BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 15:26 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. Pemkot SurabayaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo memahami tidak semua masyarakat Indonesia memahami arti new normal yang digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, Doni mengajak pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

"Pendekatan ini yang sebenarnya sudah diusung oleh Gugus Tugas sejak dari awal pandemi bahwa kita harus melakukan pendekatan berbasis komunitas, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Doni mengatakan, hal ini juga pernah dilakukan pemerintah Hindia-Belanda saat terjadi wabah flu Spanyol.

Baca juga: Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Menurut dia, pemerintah Hindia-Belanda ketika itu melakukan sosialisasi yang berbasis kearifan lokal guna memberikan edukasi bagi masyarakat agar menerapkan hidup sehat.

"Seperti melalui wayang, untuk memberikan edukasi hingga tingkat paling bawah, untuk menerapkan hidup sehat dan cara merawat korban yang sakit," ujar dia.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, tanpa melibatkan komponen lokal di daerah, maka akan sangat sulit bagi BNPB untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19.

"Jadi narasi yang berdasarkan kearifan lokal ini yang kita butuhkan, yang penting masyarakat tahu dan paham bahwa Covid-19 ini ada," pungkas dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta penjelasan Kepala BNPB Doni Monardo terkait kalimat new normal yang sering digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Yandri menilai, banyak masyarakat tidak paham arti new normal yang sebenarnya.

Baca juga: Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

"Ada pemahaman yang salah di masyarakat, 'new normal itu normal', kata masyarakat. Jadi masyarakat ke pasar, bekerja, ke kebun seperti Covid-19 sudah berakhir, padahal faktanya Covid-19 masih banyak dan klaster baru kita temukan," kata Yandri.

Yandri mengatakan, ia setuju dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahwa new normal tidak tepat digunakan karena terdengar asing bagi masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta BNPB mencari frasa yang mudah dipahami seluruh masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir.

"Saya kita ingin mendengarkan frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sama, Pak. Bahwa pandemi ini belum berakhir, risikonya sangat tinggi dan kurvanya naik," ujarnya.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Loyalis Tommy Tak Terima Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr

Nasional
Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Menkes: Pencegahan Stunting Tetap Prioritas Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Pertengahan Agustus, Vaksin Covid-19 Diujicoba pada 1.620 Subjek

Nasional
KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

KPK Masih Dalami Aliran Uang ke Mantan Sekretaris MA Nurhadi

Nasional
Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Periksa Mantan Anggota DPRD, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang oleh Pejabat Kota Banjar

Nasional
KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

KSAU dan KSAL Terima Bintang Angkatan Kelas Utama dari Panglima TNI

Nasional
Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Pakar Hukum Pidana: KPK Dapat Ambil Alih Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

BKN Sebut 17.000 Formasi CPNS Berpotensi Kosong

Nasional
Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Masyarakat Diingatkan untuk Bahu-membahu Atasi Pandemi Covid-19

Nasional
Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Ombudsman Temukan Napi Asimilasi yang Hilang Kontak dan Alamat Tak Sesuai

Nasional
KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Mantan Pejabat Kemensetneg Terkait Kasus PT Dirgantara Indonesia

Nasional
Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Wujudkan Birokrasi Profesional, Mensos Minta ASN Kemensos Terus Berinovasi

Nasional
Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Ombudsman Temukan Potensi Malaadministrasi Terkait Penyimpanan Benda Sitaan Negara

Nasional
Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Jaksa Agung Sebut Rotasi 4 Pejabat Kejagung Tak Terkait Kasus Tertentu

Nasional
KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

KPK Eksekusi Eks Direktur Pemasaran PTPN III ke Lapas Surabaya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X