Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RI Akan Dalami Dugaan Pengungsi Rohingya di Aceh Korban Penyelundupan

Kompas.com - 01/07/2020, 08:27 WIB
Sania Mashabi,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, Indonesia akan mendalami dugaan 99 orang pengungsi etnis Rohingya di Aceh merupakan korban penyelundupan dan perdagangan manusia.

Hal itu ia katakan dalam pertemuan virtual Special ASEAN-Australia Foreign Ministers Meeting on Covid-19 pada Selasa (30/6/2020).

"Indonesia juga akan mendalami lebih jauh, kemungkinan mereka adalah korban penyelundupan dan perdagangan manusia," kata Retno melalui telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Menlu: atas Nama Kemanusiaan, Indonesia Menerima Sementara Pengungsi Rohingya

Retno juga menyampaikan agar ASEAN dan Australia bisa meningkatkan kerja sama melawan kejahatan lintas negara seperti penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Menurut dia, tanpa kerja sama masalah kejahatan lintas negara itu tidak akan pernah selesai.

"Di dalam konteks inilah kerja sama antara ASEAN dan Australia sangat penting di dalam penanggulangan kejahatan lintas negara yang terorganisasi," ujarnya.

Sebelumnya, Retno menegaskan, atas dasar kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk menerima sementara pengungsi etnis Rohingya yang saat ini berada di Aceh.

"Saya juga menyampaikan bahwa atas nama kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk sementara menerima para pengungsi tersebut," kata Retno melalui telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Berdasarkan data pemerintah, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020.

Baca juga: Prioritas Utama Pemerintah, Membawa Pengungsi Rohingya Kembali ke Rakhine

Ke-99 orang tersebut terdiri dari 43 orang dewasa di antaranya 30 perempuan dan 13 laki-laki.

Kemudian ada 56 anak-anak dibawah 18 tahun yang terdiri dari 43 anak perempuan dan 13 anak laki-laki.

Mayoritas pengungsi itu juga sudah memiliki kartu dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com