Sejumlah Respons terhadap Kejengkelan Presiden Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kemarahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna pada 18 Juni lalu mengundang beragam spekulasi.

Langkah Istana yang baru merilis video kemarahan Jokowi itu 10 hari setelah kejadian juga menjadi sorotan.

Istana baru memublikasikan video itu lewat akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020) dengan judul "Arahan Tegas Presiden Jokowi pada Sidang Kabinet Paripurna, Istana Negara, 18 Juni 2020".

Dalam video tersebut, Presiden Jokowi dengan nada tinggi menegur para menteri yang masih bersikap biasa saja pada masa krisis akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Jengkelnya Jokowi dan Ancaman Reshuffle Kabinet di Tengah Pandemi

"Saya lihat, masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa enggak punya perasaan? Suasana ini krisis!" ujar Jokowi dengan nada tinggi.

Jokowi mencontohkan hal itu dengan menyampaikan banyaknya anggaran yang belum dicairkan.

Ia menyebutkan, anggaran kesehatan yang sudah dianggarkan sekitar Rp 75 triliun baru cair sebesar 1,53 persen. Kemudian, penyaluran bantuan sosial untuk rakyat serta stimulus ekonomi bagi dunia usaha juga belum optimal.

Dengan nada tinggi, ia kembali mengingatkan para menteri bahwa mereka harus bekerja ekstrakeras di masa krisis ini. Kepala Negara lantas menyampaikan ancaman reshuffle bagi menterinya yang masih bekerja biasa-biasa saja.

"Bisa saja, membubarkan lembaga. Bisa saja reshuffle. Sudah kepikiran ke mana-mana saya," ucap Jokowi.

Peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes menilai, Presiden Jokowi sengaja melempar spekulasi perombakan atau reshuffle kabinet dengan memublikasikan video tersebut.

Namun, menurut Arya, melempar spekulasi reshuffle tidak elok dilakukan dalam situasi pandemi Covid-19 seperti sekarang ini.

Baca juga: Istana Unggah Video Jokowi Marah, Dinilai Sengaja Lempar Spekulasi Reshuffle

Sebab, dengan adanya spekulasi tersebut, perhatian para menteri justru tertuju pada upaya mengamankan posisinya masing-masing.

Para menteri kemungkinan mencari posisi aman melalui partai. Dengan begitu, partai akan melakukan berbagai manuver untuk mencegah kadernya terkena reshuffle.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia Ujang Komaruddin menilai, dipublikasikannya video yang merekam kejengkelan Presiden Joko Widodo terhadap anggota kabinet merupakan strategi komunikasi politik.

"Itu strategi komunikasi politik Istana agar menteri bekerja keras dan agar para menteri tidak bisa tidur karena takut di-reshuffle (diganti)," ujar Ujang.

Baca juga: Pengamat: Itu Strategi Komunikasi agar Menteri Jokowi Tak Bisa Tidur...

Selain itu, Ujang juga mencatat ada poin Jokowi ingin menekankan kinerja menteri-menteri harus seirama dengan Presiden. Jokowi tidak ingin saat dirinya menerapkan kebijakan tertentu, menterinya malah melakukan hal berbeda.

Dia pun melihat selama ini para menteri Kabinet Indonesia Maju tidak bisa menerjemahkan keinginan Presiden.

Ujang sekaligus menilai, apa yang dilakukan Istana sebagai strategi komunikasi ke dunia internasional.

Tujuannya, menegaskan kepada dunia bahwa Indonesia serius dalam menangani pandemi virus corona.

Adapun Kepala Badan Komunikasi Strategi DPP Partai Demokrat Ossy Dermawan mempertanyakan mengapa video tersebut baru dipublikasikan kepada publik 10 hari setelah kejadian.

Ossy mengatakan, sikap Presiden Jokowi yang jengkel dengan kinerja para menteri adalah urusan dapur dan internal kepala negara dengan jajaran kabinetnya.

Baca juga: Demokrat: Mengapa Konten Marah-marah Jokowi Dikeluarkan Saat Ini?

Oleh karena itu, Ossy menyebutkan, tidak heran bahwa banyak pihak yang berpendapat video itu adalah upaya Presiden Jokowi menutupi kegagalan bawahannya sekaligus sebagai sebuah pencitraan.

"Ada pula kalangan yang menganggapnya sebagai pencitraan belaka. Ini yang menarik. Tentunya saya tidak memiliki jawaban pastinya," ujar dia.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menegaskan, sejak awal Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan para menteri untuk serius dalam menangani pandemi Covid-19. Sebab, masalah ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

Baca juga: Politisi PDI-P: Reshuffle Kabinet Perlu Dilakukan untuk Perkuat Kepercayaan Publik

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat," kata Hasto.

Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antarkementerian harus dikedepankan. Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.

Parpol pendukung soal reshuffle

Sementara itu, terkait ancaman reshuffle kabinet, Hasto menegaskan, keputusan tersebut adalah hak prerogatif Presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.

Ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet untuk mencari solusi komprehensif dan efektif.

Baca juga: Jokowi Jengkel, Nasdem Nilai Kinerja Para Menteri Perlu Ditingkatkan

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Ahmad Ali pun mengatakan, keputusan reshuffle adalah hak prerogatif Presiden untuk mengganti menteri, termasuk saat pandemi Covid-19.

"Dia punya hak untuk melakukan reshuffle mengganti menteri yang menurut dia tidak mampu menyesuaikan ritme kerja dia, tidak mampu memenuhi ekspektasi Presiden. Itu hak prerogatif Presiden," ucapnya.

Senada, Sekjen PPP Arsul Sani menilai, pelaksanaan reshuffle anggota Kabinet Kerja bukan hal yang baru dalam pemerintahan Presiden Jokowi.

Baca juga: Jokowi Ancam Reshuffle, PPP: Semua Kewenangan Ada di Presiden

Keputusan untuk reshuffle atau meleburkan kementerian adalah kewenangan Presiden.

"Itu biar jadi urusan Presiden, juga soal struktur kabinet pasca-reshuffle. Mau dikurangi karena ada yang dilebur atau bahkan dibubarkan, maka itu juga semua kewenangan Presiden," ujarnya.

Baca juga: PKB Nilai Ancaman Reshuffle Jokowi Harus Jadi Pelecut Kerja Menteri

Wakil Ketua Umum PKB, Jazilul Fawaid, menilai ancaman Presiden Joko Widodo soal reshuffle kabinet merupakan cambuk bagi para menteri agar bekerja lebih keras lagi.

Jazilul mengatakan, apa pun keputusan Presiden nantinya, kepentingan bangsa ialah yang utama.

Penjelasan Istana

Sementara itu, Deputi bidang Protokol, Pers dan Media Bey Machmudin mengungkapkan, pihaknya memiliki alasan sendiri kenapa baru merilis video kemarahan Jokowi 10 hari setelah rapat paripurna berlangsung.

Bey beralasan, video itu memang awalnya tak akan dirilis karena sidang paripurna bersifat internal atau tertutup.

Namun, Biro Pers Istana menilai pernyataan Presiden dalam rapat tertutup itu penting untuk dipublikasikan. Banyak hal yang baik dan bagus untuk diketahui publik.

Oleh karena itu, pihak Biro Pers meminta izin kepada Presiden Jokowi untuk merilis video itu pada Minggu (28/6/2020).

Bey pun beralasan butuh proses panjang dan teliti untuk mempelajari video itu sehingga menghabiskan waktu sampai 10 hari.

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyebutkan, Presiden Jokowi telah berulang kali memperingatkan para menterinya untuk bekerja lebih keras pada masa krisis akibat pandemi Covid-19. Namun, belum ada hasil yang signifikan dari kinerja para menteri.

Oleh karena itu, Jokowi kembali memberi peringatan yang lebih keras kepada jajaran menterinya.