Wapres: Pemangkasan Eselon Jangan Sampai Mengurangi Penghasilan ASN

Kompas.com - 29/06/2020, 18:29 WIB
Wakil Presiden KH Maruf Amin (kanan) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (kiri) tiba di Kota Pekanbaru, Jumat (6/3/2020). Pada kunjungan kerja di Riau, Wapres KH Maruf Amin menerima gelar kehormatan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, meresmikan pusat penelitian pengembangan kajian dan penerapan ekonomi syariah, dan meresmikan Masjid Paripurna. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj. FB AnggoroWakil Presiden KH Maruf Amin (kanan) didampingi Gubernur Riau Syamsuar (kiri) tiba di Kota Pekanbaru, Jumat (6/3/2020). Pada kunjungan kerja di Riau, Wapres KH Maruf Amin menerima gelar kehormatan Bapak Ekonomi Syariah Indonesia dari Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, meresmikan pusat penelitian pengembangan kajian dan penerapan ekonomi syariah, dan meresmikan Masjid Paripurna. ANTARA FOTO/FB Anggoro/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan agar pemangkasan eselon III dalam rangka reformasi birokrasi tidak mengakibatkan pengurangan penghasilan aparatur sipil negara (ASN).

Tak hanya itu, Wapres Ma'ruf juga meminta ASN tetap dijamin kelangsungan kariernya, walaupun eselon III dipangkas dari struktur organisasi.

"Rapat KPRBN sebelumnya, disepakati bahwa prinsip pemangkasan eselon ini jangan sampai mengakibatkan pengurangan penghasilan dan tetap menjamin kelangsungan karier ASN," ujar Ma'ruf saat memberi arahan dalam Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN), Senin (29/6/2020).

Baca juga: Eselon III dan IV Dipangkas, Negara Bisa Hemat Rp 12 Miliar Per Tahun

Pemerintah juga telah menetapkan agar reformasi birokrasi bisa diselesaikan pada Desember mendatang oleh seluruh kementerian/lembaga dan daerah. Termasuk, penyederhanaan birokrasi melalui pemangkasan eselon III.

"Perlu persepsi yang sama antara pimpinan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah terkait hal tersebut," kata Ma'ruf.

Selain itu, Ma'ruf menekankan perlu adanya dukungan regulasi atau payung hukum untuk merealisasikan reformasi birokrasi.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Khususnya terkait kesamaan penghasilan dan jenjang karier ASN agar tetap terjamin.

"Utamanya yang berkenaan dengan jaminan kesamaan penghasilan yang diterima dan kepastian pola karier ASN yang dialihkan," kata dia.

Baca juga: Kemenkeu Pangkas Eselon III dan IV, Ini Rinciannya

Sebelumnya Menteri PAN RB Tjahjo Kumolo mengatakan, reformasi birokrasi bertujuan untuk mempercepat kementerian/lembaga memberikan perizinan agar investasi pusat dan daerah berjalan dengan baik.

Tjahjo mengatakan, hingga bulan Juni ini, penyederhanaan birokrasi yang selesai dilakukan sejumlah kementerian/lembaga atau pemerintah daerah sudah mendekati 60 persen.

Tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga atau daerah yang belum menyelesaikan reformasi birokrasi akan ditunda terlebih dahulu.

"Mohon maaf bagi kementerian/lembaga atau daerah yang belum selesai melakukan reformasi birokrasi, kami sudah koordinasi dengan Kementerian Keuangan, untuk menunda dulu tunjangan kinerjanya," ujar Tjahjo saat membuka webinar bertajuk Birokrasi di Era Disrupsi dan Tatanan Normal Baru, Senin (22/6/2020). 

Baca juga: Wapres Maruf Pastikan Tak akan Ada Korban dari Reformasi Birokrasi

 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Kapolri Minta DKI Segera Realisasikan 31 Tempat Isolasi Mandiri untuk Pasien Covid-19

Nasional
KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

KPK Dalami Aliran Uang dari Sejumlah Pihak ke Nurdin Abdullah

Nasional
Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Epidemiolog Nilai Pengetatan PPKM Mikro Tidak Mempan Antisipasi Meningkatnya Covid-19

Nasional
RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

RS Hampir Penuh Akibat Covid-19, Ini Pesan Persi untuk Masyarakat

Nasional
Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Susun RUU PKS, Baleg DPR Himpun Aspirasi dari Pihak yang Pro dan Kontra

Nasional
Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Kapolri: Tempat Langgar Waktu Operasional PPKM Mikro Akan Ditutup

Nasional
Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Menkes: Ingat, Batasi Kegiatan, Stay At Home

Nasional
18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

18 Orang Gugat Juliari, Minta Ganti Rugi Pemberian Bansos Sebesar Rp 16,2 Juta

Nasional
Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Ketua Komisi X: Imbauan Kemendikbud-Ristek Tidak Relevan dengan Capaian Vaksinasi

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Koalisi Masyarakat Sipil Ajukan Uji Materi UU Minerba ke MK

Nasional
Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Dugaan Korupsi Stadion Mandala Krida, KPK Panggil Petugas Akuntansi dan Pelaporan Dispora DIY

Nasional
LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

LBH Pers Desak Kapolda Usut Tuntas Penembakan Jurnalis di Sumatera Utara

Nasional
Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Polri-TNI Turunkan 600 Personel Tangani Lonjakan Kasus Covid-19 di Kudus

Nasional
Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Kabareskrim: Paspor Adelin Lis dengan Nama Hendro Leonardi Terbit 2017

Nasional
Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Ada Usul Lockdown Regional, DPR: Pemerintah Perlu Kaji dengan Matang

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X