BNPB Minta Pemda Gunakan Kearifan Lokal Demi Cegah Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 15:26 WIB
Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo Dok. Pemkot SurabayaKetua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana ( BNPB) Doni Monardo memahami tidak semua masyarakat Indonesia memahami arti new normal yang digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Oleh karenanya, Doni mengajak pemerintah daerah untuk melakukan sosialisasi dengan pendekatan berbasis kearifan lokal.

"Pendekatan ini yang sebenarnya sudah diusung oleh Gugus Tugas sejak dari awal pandemi bahwa kita harus melakukan pendekatan berbasis komunitas, dengan menggunakan pendekatan kearifan lokal dan bahasa yang dapat dipahami masyarakat," kata Doni dalam rapat kerja dengan Komisi VIII di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (13/7/2020).

Doni mengatakan, hal ini juga pernah dilakukan pemerintah Hindia-Belanda saat terjadi wabah flu Spanyol.

Baca juga: Istilah New Normal Salah, Menko PMK Minta Tak Diributkan

Menurut dia, pemerintah Hindia-Belanda ketika itu melakukan sosialisasi yang berbasis kearifan lokal guna memberikan edukasi bagi masyarakat agar menerapkan hidup sehat.

"Seperti melalui wayang, untuk memberikan edukasi hingga tingkat paling bawah, untuk menerapkan hidup sehat dan cara merawat korban yang sakit," ujar dia.

Lebih lanjut, Doni mengatakan, tanpa melibatkan komponen lokal di daerah, maka akan sangat sulit bagi BNPB untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait pencegahan Covid-19.

"Jadi narasi yang berdasarkan kearifan lokal ini yang kita butuhkan, yang penting masyarakat tahu dan paham bahwa Covid-19 ini ada," pungkas dia.

Sebelumnya, dalam rapat kerja tersebut, Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto meminta penjelasan Kepala BNPB Doni Monardo terkait kalimat new normal yang sering digaungkan pemerintah selama pandemi Covid-19.

Yandri menilai, banyak masyarakat tidak paham arti new normal yang sebenarnya.

Baca juga: Dibanding New Normal, Ahli Sarankan Pemerintah Sosialisasikan Ini...

"Ada pemahaman yang salah di masyarakat, 'new normal itu normal', kata masyarakat. Jadi masyarakat ke pasar, bekerja, ke kebun seperti Covid-19 sudah berakhir, padahal faktanya Covid-19 masih banyak dan klaster baru kita temukan," kata Yandri.

Yandri mengatakan, ia setuju dengan Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto bahwa new normal tidak tepat digunakan karena terdengar asing bagi masyarakat.

Oleh karenanya, ia meminta BNPB mencari frasa yang mudah dipahami seluruh masyarakat bahwa Covid-19 belum berakhir.

"Saya kita ingin mendengarkan frasa apa yang bisa digunakan agar masyarakat dari Sabang sampai Merauke itu sama, Pak. Bahwa pandemi ini belum berakhir, risikonya sangat tinggi dan kurvanya naik," ujarnya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Fokus Tangani Covid-19, Wapres: Usulan Pemekaran Daerah Masih Moratorium

Nasional
Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Kasus Covid-19 Terus Meningkat, Zona Merah Diminta Tak Paksakan Sekolah Tatap Muka

Nasional
Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS 57,97 Persen, Jabar Tertinggi

Nasional
Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Komisi X Minta Sekolah Tak Terburu-buru Laksanakan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Komisi X Akan Minta Kebijakan Sekolah Tatap Muka pada Januari 2021 Ditinjau Kembali

Nasional
Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Kenaikan Kasus Covid-19 Setelah Pemilu Tak Signifikan, Satgas Contohkan Kroasia hingga Trinidad Tobago

Nasional
Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Rekor Lebih 8.000 Kasus dalam Sehari, Strategi Penanganan Covid-19 Harus Dievaluasi

Nasional
Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Deklarasi Negara Papua Barat, Tuduhan Makar dan Ilusi untuk Benny Wenda

Nasional
Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Di Balik Rekor 8.369 Kasus Harian Covid-19 dan Tingginya Penambahan di Papua

Nasional
Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Fenomena Long Covid, Ancaman Bagi Penyintas Covid-19 yang Perlu Diwaspadai

Nasional
Penyidik Dihadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Penyidik Dihadang Saat Datangi Rizieq Shihab, Kapolri: Kita Sikat Semua

Nasional
Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Penambahan Kasus Harian Covid-19 Kembali Rekor, Satgas: Sistem Pencatatan Pelaporan Belum Optimal

Nasional
Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Gugatan Busyro Muqoddas dkk Terkait Pilkada Disidangkan 10 Desember 2020

Nasional
Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Papua Catat 1.755 Kasus Baru Covid-19, Satgas: Itu Akumulasi

Nasional
Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Satgas: 24 Orang Positif Covid-19 Setelah Kontak dengan Anies dan Riza Patria

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X