Soal Penanganan Pandemi, Komnas Perempuan: Pemerintah Lebih Mengedepankan Perspektif Ekonomi Dibanding HAM

Kompas.com - 07/07/2020, 15:52 WIB
Ilustrasi Covid-19 ShutterstockIlustrasi Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) Bahrul Fuad menilai pemerintah lebih mengedepankan aspek ekonomi dibandingkan prespektif hak asasi manusia (HAM) dalam penanganan virus corona atau Covid-19.

Hal itu disampaikan Fuad dalam acara diskusi online bertajuk 'Pemenuhan Hak Lansia dan Penyandang Disabilitas di Era New Normal, Selasa (7/7/2020).

"Pemerintah kalau boleh saya sedikit mengkritik, itu lebih mengedepankan perspektif ekonomi dibanding perspektif hak asasi manusianya dalam penanganan Covid ini," kata Fuad.

Selain tidak mementingkan HAM, lanjut dia, pemerintah juga tidak memiliki prioritas yang jelas dalam penanganan Covid-19.

Baca juga: Komnas Perempuan: KDRT Meningkat Selama Pandemi Covid-19, Mayoritas Korban Bungkam

Menurut Fuad, prinsip mengedepankan pihak yang membutuhkan belum terlihat selama penanganan pandemi.

"Jadi priority-nya itu tidak jelas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengatakan, kondisi perekonomian di Tanah Air yang saat ini tengah terdampak pandemi Covid-19 lebih berat dibanding krisis tahun 1998.

Hal ini disampaikan Presiden Jokowi di dalam pertemuan dengan sejumlah purnawirawan di Istana Bogor, Jumat (19/6/2020).

Baca juga: Komnas Perempuan: Kekerasan terhadap Perempuan Lewat Siber Naik 300 Persen

Kepala Negara menjelaskan, ketika krisis ekonomi tahun 1998, pihak yang terdampak adalah sektor perbankan dan konglomerat besar. Namun, saat ini seluruh sektor dan kelas ekonomi turut terdampak oleh pandemi.

"Sekarang semuanya (terdampak), karena produksi terkena, suplai terkena, demand terkena. Usaha mikro terkena, usaha kecil terkena, usaha menengah terkena, usaha besar terkena," kata Presiden Jokowi seperti dikutip dari Setkab.go.id.

Ia mengatakan, keadaan ekonomi Indonesia akan sangat berat khususnya pada kuartal kedua tahun 2020 ini. Pertumbuhan ekonomi pun diprediksi akan turun hingga minus.

Ia juga menegaskan, pemerintah tidak tinggal diam atas kondisi ekonomi yang sulit ini. Pemerintah memastikan ekonomi rakyat terbantu dengan memberikan bantuan sosial.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Larang Takbir Keliling, Menag: Berpotensi Akibatkan Kerumunan

Nasional
Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Deretan 5 Perwira Tinggi Marinir yang Naik Pangkat

Nasional
BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

BW Sebut SK Pembebasan Tugas Pegawai KPK Bertentangan dengan Putusan MK

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Kasus, BW: Akan Terjadi Delay Justice

Nasional
'Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta...'

"Mereka Bahagia Sekali, Ada yang Terima Rp 15 Juta, Rp 20 Juta..."

Nasional
Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Pimpinan Komisi III DPR Minta 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK Tidak Diberhentikan

Nasional
75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

75 Pegawainya Dibebastugaskan, KPK Koordinasi dengan BKN dan Kemenpan RB

Nasional
75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

75 Pegawai KPK Diperintahkan Lepas Perkara yang Ditanganinya, Hanya Boleh Bekerja Sesuai Arahan Atasan

Nasional
Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Kasus Positif Covid-19 yang Masih Bertambah dan Potensi Lonjakan Usai Libur Lebaran

Nasional
NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

NU Imbau Masyarakat Laksanakan Shalat Idul Fitri di Rumah Masing-masing

Nasional
Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Kasus Jual Beli Jabatan Bupati Nganjuk, Makin Tinggi Jabatan, Makin Mahal Setoran

Nasional
Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Cegah Covid-19, Satgas: Jangan Silaturahmi secara Fisik Saat Lebaran

Nasional
Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Kakorlantas Minta Masyarakat Urungkan Niat Mudik jika Tak Ingin Diputarbalikkan

Nasional
Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Novel Baswedan Sebut Firli Bahuri Sewenang-wenang Nonaktifkan 75 Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK

Nasional
KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

KPK Persilakan Pengamat Militer Connie Rahakundini Buat Laporan soal Mafia Alutsista

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X