Transaksi Bundling Pelatihan Dihentikan, Ini Sejumlah Kontroversi Kartu Prakerja

Demikian halnya pelatihan Trik Buka Usaha bagi Pemula yang dipatok dengan tarif yang sama.

Padahal, banyak pelatihan serupa yang ditawarkan di dalam program tersebut, dapat diakses secara gratis melalui Google dan Youtube.

"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," kata Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira dalam keterangan tertulis pada 19 April lalu.

Sementara itu, di tengah tingginya arus pemutusan hubungan kerja (PHK), program pemerintah tersebut dinilai kurang relevan.

Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya dapat menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, alih-alih memberikan pelatihan bagi mereka yang terdampak PHK melalui Kartu Prakerja.

Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Disetop, Anggaran Tak Berubah

"Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata Bhima pada 19 April lalu.

Sorotan KPK

Terbaru, pelaksanaan program tersebut mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, lima dari delapan platform digital diduga memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan.

Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah persoalan dalam empat aspek pelaksanaan program Kartu Prakerja.

Pertama, pada proses pendaftaran. Dalam hal ini banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.

KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Potensi konflik kepentingan muncuk karena terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan, merupakan milik dari lima lembaga penyedia platform, dari total delapan penyedia platform.

Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Mitra Dilarang Jualan Bundling

Kedua, adanya potensi kerugian negara mengingat berdasarkan uji sampel 327 pelatihan, ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.

"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol," kata Marwata pada 23 Juni lalu.

Selain itu, KPK juga menyebut banyak pelatihan daring Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang diisyaratkan.

Terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus daring Kartu Prakerja yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya.