Tingginya Target Partisipasi Pemilih Pilkada 2020 dan Persiapan KPU Dipertanyakan

Kompas.com - 10/07/2020, 16:11 WIB
Karyawan melintas didekat patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih (Si Danglih) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Danglih sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz ANTARA FOTO/IRFAN ANSHORIKaryawan melintas didekat patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Kendang Memilih (Si Danglih) di kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota Blitar, Jawa Timur, Kamis (9/4/2020). KPUD Kota Blitar memanfaatkan patung maskot Pilkada Kota Blitar Si Danglih sebagai media kampanye ajakan memakai masker bagi masyarakat guna mendukung program pemerintah dalam menekan penyebaran COVID-19. ANTARA FOTO/Irfan Anshori/nz

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif PARA Syndicate Ari Nurcahyo mempertanyakan tingginya target partisipasi pemilih yang dipatok Komisi Pemilihan Umum ( KPU) pada Pilkada 2020 dan persiapan yang dilakukan KPU.

KPU menargetkan partisipasi Pilkada 2020 sebesar 77,5 persen. Menurut Ari, dalam kondisi Pilkada digelar di tengah pandemi Covid-19, angka itu sangat tinggi.

"Target 77,5 persen ini untuk situasi kedaruratan buat saya sangat tinggi. Itu bagaimana perlu kita kritisi skenario KPU bagaimana dalam tahapan-tahapannya untuk memastikan bahwa partisipasi pemilih itu tetap tinggi," kata Ari dalam diskusi yang digelar daring, Jumat (10/6/2020).

Baca juga: Bawaslu Sebut Langgar Protokol Kesehatan Jadi Pelanggaran Pilkada

Dalam Pilkada situasi normal, kata Ari, penyelenggara masih mencatatkan kekurangan.

Apalagi di tahun ini, beban penyelenggara bertambah karena harus menerapkan protokol kesehatan di tengah-tengah masyarakat yang tingkat kesadaran untuk menerapkannya juga masih rendah.

"Kalau tidak betul-betul dikelola dengan baik, kerja luar biasa dari semua pihak, penyelenggara dan sinergi pemerintah, ini saya khawatir bahwa Pilkada ini nanti malah ambyar," ujar Ari.

Ari pun mempertanyakan skenario KPU seandainya jelang tahapan pencoblosan 9 Desember 2020 mendatang kasus Covid-19 semakin tinggi.

Baca juga: Jelang Pilkada Serentak 2020, ASN Diingatkan untuk Menjaga Netralitas

Seandainya terjadi force majeure, apakah mungkin pelaksanaan hari pemungutan suara Pilkada dilakukan secara bergelombang, bergantung pada tingkat penyebaran atau zonasi Covid-19 di setiap daerah penyelenggara.

Namun demikian, menurut Ari, jika mekanisme tersebut dilakukan, KPU harus memastikan bahwa ada regulasi yang mendukung.

"Awalnya kan skenarionya sama semua 1 hari, worst scenario apakah tetap ngotot melaksanakan sesuai dengan yang dijadwalkan?," ujar Ari.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Satgas Sebut Tak Semua Warga Dapat Vaksin Covid-19 Gratis, Ini Alasannya

Nasional
Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Menlu: Indonesia Tampung Sementara 396 Pengungsi Rohingya Sepanjang 2020

Nasional
Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Istana: Substansi Naskah UU Cipta Kerja 1.187 Halaman Sama dengan yang Diserahkan DPR

Nasional
Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Mendagri Terbitkan SE, Imbau Masyarakat Tak Lakukan Perjalanan Selama Libur Panjang Akhir Oktober

Nasional
Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Ingin Liburan Aman dari Covid-19, Ini Tipsnya

Nasional
Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Dalam Pleidoi, Heru Hidayat Minta Perusahaannya Tak Dirampas hingga Berharap Bebas

Nasional
Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Komisi III: Kalau Benar Pembunuh Pendeta Yeremia Aparat, Hukumannya Harus Berat

Nasional
Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Kuasa Hukum Nurhadi Anggap Dakwaan JPU KPK Dipaksakan

Nasional
Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Dalam Pertemuan dengan Para Menlu dan PBB, Menlu Retno Suarakan Penyelesaian Hak Bangsa Palestina

Nasional
Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Kontras Minta Komnas HAM hingga Ombudsman Awasi Temuan TGPF soal Pendeta Yeremia

Nasional
Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Penjelasan Satgas soal Potensi Kenaikan Kasus Covid-19 Usai Libur Panjang

Nasional
Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Satgas: Pemerintah Mengupayakan Pemerataan Penerima Vaksin Covid-19

Nasional
Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Kementerian PPPA Ingatkan Protokol Kesehatan Tetap Harus Dipatuhi di Rumah

Nasional
Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Dituntut Bayar Uang Pengganti Rp 10 Triliun, Heru Hidayat: Harta Saya Tak Sampai Segitu

Nasional
Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Ini Kinerja Kemenlu soal Penanganan Pandemi Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X