KPK Minta Pemda Tiru Pemprov Bengkulu yang Punya Sistem Pelaporan Elektronik

Kompas.com - 07/07/2020, 17:44 WIB
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DWakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (20/2/2020).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) mengapresiasi inisiatif Pemerintah Provinsi Bengkulu yang meluncurkan sistem pelaporan elektronik berbasis online atau e-Dumas.

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata berharap, pemerintah daerah lainnya dapat mencontoh inovasi Pemprov Bengkulu tersebut.

"Aplikasi ini merupakan yang pertama di Indonesia yang memperoleh supervisi langsung dari KPK. Harapannya, aplikasi yang dibuat oleh Pemprov Bengkulu ini dapat diduplikasi oleh pemerintah-pemerintah daerah lainnya," kata Alex dalam siaran pers, Selasa (7/7/2020).

Baca juga: ICW: Tak Ada Urgensinya Komisi III RDP dengan KPK di Gedung Merah Putih

Alex menuturkan, Pemerintah dan aparat penegak hukum wajib memfasilitasi masyarakat yang ingin mengadukan dugaan perbuatan korupsi.

Fasilitas itu salah satunya dengan membuat aplikasi pelaporan.

KPK berharap Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum di wilayah Bengkulu dapat berjalan sinergi dalam menangani pelaporan masyarakat.

"KPK berharap bahwa penindakan merupakan upaya paling akhir, sehingga APIP perlu mengambil inisiatif koordinasi dalam penanganan pelaporan masyarakat itu," ujar Alex.

Alex juga mengingatkan Inspektur Daerah Provinsi Bengkulu agar dapat mengambil peran kuat dalam rangka menindaklanjuti laporan masyarakat.

"Inspektur daerah berdasarkan aturan dapat langsung mengeluarkan surat tugas kepada aparatnya atau APIP untuk segera melakukan audit investigatif berdasarkan laporan atau pengaduan masyarakat, tanpa lebih dahulu menunggu surat tugas dari kepala daerah," kata Alex.

Baca juga: RDP Komisi III DPR dengan KPK Tertutup, ICW Curiga Ada yang Disembunyikan

Alex menambahkan, pelaporan masyarakat sangatlah penting karena KPK pun lebih banyak mengandalkan pelaporan masyarakat dalam menindak kasus korupsi.

Ia menyebut, setiap tahunnya KPK menerima 6.000 hingga 7.000 laporan masyarakat dan 80 persen dari laporan tersebut menjadi basis bagi KPK dalam menyelidiki kasus korupsi.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X