Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Eks Sekjen Kemenhan Sebut AS Klaim Sepihak dalam Penjualan MV-22 Osprey Block C

Kompas.com - 08/07/2020, 09:04 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Pertahanan Laksdya TNI (Purn) Agus Setiadji menyebutkan, Amerika Serikat melakukan klaim sepihak dalam rencana penjualan delapan pesawat MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia.

"Berkaitan dengan informasi dari AS ini kan hanya sepihak," ujar Agus dalam diskusi virtual Jakarta Defence Studies, Selasa (7/7/2020).

Agus mengungkapkan, konsep perencanaan pengadaan alat utama sistem pertahanan (alutsista) tak semata-mata langsung melakukan pembelian.

Dia mengungkapkan bahwa keputusan perencanaan pengadaan alutsista ada di tangan Menteri Pertahanan.

Baca juga: AS Setujui Penjualan 8 Pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C ke Indonesia

Setidaknya, ada tiga aspek yang menjadi pertimbangan, meliputi pembangunan kekuatan, pengguna kekuatan dalam hal ini Mabes TNI, dan pembinaan kekuatan.

"Adapun (klaim) AS itu barangkali itu adalah peran infromasi dan lain-lain. Tapi, dari Kementerian Pertahanan, pengadaan sesuatu alutsista tidak semata tiba-tiba jadi, prosesnya panjang," kata dia.

Sementara itu, Juru Bicara Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak yang turut hadir dalam diskusi tersebut belum bisa memberikan respons berkaitan dengan informasi pembelian delapan pesawat angkut militer tersebut.

Sebelumnya, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menyetujui rencana penjualan delapan pesawat Tiltrotor MV-22 Osprey Block C kepada Indonesia.

Baca juga: Kemenhan Targetkan 25.000 Milenial Gabung Komponen Cadangan Pertahanan

Berdasarkan siaran pers Badan Kerja Sama Pertahanan Keamanan AS (Defense Security Cooperation Agency/DSCA) pada Rabu (7/7/2020) WIB, persetujuan rencana penjualan pesawat tersebut karena Indonesia dianggap penting sebagai mitra regional penjaga stabilitas politik dan kekuatan kemajuan ekonomi di kawasan Asia-Pasifik.

"Vital bagi kepentingan nasional AS untuk membantu Indonesia dalam mengembangkan dan mempertahankan kapabilitas pertahanan diri yang kuat dan efektif," demikian bunyi pernyataan resmi DSCA, dikutip dari Kompas.id, Rabu (7/7/2020).

Dari siaran pers tersebut disebutkan bahwa Pemerintah Indonesia telah mengajukan pembelian delapan pesawat MV-22 Osprey Block C beberapa waktu lalu dengan biaya mencapai 2 miliar dolar AS atau setara Rp 28,9 triliun.

Baca juga: Antisipasi Ancaman Kesehatan, Kemenhan Bakal Cetak Ahli Kimia hingga Biologi

Jika rencana pembelian ini berjalan mulus, maka Indonesia akan menjadi negara ketiga di dunia yang mengoperasikan pesawat tersebut, selain AS dan Jepang.

Dalam paket pembelian delapan pesawat angkut militer tersebut dilengkapi pula dengan sejumlah perangkat.

Antara lain, 20 senapan mesin 7,64 mm M-240-D, dan 20 senapan mesin GAU-21, 24 mesin Rolls Royce AE 1107C, 20 radar FLIR (forward looking infra red) AN/AAQ-27, 20 AN/ARN-153 tactical airborne navigation systems, dan 20 traffic collision avoidance systems (TCAS II).

Kemudian, 20 sistem peringatan rudal AN/AAR-47, 20 AN/ALE-47 countermeasure dispenser systems, 20 AN/APX-117 identification friend or foe systems (IFF), 20 AN/APN-194 radar altimeters, dan 20 penerima peringatan radar (radar warning receivers) AN/APR-39.

Selanjutnya, 20 AN/APN-194 radar altimeters, 20 AN/ARN-147 VHF omni­directional range (VOR) instrument landing system (ILS) beacon navigation systems, 40 ARC-210 629F-23 multi-band radios (Non-COMSEC), hingga 20 AN/ASN-163 miniature airborne global positioning system (GPS) receivers (MAGR).

Baca juga: Panglima TNI Diminta Inspeksi Ulang Kesiapan Alutsista

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com