Jawab Ahmad Dhani, Andre Rosiade Bantah Teken Surat Pemecatan Gerindra Saat Dilantik

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Badan Komunikasi DPP Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi VI DPR, Andre Rosiade, membantah ada surat pemecatan yang harus ditandatangani saat dilantik jadi anggota parlemen.

Andre merasa tidak pernah meneken surat yang mengatur bahwa partai dapat memecatnya kapan saja.

Hal ini menjawab pernyataan musisi sekaligus politikus Partai Gerindra Ahmad Dhani perihal surat pemecatan tersebut dalam tayangan YouTube Deddy Corbuzier.

"Enggak ada, saya enggak ada tanda tangan surat pemecatan. Saya pastikan enggak ada," kata Andre, saat dihubungi, Senin (13/7/2020).

Baca juga: Ahmad Dhani: Partai Gerindra Seperti Militer, Anggota DPR Tanda Tangan Surat Pemecatan ketika Dilantik

Andre mengatakan, Prabowo Subianto sebagai pimpinan Partai Gerindra bersikap demokratis.

Menurut dia, tidak ada sikap sewenang-wenang, meski Prabowo memegang kekuasaan tertinggi sebagai penentu kebijakan partai.

"Arah kebijakan partai tentu ada di tangan ketua dewan pembina, yaitu Pak Prabowo, tapi Gerindra partai yang demokratis sehingga Pak Prabowo selalu mendengarkan masukan kader-kader beliau sebelum mengambil keputusan," ujar Andre Rosiade.

Sepakat dengan Andre, Ketua DPP Partai Gerindra sekaligus anggota Komisi III DPR, Habiburokhman, membantah pernyataan Ahmad Dhani soal adanya surat pemecatan yang harus diteken para anggota DPR ketika dilantik.

Baca juga: Ada Politisi Gerindra di Balik Eksportir Benih Lobster, ICW: Bentuk Nepotisme

Ia mengaku hanya ingat pernah meneken pakta integritas yang isinya mengatur untuk taat pada AD/ART, program-program, dan keputusan partai.

"Kalau seperti militer dalam konteks disiplin mungkin ada benarnya. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 16 Anggaran Dasar, setiap kader wajib mematuhi kebijakan dan program partai," kata Habiburokhman.

"Kalau tanda tangan surat pemecatan saya enggak tahu, mungkin yang dimaksud pakta integritas," ujar dia.

Dia menegaskan, secara prinsip tiap kader Partai Gerindra bebas menyampaikan usul dan pendapat sepanjang tidak berseberangan dengan keputusan partai.

Saat ditanya soal isi pakta integritas tentang poin pemecatan, Habiburokhman mengaku tidak mengingat secara persis.

"Saya juga lupa detailnya, tapi konsekuensinya memang berat kalau sampai melanggar pakta integritas," ujar Habiburokhman.

Baca juga: Kata Gerindra soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi...