BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 15:26 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. Pemkot SurabayaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo memahami tidak semua masyarakat Indonesia memahami arti new normal yang digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, Doni mengajak pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

"Pendekatan ini yang sebenarnya sudah diusung oleh Gugus Tugas sejak dari awal pandemi bahwa kita harus melakukan pendekatan berbasis komunitas, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Doni mengatakan, hal ini juga pernah dilakukan pemerintah Hindia-Belanda saat terjadi wabah flu Spanyol.

Baca juga: Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Menurut dia, pemerintah Hindia-Belanda ketika itu melakukan sosialisasi yang berbasis kearifan lokal guna memberikan edukasi bagi masyarakat agar menerapkan hidup sehat.

"Seperti melalui wayang, untuk memberikan edukasi hingga tingkat paling bawah, untuk menerapkan hidup sehat dan cara merawat korban yang sakit," ujar dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Lebih lanjut, Doni mengatakan, tanpa melibatkan komponen lokal di daerah, maka akan sangat sulit bagi BNPB untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19.

"Jadi narasi yang berdasarkan kearifan lokal ini yang kita butuhkan, yang penting masyarakat tahu dan paham bahwa Covid-19 ini ada," pungkas dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta penjelasan Kepala BNPB Doni Monardo terkait kalimat new normal yang sering digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Yandri menilai, banyak masyarakat tidak paham arti new normal yang sebenarnya.

Baca juga: Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

"Ada pemahaman yang salah di masyarakat, 'new normal itu normal', kata masyarakat. Jadi masyarakat ke pasar, bekerja, ke kebun seperti Covid-19 sudah berakhir, padahal faktanya Covid-19 masih banyak dan klaster baru kita temukan," kata Yandri.

Yandri mengatakan, ia setuju dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahwa new normal tidak tepat digunakan karena terdengar asing bagi masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta BNPB mencari frasa yang mudah dipahami seluruh masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir.

"Saya kita ingin mendengarkan frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sama, Pak. Bahwa pandemi ini belum berakhir, risikonya sangat tinggi dan kurvanya naik," ujarnya.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Penggabungan Ganti Rugi di Kasus Juliari Ditolak, Korban Korupsi Bansos Covid-19 Ajukan Kasasi

Nasional
5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

5 Pekerja Bangunan Divonis 1 Tahun Penjara dalam Kasus Kebakaran Gedung Kejagung

Nasional
Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Milad MUI ke-46, Wakil Ketua DPR Harap Ulama Bantu Mengedukasi Umat agar Disiplin Prokes

Nasional
ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

ICW Sebut Ada 3 Celah Korupsi dalam Pengadaan Bansos Covid-19

Nasional
Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Perpanjangan PPKM Level 4 Dinilai Rasional, Anggota DPR: Tekan Kasus atau Tidak, Kita Lihat Nanti

Nasional
Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Risma Tegaskan Kemensos Hanya Salurkan Bansos Berdasarkan Data yang Diusulkan Pemda

Nasional
Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Soal Syarat Vaksinasi Covid-19 untuk Jemaah Umrah, Kemenag akan Koordinasi dengan Kemenkes

Nasional
Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Menkes Minta Obat Covid-19 Tak Ditimbun dan Diberikan Sesuai Resep

Nasional
Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Dua Terdakwa Korupsi di Bakamla Dituntut 4 Tahun Penjara

Nasional
Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Serma KKO (Purn) Samuri, Pengangkat Jenazah Pahlawan Revolusi di Sumur Lubang Buaya, Tutup Usia

Nasional
Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Mensos Risma Ungkap Pemerintah Awalnya Prediksi Pandemi Covid-19 Berakhir April 2021

Nasional
Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Jemaah Umrah Indonesia Wajib Karantina 14 Hari, KJRI Jeddah Akan Diplomasi ke Saudi

Nasional
Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Kemenkominfo Ajak Humas Pemerintah Maksimalkan Medsos untuk Komunikasikan Program

Nasional
Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Arab Saudi Buka Pintu Jemaah Umrah Internasional, Ini Kata Kemenag

Nasional
Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Albertina Ho Bantah Tudingan Terlibat Dalam Pembuatan SK Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X