Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemenristek: Butuh Rp 26,4 Triliun Produksi Massal Vaksin Corona

Kompas.com - 02/07/2020, 17:40 WIB
Ihsanuddin,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kementerian Riset dan Teknologi Ali Ghufron Mukti memperkirakan, butuh biaya besar untuk memproduksi massal vaksin virus corona agar mencukupi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Ghufron menaksir harga vaksin per orang adalah sebesar 5 Dolar AS atau Rp 75.000.

"Jika harga vaksinnya 5 Dollar AS atau Rp 75.000, maka paling tidak kita membutuhkan Rp 26,4 triliun," ujar Ghufron dalam konferensi pers dari Kantor Presiden, Kamis (2/7/2020), seperti disiarkan di YouTube Sekretariat Presiden.

Ghufron menyebut, perkiraan biaya ini dihitung dengan rumus viro yang digunakan untuk menghitung berapa orang yang perlu divaksin.

Baca juga: Pemerintah: Vaksin Covid-19 Belum Ditemukan, Kehidupan Belum Normal Seperti Dulu

Berdasarkan formula tersebut, dibuat perhitungan bahwa satu orang dapat menularkan virus ke tiga orang lainnya.

Lalu dilakukan perhitungan 2/3 dikalikan 260 juta jumlah penduduk Indonesia. Hasilnya adalah 176 juta unit vaksin yang harus diproduksi massal.

Namun, jika satu orang harus divaksin dua kali, maka perlu 352 juta unit vaksin.

"Biaya tentu saja besar dan butuh banyak usaha dari semua pihak, peneliti, akademisi, serta investor," ujar dia.

Ghufron menambahkan, proses pemberian vaksin juga tidak bisa dilakukan sekaligus. Butuh waktu setidaknya untuk melakukan vaksin terhadap penduduk yang membutuhkan.

"Setidaknya kita perlu satu tahun untuk memvaksinasi semua orang itu," kata dia.

Baca juga: Uji Coba Vaksin Virus Corona Ini Menunjukkan Perkembangan Positif

Adapun, vaksin Covid-19 yang dikembangkan pemerintah Indonesia saat ini masih memasuki tahap uji klinis.

Vaksin dikembangkan BUMN PT Kalbe Farma Tbk bekerjasama dengan perusahaan asal Korea Selatan, Genexine Inc.

Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito sebelumnya menyebut, proses uji klinis fase pertama sudah dimulai pada bulan Juni 2020 di Korea Selatan.

Sedangkan uji klinis fase kedua rencananya digelar di Indonesia pada Agustus mendatang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Penayangan Ekslusif Jurnalistik Investigasi Dilarang dalam Draf RUU Penyiaran

Nasional
Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Jokowi Resmikan 22 Ruas Jalan Daerah di Sultra, Gelontorkan Anggaran Rp 631 Miliar

Nasional
Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Gerindra: Jangan Harap Kekuasaan Prabowo Jadi Bunker Buat Mereka yang Mau Berbuat Buruk

Nasional
Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Ogah Jawab Wartawan Soal Kasus TPPU, Windy Idol: Nyanyi Saja Boleh Enggak?

Nasional
Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Prabowo Janji Rekam Jejak di Militer Tak Jadi Hambatan saat Memerintah

Nasional
Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Laksma TNI Effendy Maruapey Dilantik Jadi Direktur Penindakan Jampidmil Kejagung

Nasional
Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Prabowo Klaim Bakal Tepati Janji Kampanye dan Tak Risau Dikritik

Nasional
Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Pengacara Gus Muhdlor Sebut Akan Kembali Ajukan Gugatan Praperadilan Usai Mencabut

Nasional
Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Prabowo Akui Demokrasi Indonesia Melelahkan tetapi Diinginkan Rakyat

Nasional
Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Tanggapi Wacana Penambahan Kementerian, PDI-P: Setiap Presiden Punya Kebijakan Sendiri

Nasional
BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

BNPB: Total 43 Orang Meninggal akibat Banjir di Sumatera Barat

Nasional
Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Megawati Kunjungi Pameran Butet, Patung Pria Kurus Hidung Panjang Jadi Perhatian

Nasional
PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

PDI-P Bentuk Komisi Bahas Posisi Partai terhadap Pemerintahan Prabowo

Nasional
Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com