JAKARTA, KOMPAS.com - Program Kartu Prakerja yang diinisiasi Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan.
Hal itu menyusul adanya surat manajemen pelaksana (Project Management Office/PMO) yang meminta kepada mitra pelatihan untuk menghentikan transaksi dan penjualan paket pelatihan secara bundling.
"Paket yang dihentikan. Bukan pelatihan atau programnya. Jadi hanya boleh eceran. Satu pelatihan. Tidak boleh lagi satu paket isi tiga pelatihan. Contohnya gitu," kata Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari saat dihubungi, Kamis (2/7/2020).
Denni menjelaskan, penghentian paket pelatihan berdasarkan evaluasi yang dilakukan oleh pelaksana program kartu prakerja.
Setidaknya, ada dua hal utama yang menjadi hasil dari evaluasi tersebut.
Pertama, beberapa mitra platform digital membuat dan menawarkan produk paket pelatihan yang terdiri dari beberapa jenis atau kelas pelatihan oleh satu atau beberapa lembaga pelatihan di masing-masing platform.
Baca juga: ICW Laporkan Dugaan Maladministrasi Program Prakerja ke Ombudsman
Kedua, tidak ada mekanisme yang dapat memastikan tiap peserta yang mengambil atau membeli paket pelatihan menyelesaikan seluruh jenis atau kelas pelatihan. Akibatnya, tidak ada laporan mengenai penilaian peserta pelatihan.
Atas dasar ini, manajemen pelaksana tak dapat melaksanakan tugasnya untuk melakukan evaluasi terhadap satu atau beberapa jenis atau kelas pelatihan yang ada dalam paket tersebut.
Surat keputusan ini ditujukan bagi mitra prakerja yaitu Bukalapak, MauBelajarApa, Pijar Mahir, Pintaria, SekolahMu, Sisnaker, Skill Academi by Ruangguru dan Tokopedia.
Kontroversi
Sebelumnya, program Kartu Prakerja telah menuai sejumlah kontroversi sejak diluncurkan pada 11 April 2020 lalu. Peluncuran program di tengah pandemi Covid-19 itu menuai persoalan karena dianggap rawan kepentingan.
Salah satunya adalah perusahaan milik Stafsus Presiden Jokowi, Belva Devara, yaitu Ruangguru, yang turut menjadi mitra dari program yang mendapat alokasi anggaran dari pemerintah sebesar Rp 20 triliun tersebut.
Imbas dari kontroversi yang ada, Belva akhirnya memutuskan mundur dari jabatan staf khusus milenial Jokowi.
"Saya mengambil keputusan yang berat ini karena saya tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi saya sebagai Staf Khusus Presiden menjadi berkepanjangan, yang dapat mengakibatkan terpecahnya konsentrasi Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintahan dalam menghadapi masalah pandemi Covid-19," tulis Devara dalam surat terbukanya.
Baca juga: Manajemen Sebut Penghentian Paket Pelatihan Prakerja Masukan dari Banyak Pihak
Tak sampai di sana, biaya pelatihan daring yang diberikan di program Kartu Prakerja juga dinilai terlalu mahal. Sebagai contoh, paket Mahir Berbahasa Inggris yang diselenggarakan Ruangguru dipatok biaya Rp 700.000.
Demikian halnya pelatihan Trik Buka Usaha bagi Pemula yang dipatok dengan tarif yang sama.
Padahal, banyak pelatihan serupa yang ditawarkan di dalam program tersebut, dapat diakses secara gratis melalui Google dan Youtube.
"Pelatihan Kartu Prakerja seharusnya bisa diakses gratis, jadi tidak perlu bayar. Untuk materinya juga sudah banyak di Google," kata Wakil Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (BPP Hipmi) Anggawira dalam keterangan tertulis pada 19 April lalu.
Sementara itu, di tengah tingginya arus pemutusan hubungan kerja (PHK), program pemerintah tersebut dinilai kurang relevan.
Menurut Ekonom Indef Bhima Yudhistira, pemerintah seharusnya dapat menyalurkan bantuan langsung tunai kepada masyarakat, alih-alih memberikan pelatihan bagi mereka yang terdampak PHK melalui Kartu Prakerja.
Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Disetop, Anggaran Tak Berubah
"Ngapain mengeluarkan anggaran negara? Mubazir. Kalau itu diberikan kepada korban PHK itu akan lebih bermanfaat,” kata Bhima pada 19 April lalu.
Sorotan KPK
Terbaru, pelaksanaan program tersebut mendapat sorotan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengungkapkan, lima dari delapan platform digital diduga memiliki konflik kepentingan dengan lembaga penyedia pelatihan.
Dalam kajiannya, KPK menemukan sejumlah persoalan dalam empat aspek pelaksanaan program Kartu Prakerja.
Pertama, pada proses pendaftaran. Dalam hal ini banyak data pekerja yang terdampak Covid-19 tak masuk dalam sistem online Kartu Prakerja.
KPK juga menyoroti penunjukan 8 platform digital yang jadi mitra Kartu Prakerja karena tidak melalui lelang. Potensi konflik kepentingan muncuk karena terdapat 250 dari 1.895 program pelatihan, merupakan milik dari lima lembaga penyedia platform, dari total delapan penyedia platform.
Baca juga: Paket Pelatihan Kartu Prakerja Dihentikan, Mitra Dilarang Jualan Bundling
Kedua, adanya potensi kerugian negara mengingat berdasarkan uji sampel 327 pelatihan, ternyata 89 persennya tersedia secara gratis di jejaring internet.
"Metode pelaksanaan program pelatihan secara daring berpotensi fiktif, tak efektif, dan merugikan keuangan negara. Sebab, metode pelatihan hanya searah dan tanpa mekanisme kontrol," kata Marwata pada 23 Juni lalu.
Selain itu, KPK juga menyebut banyak pelatihan daring Kartu Prakerja tidak memenuhi kompetensi yang diisyaratkan.
Terakhir, KPK menyoroti metode pelaksanaan kursus daring Kartu Prakerja yang rawan penyimpangan dalam pelaksanaannya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.