Salin Artikel

Fakta Terbaru Vaksin Lokal Covid-19, Prediksi Ketersediaan hingga Biaya

Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti menyebutkan, Indonesia perlu memenuhi kebutuhan vaksinnya sendiri karena adanya kekhawatiran tentang distribusi global vaksin yang diproduksi negara asing tak merata.

"Jadi akan dikembangkan oleh Indonesia, dari Indonesia, untuk Indonesia," kata Ali Ghufron Mukti dalam jumpa pers dari dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Menurut Ghufron, vaksin yang dikembangkan konsorsium nasional saat ini terus mengalami kemajuan.

Pihak konsorsium mengembangkan vaksin dengan metode protein rekombinan menggunakan strain Covid-19 asal dari Indonesia. Metode ini dipilih karena Indonesia sendiri sudah memiliki teknologinya.

Menurut Ghufron, perusahaan milik negara Bio Farma sudah bekerja sama dengan perusahaan biofarmasi China Sinovac Biotech untuk mengembangkan vaksin.

Selain itu, Perusahaan farmasi Kalbe Farma dan perusahaan bioteknologi Korea Selatan Genexine juga bekerja sama untuk memproduksi vaksin.

Prediksi ketersediaan

Ghufron memperkirakan proses preclinical trial vaksin baru akan dimulai pada akhir 2020.

"Dan jika diperlukan perpanjangan waktu, mungkin dilanjutkan preclinical trial pada awal 2021," ucap dia.

Oleh karena itu, ia pun memprediksi vaksin baru bisa diproduksi massal dan tersedia bagi masyarakat pada pertengahan tahun depan.

"Hasilnya (tersedia) untuk masyarakat kita pada pertengahan 2021," kata Ghufron.

Ghufron menyebutkan, proses pengembangan vaksin ini sudah terhitung cepat. Biasanya, menurut dia, butuh waktu bertahun-tahun untuk mengembangkan suatu vaksin.

Namun karena situasi krisis, maka Kemenristek bekerja sama dengan berbagai lembaga berupaya mempercepat proses pengembangan vaksin ini.

Ia menambahkan, nantinya proses pemberian vaksin juga tak bisa dilakukan sekaligus. Butuh waktu setidaknya setahun untuk melakukan vaksin terhadap penduduk yang membutuhkan.

"Setidaknya kita perlu satu tahun untuk memvaksinasi semua orang itu," kata dia.

Prediksi biaya

Ghufron memperkirakan butuh biaya besar untuk memproduksi massal vaksin virus corona agar mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia. Ghufron menaksir harga vaksin per orang adalah sebesar 5 dollar AS atau Rp 75.000.

"Jika harga vaksinnya 5 dollar AS atau Rp 75.000, maka paling tidak kita membutuhkan Rp 26,4 triliun," ujar Ghufron dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Ghufron menyebutkan, perkiraan biaya ini dihitung dengan rumus viro yang digunakan untuk menghitung berapa orang yang perlu divaksin.

Berdasarkan formula tersebut, dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus ke tiga orang lainnya.

Lalu dilakukan perhitungan 2/3 dikalikan 260 juta jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya adalah 176 juta unit vaksin yang harus diproduksi massal.

Namun, jika satu orang harus divaksin dua kali, maka perlu 352 juta unit vaksin.

"Biaya tentu saja besar dan butuh banyak usaha dari semua pihak, peneliti, akademisi, serta investor," ujarnya.

https://nasional.kompas.com/read/2020/07/03/09523181/fakta-terbaru-vaksin-lokal-covid-19-prediksi-ketersediaan-hingga-biaya

Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke