Mendagri Ajak Kepala Daerah Bangkit Bersama Tangani Covid-19 serta Dampaknya

Kompas.com - 13/07/2020, 15:28 WIB
Mendagri Tito Karnavian Dok Puspen KemendagriMendagri Tito Karnavian
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Tito Karnavian mengajak semua kepala daerah bangkit bersama menangani pandemi virus corona atau Covid-19 beserta dampak sosial dan ekonominya.

"Penanganan Covid-19 dan dampak sosial ekonominya, pandemi, wabah di Indonesia ini tidak gampang, harus memerlukan upaya bersama antara pusat dan daerah," kata Tito melalui keterangan tertulisnya, Senin (13/7/2020).

"Tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah pusat karena kita sekarang menerapkan sistem otonomi daerah, ada desentralisasi," kata dia.

Tito melakukan kunjungan kerja ke beberapa daerah terkait kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 dan pengarahan kepada Gugus Tugas Penanganan Covid-19.

Baca juga: Golkar Beri Rekomendasi kepada CEO Persela di Pilkada Lamongan 2020

Tito juga berharap calon kepala daerah yang mengikuti Pilkada 2020 turut andil dalam menyoroti masalah pandemi Covid-19 serta penanganan dampak ekonomi dan sosial.

Dengan demikian, pilkada bisa menjadi ajang adu gagasan dan membuat penanganan Covid-19 menjadi lebih cepat.

"Pilkada ini akan menjadi momentum yang sangat baik, bisa menjadi adu gagasan, adu kontestasi sehingga bisa membuat penanganan Covid-19 justru menjadi cepat karena semua bergerak," ujar dia. 

Ia juga menekankan tentang menciptakan peluang di tengah tantangan pandemi Covid-19, terutama dalam pelaksanaan pilkada sebagai bagian dari tatanan kenormalan baru dalam kehidupan berdemokrasi.

Oleh karena itu, Tito berharap para pasangan calon dan tim sukses bisa menjadi agen percontohan di tengah masyarakat terkait kesadaran masyarakat akan Covid-19 serta dampak sosial dan ekonominya.

"Maka saya setuju dengan gagasan KPU yang mendukung para penyelenggara, kontestan, tim sukses menjadi contoh dan agen untuk melakukan sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran masyarakat melawan Covid-19 dan dampak sosial-ekonomi masyarakat," ucap Tito.

Baca juga: Hindari Penularan Covid-19 Saat Pilkada, KPU Gelar Rapid Test Berkala Penyelenggara

Pilkada 2020 yang digelar di 270 wilayah di Indonesia meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Mendagri: Tak Ada Kampanye Pilkada Arak-arakan di Tengah Pandemi Covid-19

Nasional
Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X