, ada 18 lembaga yang menurut rencana akan dibubarkan. Produktivitas dan efisiensi anggaran menjadi alasan di balik rencana pembubaran tersebut.

Nazir menambahkan, dari Rp 215 miliar anggaran BRG pada tahun ini, Rp 82 miliar di antaranya disalurkan ke pemerintah provinsi untuk membantu pelaksanaan kegiatan restorasi gambut di area yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

"Untuk belanja pegawai dan operasional kantor di Rp 13 miliar, untuk koordinasi kementerian/lembaga dan pemprov, perencanaan, sosialisasi, litbang, pembangunan IPG (Infrastruktur Pembasahan Gambut) di kawasan konservasi Rp 120 miliar," ujarnya.

Baca juga: Soal Pembubaran BRG, Nazir Foead: Kami Percaya Presiden Akan Ambil Keputusan Terbaik

Dalam kegiatan restorasi gambut, ia menambahkan, ada dua kegiatan restorasi yang dilakukan BRG yaitu di area konsesi dan di luar area konsesi.

Untuk di area konsesi, seperti perkebunan dan kehutanan, BRG telah mendukung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Pertanian dalam kegiatan supervisi atau bimbingan teknis dalam upaya restorasi yang menjadi tanggung jawab pemegang konsesi.

"Dukungan BRG di wilayah perkebunan dalam pelaksanaan supervisi mencapai 442.656 hektare atau 79,66 persen dari target 555.659 hektare," ujarnya.

Adapun kegiatan restorasi yang dilakukan di luar area konsesi telah mencapai 778.181 hektare atau 89 persen dari total target seluas 892.241 hektare.

Selain itu, ia menambahkan, BRG telah menjalin mitra dengan berbagai pihak selama 2016-2019 untuk membangun 22.905 infrastruktur pembasahan gambut (IPG).

Infrastruktur yang dibangun meliputi 15.668 sumur bor, 6.938 sekat kanal, dan 409 timbun kanal. Di samping itu, BRG juga telah memberikan paket revitalisasi ekonomi sebanyak 520 paket dan bantuan ekonomi produktif sebanyak 413 paket.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Pemerintah Siapkan 4.100 Kamar Hotel di DKI untuk Isolasi Mandiri Pasien Covid-19

Nasional
Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Pemerintah Pastikan Biaya Tes Usap Tak akan Beratkan Masyarakat

Nasional
Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Perseteruan Kasat Sabhara Polres Blitar dengan Atasannya, Mabes Polri Terjunkan Paminal

Nasional
Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Dua Pekan Luhut Pimpin Penanganan Covid-19, Kasus Aktif di 10 Provinsi Diklaim Menurun

Nasional
Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Jokowi Sebut Pariwisata Akan Kembali Pulih Setelah Vaksin Disuntikkan

Nasional
Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Setahun Kinerja Parlemen, Formappi: DPR Pendukung Setia Pemerintah

Nasional
Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Mahfud Bantah Pemerintah Terapkan Pendekatan Keamanan di Papua

Nasional
Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Periksa Tersangka Kasus Laboratorium Madrasah, KPK Konfirmasi Perintah Terkait Lelang

Nasional
Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Pemerintah dan DPR Mulai Bahas Draf Perpres TNI Atasi Terorisme

Nasional
Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Tak Bisa Prediksi Puncak Covid-19, Satgas: Semua Tergantung Masyarakat

Nasional
Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Ini Alasan Banten dan Aceh Masuk Provinsi Prioritas Penanganan Covid-19

Nasional
Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Mahfud Sebut TNI-Polri Tak Bisa Akses Periksa Jenazah Pendeta Yeremia

Nasional
Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Jaringan Masyarakat Sipil Dorong RUU PKS Dimasukkan Prolegnas Prioritas 2021

Nasional
Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Satgas: Jangan Kucilkan Pasien Covid-19

Nasional
Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Indonesia Minta Bantuan Alat Rapid Test Antigen ke WHO

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X