Ketua KPK Minta Kepala Daerah Stop Poles Citra dengan Dana Penanganan Covid-19

Kompas.com - 11/07/2020, 17:55 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DKetua KPK Firli Bahuri di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (5/3/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengimbau para kepala daerah untuk tidak menggunakan dana program penanganan Covid-19 buat pencitraan jelang Pilkada 2020.

Firli mengatakan, KPK mendapatkan laporan bahwa sejumlah kepala daerah mengambil kesempatan untuk melakukan pencitraan dengan menggunakan dana penanganan Covid-19.

"Saya imbau kepada kepala daerah yang kembali ikut kontestasi Pilkada Serentak Desember 2020, stop poles citra anda dengan dana penanganan corona," kata Firli dalam siaran pers yang dikeluarkan Sabtu (11/7/2020).

Baca juga: Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Firli mengemukakan, bentuk pencitraan yang dilakukan para kepala daerah itu adalah dengan memasang foto mereka pada bantuan sosial yang disalurkan kepada masyarakat.

"Tidak sedikit informasi perihal cara oknum kepala daerah petahana yang hanya bermodalkan selembar sticker foto atau spanduk raksasa, mendompleng bantuan sosial yang berasal dari uang negara, bukan dari kantong pribadi mereka, yang diterima KPK," ujar Firli.

Firli melanjutkan, penyelahgunaan dana penanganan Covid-19 juga terlihat dari besar kecilnya permintaan anggaran penanganan Covid-19 di wilayah yang ikut menyelenggarakan pilkada serentak.

Ia menyebutkan, ada beberapa kepala daerah yang hendak berkontestasi pada Pilkada 2020 mengajukan alokasi angaran yang cukup tinggi meski kasus Covid-19 di wilayahnya sedikit.

"Ada juga kepala daerah yang mengajukan anggaran penanganan Covid-19 yang rendah, padahal kasus di wilayahnya terbilang tinggi. Hal itu terjadi karena sang kepala daerah sudah memimpin di periode kedua, sehingga tidak berkepentingan lagi untuk maju," kata Firli.

Firli meminta penyelenggara pemilu untuk turun tangan dan memberi sanksi kepada para kepala daerah yang menyalahgunakan dana penanganan Covid-19.

Baca juga: Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Menurut Firli, sanksi yang dapat dijatuhkan dapat berupa pembatalan calon seperti tertuang pada Pasal 71 Ayat (3) UU Pilkada.

"Demokrasi yang sesungguhnya mesti menyediakan ruang adu program untuk meraih suara pemilih, bukan memainkan segala cara untuk meraih kemenangan," kata Firli.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Total 538.883 Kasus Covid-19 di Indonesia, Masyarakat Diingatkan Bahaya Penularan Covid-19 saat Libur Panjang

Nasional
Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Pemerintah Mengharapkan Tokoh Agama Sebarluaskan Pesan Damai

Nasional
Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Polisi Panggil Kasatpol PP Kabupaten Bogor terkait Acara Rizieq Shihab di Megamendung

Nasional
Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Bareskrim Berencana Limpahkan Berkas Kepala Cabang Maybank Cipulir ke Jaksa Minggu Depan

Nasional
Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Rapat, DPR-Kominfo Bahas DIM RUU Perlindungan Data Pribadi

Nasional
PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

PGI Percayakan Kasus Pembunuhan di Sigi pada Polisi dan Minta Masyarakat Tenang

Nasional
Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Adik Jaksa Pinangki Sebut Pengeluaran Bulanan Kakaknya Rp 70 Juta-Rp 80 Juta

Nasional
Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Kapolri ke Anggotanya: Tindak Tegas Kelompok MIT!

Nasional
Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Kamar Isolasi Mandiri di Wisma Atlet Tinggal 20 Persen, untuk Pasien Bergejala 50 Persen

Nasional
Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Tangani Covid-19, Epidemiolog: Pemerintah Tak Bisa Hanya Sekedar Ingatkan dan Beri Imbauan

Nasional
Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Kepada Tenaga Kesehatan, Kepala Sekretariat Wisma Atlet: Lelah Itu Biasa, tapi Tetap Harus Jaga Semangat

Nasional
IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

IDI Sebut Tak Kurang dari 180 Dokter Meninggal Selama Pandemi Covid-19

Nasional
Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Hakim Nilai Pemeriksaan Jaksa Pinangki oleh Jamwas Aneh

Nasional
IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

IDI Harap Pemerintah Tiadakan Libur Akhir Tahun

Nasional
Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Kasus Covid-19 Meningkat, Wisma Atlet Akui Masih Sanggup Bertahan Hingga Akhir Tahun

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X