Kata Gerindra soal Wacana Reshuffle Kabinet Jokowi...

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menilai, kemarahan Presiden Joko Widodo terhadap kinerja menteri dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara adalah bentuk sikap tegas agar para menteri serius dalam menangani wabah Covid-19.

"Saya lihat Pak Presiden Jokowi lebih pada bersikap tegas, ingin dana (penanganan) Covid-19 bisa segera disalurkan dan memenuhi tepat sasaran. Oleh karena itu, sikap tegas yang diajukan Presiden patut kita apresiasi," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (3/7/2020).

Adapun terkait Presiden Jokowi yang melontarkan wacana reshuffle Kabinet Indonesia Maju, Dasco menilai, pernyataan tersebut bukanlah ancaman.

Baca juga: Tanggapi Isu Reshuffle, Moeldoko: Sekarang Banyak Peramal

Menurut dia, Presiden mempunyai penilaian sendiri terhadap kinerja menteri dan memiliki hak prerogatif untuk merombak kabinet kerja.

"Sebenarnya Pak Presiden bukan ancam-mengancam," ujar dia.

"Reshuffle itu tergantung dari hak prerogratif Presiden setelah Pak Presiden mengevaluasi kinerja para menteri," sambung dia.

Lebih lanjut, menurut Dasco, menteri-menteri dari Partai Gerindra yang berada di pemerintahan sudah bekerja maksimal selama pandemi.

Baca juga: Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik

"Gerindra sendiri merasa bahwa menteri-menteri kami di kabinet ini sudah melakukan kerja- kerja maksimal," pungkas dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta, pada 18 Juni 2020.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja pada masa krisis seperti ini.

Baca juga: Tak Hanya Sekali, Berikut Kilas Balik Reshuffle Kabinet Jokowi Periode 2014-2019

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 maupun dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan, dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle, Fadli Zon Usul Presiden Evaluasi 2 Sektor Ini

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, langkah extraordinary itu bisa dalam bentuk mengeluarkan aturan tertentu, bahkan pembubaran lembaga dan perombakan kabinet atau reshuffle.

Ia lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ujar Jokowi.