Survei Litbang Kompas: 87,8 Responden Tak Puas pada Kinerja Menteri Tangani Covid-19

Kompas.com - 13/07/2020, 09:36 WIB
Data Covid-19 di Jakarta kembali mencatat lonjakan kasus positif. Pada Minggu (12/7/2020) ini, jumlah penambahan kasus positif mencapai 404 kasus, tertinggi sejak kasus pertama pada Maret lalu. Situs Covid-19 Pemprov DKI JakartaData Covid-19 di Jakarta kembali mencatat lonjakan kasus positif. Pada Minggu (12/7/2020) ini, jumlah penambahan kasus positif mencapai 404 kasus, tertinggi sejak kasus pertama pada Maret lalu.

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Litbang Kompas mengenai perbaikan kinerja kabinet menunjukkan, sebagian besar responden (87,8 persen) menyatakan ketidakpuasannya terhadap kinerja menteri, khususnya dalam menangani pandemi Covid-19.

Survei itu dilakukan secara daring pada 7 hingga 11 Juli 2020. Terdapat 587 responden yang berasal dari 23 provinsi.

Nirpencuplikan atau margin of error penelitian ini sekitar 4,04 persen.

Ada sejumlah alasan yang menyebabkan pubilk merasa tidak puas terhadap pemerintah dalam menangani Covid-19. Alasan itu berkaitan dengan upaya preventif maupun kuratif.

Baca juga: Survei Alvara: Bantuan Tunai dan Sembako Lebih Dibutuhkan dari Kartu Prakerja

Dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan misalnya, 7 dari 10 responden (71,1 persen) mengaku tidak puas dengan kinerja jajaran menteri terkait.

Kekurangan alat pelindung diri (APD) bagi tenaga kesehatan hingga sulitnya masyarakat mendapatkan masker pada awal pandemi mendorong rasa ketidakpuasan publik pada bidang kesehatan.

Ketidakpuasan juga diungkapkan 75,1 persen responden dalam bidang penyaluran bantuan sosial.

Penyerahan bantuan yang belum merata dan tidak tepat sasaran menjadi salah satu penyebab yang mendorong rasa ketidakpuasan publik.

Baca juga: Terawan Berkantor di Jatim, Kemenkes: Penyebaran Covid-19 di Sana Butuh Perhatian Khusus

Pada sektor ekonomi, publik juga mengaku belum puas dengan kinerja jajaran menteri terkait, khususnya dalam memberikan stimulus kepada para pengusaha dan UMKM.

Sebelumnya, pemerintah telah memberikan stimulus berupa keringanan pajak hingga restrukturisasi kredit.

Halaman:


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

KPK Perpanjang Masa Penahanan 5 Tersangka Kasus Waskita Karya

Nasional
Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Mendagri Sebut Indonesia Berpotensi Alami Resesi jika Kontraksi Ekonomi Terus Terjadi

Nasional
Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Polisi: Bos Roti Asal Taiwan Dibunuh Orang Suruhan Sekretarisnya

Nasional
AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

AHY Bertemu Ketum PPP, Bahas Penanganan Covid-19 hingga Pilkada 2020

Nasional
ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

ICW Minta Pembelian Rapid Test Dihentikan karena Tak Akurat dan Boros

Nasional
Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Ketentuan Masa Jabatan Kepala Daerah Digugat Seorang Wakil Bupati di MK

Nasional
Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Jokowi Minta Anggota Pramuka Kuasai Iptek

Nasional
Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Gibran Tak Terima Ada yang Bilang akan Melawan Kotak Kosong di Pilkada

Nasional
Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Satgas: Angka Kasus Aktif Covid-9 di 9 Daerah Ini Harus Ditekan

Nasional
Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Pemerintah Siapkan Rp 22 Triliun untuk BLT Usaha Mikro

Nasional
Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Menaker Minta Pemda Pastikan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya di BPJS Ketenagakerjaan

Nasional
Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Gelar Perkara Kasus Surat Jalan Palsu Djoko Tjandra Batal, Apa Sebabnya?

Nasional
Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Versi Keluarga soal Hendri Alfred Bakari yang Diduga Tewas karena Dianiaya Polisi di Batam

Nasional
Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Ketua Fraksi Nasdem Nilai Omnibus Law Jadi Solusi Hadapi Krisis Ekonomi

Nasional
Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Pegawai KPK Jadi ASN, Wadah Pegawai KPK Pastikan Tak Bubar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X