Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mempertanyakan tingginya target partisipasi pemilih yang dipatok Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Pilkada 2020 dan persiapan yang dilakukan KPU.

KPU menargetkan partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Menurut Ari, dalam kondisi Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, angka itu sangat tinggi.

"Target 77,5 persen ini untuk situasi kedaruratan buat saya sangat tinggi. Itu bagaimana perlu kita kritisi skenario KPU bagaimana dalam tahapan-tahapannya untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih itu tetap tinggi," kata Ari dalam diskusi yang digelar daring, Jumat (10/6/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Dalam Pilkada situasi normal, kata Ari, penyelenggara masih mencatatkan kekurangan.

Apalagi di tahun ini, beban penyelenggara bertambah karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menerapkannya juga masih rendah.

"Kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, kerja luar biasa dari semua pihak, penyelenggara dan sinergi pemerintah, ini saya khawatir bahwa Pilkada ini nanti malah ambyar," ujar Ari.

Ari pun mempertanyakan skenario KPU seandainya jelang tahapan pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang kasus Covid-19 semakin tinggi.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, ASN Diingatkan untuk Menjaga Netralitas

Seandainya terjadi force majeure, apakah mungkin pelaksanaan hari pemungutan suara Pilkada dilakukan secara bergelombang, bergantung pada tingkat penyebaran atau zonasi Covid-19 di setiap daerah penyelenggara.

Namun demikian, menurut Ari, jika mekanisme tersebut dilakukan, KPU harus memastikan bahwa ada regulasi yang mendukung.

"Awalnya kan skenarionya sama semua 1 hari, worst scenario apakah tetap ngotot melaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan?," ujar Ari.

"Apakah ada ruang, juga ruang di regulasi, untuk meng-adjust misalnya dengan pendekatan grouping atau kluster sesuai dengan peta sebaran, kondisi sebaran Covid yang mutakhir sesuai dengan tahapan pemilu yang berlangsung," lanjutnya.

Baca juga: KPU Atur Metode Kampanye Pilkada dengan Protokol Covid-19, Ini Rincinya

Menurut Ari, untuk dapat mewujudkan partisipasi pemilih yang tinggi dalam Pilkada 2020, KPU bersama pihak-pihak terkait harus menjamin bahwa seluruh tahapan Pilkada aman dari Covid-19.

Jangan sampai, masyarakat takut mengikuti tahapan Pilkada karena ancaman kesehatan.

"Jangan sampai partisipasi turun karena kondisi masyarakat tidak bisa dijamin," kata Ari.

Untuk diketahui, Pilkada 2020 digelar di 270 wilayah di Indonesia, meliputi sembilan provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota.

Semula, hari pemungutan suara Pilkada akan digelar pada 23 September. Namun, akibat wabah Covid-19, hari pencoblosan diundur hingga 9 Desember 2020.

Tahapan Pilkada lanjutan pasca penundaan telah dimulai pada Senin (15/6/2020).