Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi Sebut 5 Provinsi Ini Terbaik Tangani Covid-19

Kompas.com - 15/07/2020, 21:15 WIB
Rakhmat Nur Hakim,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengapresiasi kinerja para gubernur yang telah menangani Covid-19 di daerahnya.

Jokowi mengatakan, ada lima provinsi yang ia pandang baik dalam menangani Covid-19, yakni DI Yogyakarta, Bangka Belitung, Aceh, Sumatera Barat, dan Gorontalo.

Hal itu disampaikan Jokowi saat membuka pengarahan kepada para gubernur dalam rangka percepatan penyerapan APBD 2020 di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2020).

"Saya mengapresiasi kerja provinsi-provinsi, Bapak Ibu sekalian para gubernur, dan dalam penanganan Covid-19, ini dari seluruh parameter yang kita miliki memang DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta) yang paling baik," kata Jokowi sebagaimana dikutip situs resmi Sekretariat Kabinet.

Baca juga: Cegah Covid-19, PSK di Bolivia Pakai Baju Pelindung

"Bangka Belitung, juga masuk, ini yang lima besar yang baik. Bangka Belitung, Pak Gub (Gubernur) Aceh juga masuk, yang ketiga. Sumbar (Sumatera Barat) juga masuk, dan Gorontalo. Ini dengan parameter yang dimiliki Gugus Tugas (Percepatan Penanganan Covid-19)," lanjut Presiden.

Ia pun meminta para gubernur lainnya untuk terus menekan angka kasus harian dan kematian di provinsi masing-masing sembari terus meningkatkan angka kesembuhan.

Kendati demikian, Jokowi menyadari bahwa melakukan ketiga hal tersebut sekaligus sangat sulit.

Baca juga: Kedunggaleng, Satu-satunya Kelurahan di Probolinggo Tak Tersentuh Covid-19, Bagaimana Bisa?

Namun, ia mengatakan, tak ada pilihan lain yang bisa dilakukan para kepala daerah selain menekan kasus harian dan angka kematian akibat Covid-19 sembari meningkatkan angka kesembuhan.

"Kalau bisa tiga-tiganya, kasus positifnya turun, berarti positivity rate-nya, persentasenya juga turun. Tetapi angka kesembuhan dinaikkan, angka kematian diturunkan serendah-rendahnya. Bukan barang yang gampang. Sekali lagi, ini bukan barang yang gampang," lanjut Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Andi Gani Ungkap Alasan Ditunjuk jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

PKB Siap Bikin Poros Tandingan Hadapi Ridwan Kamil di Pilkada Jabar

Nasional
Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Hari Pendidikan Nasional, Serikat Guru Soroti Kekerasan di Ponpes

Nasional
Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Bukan Staf Ahli, Andi Gani Ditunjuk Jadi Penasehat Kapolri Bidang Ketenagakerjaan

Nasional
Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Anies Belum Daftar ke PKB untuk Diusung dalam Pilkada DKI 2024

Nasional
PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

PAN Persoalkan Selisih 2 Suara Tapi Minta PSU di 5 TPS, Hakim MK: Mungkin Enggak Setengah Suara?

Nasional
Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Kuasa Hukum KPU Belum Paham Isi Gugatan PDI-P di PTUN

Nasional
KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

KPK Sita Pabrik Kelapa Sawit Bupati Nonaktif Labuhan Batu, Nilainya Rp 15 M

Nasional
Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Sidang Praperadilan Tersangka TPPU Panji Gumilang Berlanjut Pekan Depan, Vonis Dibacakan 14 Mei

Nasional
Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Hukuman Yusrizki Muliawan di Kasus Korupsi BTS 4G Diperberat Jadi 4 Tahun Penjara

Nasional
Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Airin dan Ahmed Zaki Dekati PKB untuk Pilkada 2024

Nasional
Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Anggota DPR Diduga Terima THR dari Kementan, KPK: Bisa Suap, Bisa Gratifikasi

Nasional
Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com