KPK Panggil 4 Saksi dalam Kasus Suap PT Dirgantara Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap empat orang saksi untuk diperiksa dalam kasus dugaan suap di PT Dirgantara Indonesia, Selasa (7/7/2020) hari ini.

"Yang bersangkutan akan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka IRZ (eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI, Irzal Rinaldi Zaini)," kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya.

Ali menyebut, tiga dari empat saksi yang dipanggil KPK hari ini merupakan para mantan manajer PT Dirgantara Indonesia yaitu, mantan Manajer Perencaanaan dan Pengendalian Anggaran PT DI tahun 2013-2015 Nani Herawati.

Baca juga: Kasus Eks Dirut PT DI, KPK Panggil Eks Direktur Keuangan

Kemudian Manajer Manajemen Program PT DI tahun 2010-2013 Teten Irawan dan Manajer Strategi Bisnis PT DI tahun 2017-2018 Ari Leliana.

Selain itu, KPK juga memanggil Kepala Divisi Produk, Jasa, dan Purna Jual PT DI Toto Pratondo sebagai saksi.

Diberitakan sebelumnya, eks Dirut PT DI Budi Santoso dan eks Asisten Dirut Bidang Bisnis Pemerintah PT DI Irzal Rinaldi Zaini ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi di PT DI.

Dalam kasus ini, Budi dan Irzal diduga telah merugikan keuangan negara senilai Rp 205,3 miliar dan 8,65 juta dollar AS karena melakukan penjualan dan pengadaan fiktif.

Uang tersebut merupakan uang yang dibayarkan PT DI kepada enam perusahaan mitra atau agen yang bekerja sama dengan PT DI meski mitra atau agen itu tidak pernah melakukan pekerjaannya.

Baca juga: Mantan Manager Penjualan Aircraft Service PT DI Diperiksa, Ini yang Didalami KPK

"Seluruh mitra yang seharusnya melakukan pengerjaan, tetapi tidak pernah melaksanakan pekerjaan berdasarkan kewajiban yang tertera di dalam surat perjanjian. Itulah kita menyimpulkan bahwa terjadi pengerjaan fiktif," kata Ketua KPK Firli Bahuri, Jumat (12/6/2020).

Atas perbuatannya, Budi dan Irzal dijerat Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) KUH Pidana.