Ombudsman Duga Ada Disparitas Tarif Rapid Test Covid-19 di Daerah

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Ombudsman RI Alvin Lie menduga, selama ini terjadi disparitas tarif rapid test Covid-19.

Sehingga, Kementerian Kesehatan akhirnya menerbitkan Surat Edaran Nomor HK.02.02/I/2875/2020 tentang Batasan Tarif Tertinggi Pemeriksaan Rapid Test Antibodi.

Dalam SE tersebut ditetapkan bahwa biaya rapid test tertinggi adalah Rp 150.000.

"Selama ini biaya rapid test itu harganya gila-gilaan karena sudah menjadi komoditas dagang. Itu ada sanksinya atau tidak (setelah ditetapkan tarif atas Rp 150.000)," kata Alvin seperti dilansir dari Antara, Rabu (8/7/2020).

Dari informasi yang ia peroleh, alat rapid test dibeli dengan harga di atas Rp 200.000 di sejumlah daerah.

Alvin khawatir, beberapa rumah sakit justru mematok biaya rapid test lebih tinggi dibandingkan yang ditetapkan Kemenkes.

Baca juga: Kemenkes Sebut Jika Rapid Test Mahal, Tak Ada yang Mau Tes

Sebab, masyarakat tidak memiliki pilihan untuk membeli alat rapid test sesuai dengan harga yang telah ditetapkan pemerintah.

"Belinya di tempat itu-itu saja. Yang dikhawatirkan rumah sakit tidak bisa berbuat banyak. Ketika (batasan harga) ini diturunkan, siapa yang menanggung rugi," kata Alvin.

Lebih jauh, ia menyoroti, soal kewajiban rapid test bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik.

Pasalnya, hasil rapid test tidak bisa menjadi penentu apakah seseorang mengidap Covid-19 atau tidak.

Ia pun berharap agar pemerintah meninjau ulang kebijakan yang telah ditetapkan. Sebaiknya, kewajiban rapid test hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang hendak melakukan perjalanan domestik di kawasan zona merah.

Selain itu, ia juga menyarankan agar pelaksanaan rapid test juga dikhususkan bagi masyarakat yang terindikasi Covid-19, sehingga dapat lebih cepat ditangani.

"Tidak menjadi syarat administratif untuk perjalanan menggunakan pesawat, kereta, atau kapal," ujar Alvin.