Prioritas Utama Pemerintah, Membawa Pengungsi Rohingya Kembali ke Rakhine

Kompas.com - 30/06/2020, 21:19 WIB
Warga melakukan evakuasi paksa pengungsi etnik Rohingya dari kapal di pesisir pantai Lancok, Kecamatan Syantalira Bayu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (25/06). ANTARA FOTO/RAHMADWarga melakukan evakuasi paksa pengungsi etnik Rohingya dari kapal di pesisir pantai Lancok, Kecamatan Syantalira Bayu, Aceh Utara, Aceh, Kamis (25/06).

JAKARTA, KOMPAS.comMenteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, atas dasar kemanusiaan, Indonesia memutuskan untuk menerima sementara pengungsi etnis Rohingya yang tengah berada di Aceh.

Menurut Retno, pemerintah memprioritaskan pemulangan pengungsi Rohingya ke daerah asalnya, Rakhine State, Myanmar.

"Prioritas utama adalah membawa kembali para pengungsi Rohingya ke negara asalnya di Rakhine State, Myanmar," kata Retno melalui telekonferensi, Selasa (30/6/2020).

Baca juga: Menlu: atas Nama Kemanusiaan, Indonesia Menerima Sementara Pengungsi Rohingya

Berdasarkan data pemerintah, ada 99 pengungsi Rohingya yang masuk ke Indonesia pada 24 Juni 2020.

Para pengungsi tersebut terdiri dari 43 dewasa, yakni 30 perempuan dan 13 laki-laki. Kemudian, 56 anak-anak di bawah 18 tahun, terdiri 43 perempuan dan 13 laki-laki.

Mayoritas pengungsi itu juga sudah memiliki kartu dari United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), yang berarti mereka telah resmi berstatus pengungsi dan mendapatkan hak internasional perlindungan di bawah UNHCR.

Baca juga: Rohingya di Aceh, Dilema Antara Kemanusiaan dan Potensi Kecemburuan Sosial

Retno memastikan, pemulangan etnis Rohingya nantinya akan dilakukan dengan aman, sukarela dan bermartabat.

Oleh karena itu, ia berharap kondisi di Rakhine bisa segera kondusif sehingga meringankan penderitaan etnis Rohingya.

"Apabila tidak, maka penderitaan orang-orang rohingya akan terus berlanjut," ujat Retno.

Baca juga: Di Pengadilan PBB, Aung San Suu Kyi Bantah Myanmar Lakukan Genosida atas Rohingya

Diketahui, kekerasan kemanusiaan telah terjadi di negara bagian Rakhine, Myanmar, sejak Agustus 2017.

Korban tewas meningkat karena bentrokan bersenjata antara tentara dan militan Rohingya berlanjut, seperti diberitakan kantor berita Perancis, AFP, dan media Inggris, The Guardian.

Sekitar 700.000 orang Rohingya harus meninggalkan Rakhine setelah Myanmar menggelar operasi militer pada 25 Agustus 2017.

Organisasi kemanusiaan Dokter Lintas Batas (MSF) membeberkan, 6,700 orang tewas dalam sebulan pertama kerusuhan.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Kemensos Sebut Sudah Bantu Kepala Keluarga Perempuan Saat Pandemi Covid-19

Nasional
Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Periksa Tiga Saksi, KPK Gali Informasi soal Barang Mewah Milik Menantu Nurhadi

Nasional
Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Bawaslu Sebut Penyediaan APD untuk Penyelenggara Pilkada Belum 100 Persen

Nasional
Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Selasa, Bareskrim Berencana Periksa Anita Kolopaking Terkait Kasus Pelarian Djoko Tjandra

Nasional
Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Kuasa Hukum Nilai Alasan JPU KPK Tolak JC Wahyu Setiawan Tak Berdasar

Nasional
LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

LPSK: Korban Perbudakan Modern Umumnya Jalin Kontrak Tidak Jelas

Nasional
Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Komisi X Nilai Program Organisasi Penggerak Tak Efektif Dilanjutkan di Masa Pandemi

Nasional
Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Persoalan Hibah Rp 7 Miliar, Empat Komisioner KPU Mamberamo Raya Dipecat

Nasional
MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

MA Terbitkan Peraturan soal Pemidanaan Koruptor, ICW Harap Jadi Jawaban Disparitas Hukuman

Nasional
Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Gerindra Dukung Bobby Nasution di Pilkada Medan, Tapi Ada Syaratnya...

Nasional
Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Kemenkes: Uji Klinis Ketiga Vaksin Covid-19 dalam Tahap Penyusunan Protokol

Nasional
Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Kemenkes Minta Masyarakat Tak Mudah Percaya Klaim Hadi Pranoto

Nasional
Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Cegah Penularan Covid-19, Satgas Soroti Acara Kumpul-kumpul Warga

Nasional
Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Gerindra Dukung Gibran, Muzani: Sepertinya di Solo Calon Tunggal

Nasional
Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Belajar dari Sejarah Pandemi 1918, Satgas: Tak Perlu Dikotomi Ekonomi dan Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X