Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Kompas.com - 10/07/2020, 21:17 WIB
Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DPlt Juru Bicara KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Senin (24/2/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendalami dugaan penerimaan sejumlah uang dari mitra penjualan dalam kasus dugaan korupsi pada PT Dirgantara Indonesia.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, dugaan penerimaan uang itu didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap empat orang saksi, Jumat (10/7/2020) hari ini.

"Penyidik mendalami keterangan para saksi tersebut mengenai adanya dugaan penerimaan sejumlah uang dengan nominal yang masing-masing berbeda dari pihak mitra penjualan," kata Ali, Jumat.

Ali menuturkan, uang tersebut kemudian diserahkan kepada pihak end user atau pemberi kerja, yakni pihak-pihak di PT DI, yang akan didalami oleh penyidik.

Baca juga: Periksa Eks Deputi Bappenas, KPK Gali Informasi Penerimaan Uang dari Mitra PT DI

Adapun empat saksi yang diperiksa hari ini adalah eks Direktur Keuangan PT Dirgantara Indonesia (PT DI) tahun 2012-2017 Uray Azhari.

Kemudian, mantan Kepala Divisi Pemasaran PT DI Arie Wibowo, Kadiv Perbendaharaan PT DI Dedy Iriandy, dan Pjs Manajer Sales Operation PT DI Ibnu Bintarto.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Diberitakan sebelumnya, eks Dirut PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Baca juga: Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 Ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 Ayat (1) KUH Pidana.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Hasil TWK Jadi Rahasia Negara, Pusako: Mempertajam Keyakinan 75 Pegawai KPK Sengaja Disingkirkan

Nasional
Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Kemenag Terbitkan SE, Ini Panduan Lengkap Ibadah Shalat Idul Adha 2021

Nasional
Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Kemenag: Shalat Idul Adha di Lapangan Terbuka dan Masjid Ditiadakan untuk Zona Merah dan Oranye

Nasional
Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Menanti Kejelasan Hasil TWK Pegawai KPK yang Penuh Kejanggalan..

Nasional
Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Ketua MPR Minta PTM Terbatas Ditunda

Nasional
Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Kasus Covid-19 Melonjak 92 Persen dalam 4 Minggu, Ketua MPR Minta Masyarakat Lebih Waspada

Nasional
Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Menag Terbitkan Edaran Pelaksanaan Ibadah Idul Adha 2021, Takbiran Keliling Dilarang

Nasional
Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

Nasional
Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X