Survei Litbang Kompas: Mayoritas Publik Nilai Pencegahan Penularan Covid-19 Paling Mendesak Saat Ini

Kompas.com - 13/07/2020, 10:20 WIB
Warga melintas di depan mural bertema Hidup Sehat Lawan COVID-19 di Serengan, Solo, Jawa Tengah, (27/5/2020). Guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali memperpanjang status Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga 7 Juni 2020 mendatang, menyusul temuan empat pasien baru positif COVID-19. ANTARA FOTO/Maulana Surya/aww. ANTARA FOTO/Maulana SuryaWarga melintas di depan mural bertema Hidup Sehat Lawan COVID-19 di Serengan, Solo, Jawa Tengah, (27/5/2020). Guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap penularan COVID-19, Pemerintah Kota (Pemkot) Solo kembali memperpanjang status Kejadian Luar Biasa (KLB) hingga 7 Juni 2020 mendatang, menyusul temuan empat pasien baru positif COVID-19. ANTARA FOTO/Maulana Surya/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan bahwa 43,6 persen responden menilai pencegahan penularan Covid-19 menjadi hal yang paling mendesak dilakukan pemerintah saat ini.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Hasil survei juga menunjukkan, 35 persen responden menilai pemerintah harus lebih fokus dalam memulihkan ekonomi yang terdampak pandemi.

Baca juga: Jokowi Soroti Melonjaknya Kasus Covid-19 di DKI Jakarta

Lalu, 18,3 persen responden menganggap yang paling mendesak dilakukan oleh pemerintah adalah pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.

Survei juga memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (69,6 persen) menilai perombakan Kabinet Indonesia Maju mendesak untuk dilakukan saat ini.

Sebanyak 7 dari 10 responden dalam jajak pendapat mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran kabinet yang bekerja di bidang ekonomi, khususnya terkait penanganan dampak pandemi Covid-19.

Senada dengan bidang ekonomi, pada jajaran kementerian teknis, publik memberi catatan khusus pada kementerian yang berkaitan dengan bidang kesehatan.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Sebanyak 33,2 responden menilai menteri yang menangani bidang tersebut perlu diganti demi perbaikan kinerja di tengah situasi saat ini.

Sebagian besar publik (61,4 persen) meyakini bahwa perombakan kabinet adalah langkah efektif untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam menangani pandemi Covid-19.

Namun, publik berharap bahwa perombakan harus dilakukan mempertimbangkan kinerja, bukan kepentingan elite tertentu.

Oleh karenanya, menteri yang masuk ke pemerintahan diharapkan adalah yang berasal dari kalangan nonpartai politik.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Pimpinan Komisi IX: RI Harus Belajar dari Lonjakan Kasus Covid-19 di India

Nasional
Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Soal Vaksin Nusantara, BPOM: Harus Ada Perbaikan Dulu Sebelum Lanjut Uji Klinik Fase II

Nasional
Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nadiem Bakal Ajukan Revisi PP, Tegaskan Pancasila dan Bahasa Indonesia Wajib di Kurikulum

Nasional
Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Hanya Kenakan 1 Pasal, KPK Dinilai Tak Serius Mendakwa Edhy Prabowo

Nasional
HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

HUT ke-69 Kopassus, Luhut: Jangan Pernah Khianati Janji Komando

Nasional
KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

KNKT Kantongi Rekaman Pembicaraan Kokpit Sriwijaya Air SJ 182, Apa Saja yang Didapat?

Nasional
 Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Usai Putusan MK, KPU Gelar Rapat Bahas Pemungutan Suara Ulang di Sabu Raijua

Nasional
HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

HUT Kopassus ke-69, Wapres: Tingkatan Profesionalitas dan Integritas

Nasional
KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

KPU: Pemungutan Suara Ulang Dilaksanakan di Seluruh Kabupaten Sabu Raijua

Nasional
Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Panglima TNI Minta Kopassus Kembangkan Inovasi di HUT ke-69

Nasional
Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Zulkifli Hasan: Rakyat Masih Terbelah meski Elite Cepat Bersatu

Nasional
PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

PAN Nilai Wacana Koalisi Partai Islam Perkuat Politik Aliran, Harus Dihindari

Nasional
 KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

KPU Akan Koordinasi dengan KPU NTT Bahas Persiapan PSU di Sabu Raijua

Nasional
Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Menteri PPPA Apresiasi Sekolah Perempuan di Lombok Utara yang Dikelola Penyintas Bencana

Nasional
Klaim Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Sangat Baik, Doni Monardo: Kasus dan Kematian Global Naik

Klaim Kasus Aktif Covid-19 Indonesia Sangat Baik, Doni Monardo: Kasus dan Kematian Global Naik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X