Wapres Ma'ruf Pastikan Tak akan Ada 'Korban' dari Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 29/05/2020, 18:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat melakukan halal bi halal online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wakil Presiden, Jumat (29/5/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat melakukan halal bi halal online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wakil Presiden, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan tidak akan 'memakan korban'.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ma'ruf Amin untuk diselesaikan.

"Kita akan upayakan supaya tidak ada yang menjadi korban dari proses penyederhanaan birokrasi ini," ujar Ma'ruf saat halal bihalal secara online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wapres, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Dalam melakukan penyesuaian eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi, baik secara struktural maupun fungsional, pemerintah memastikan, tak akan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban.

Namun Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, pekerjaan yang dilakukan mereka harus lebih baik dan sederhana.

"Kami tidak ingin ada yang dikorbankan, tapi pekerjaan haruslah menjadi lebih baik dan sederhana," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan banyak pengalaman kepada pemerintah.

Baca juga: Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

Sebab faktanya banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk soal bagaimana cara birokrasi bekerja.

Selain itu, data-data yang belum tersinkronisasi dengan baik juga banyak ditemukan.

Antara lain mengenai data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos) dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datanya belum lengkap.

"Ternyata dari peristiwa Covid-19, banyak hal yang bisa kami peroleh dan dari situ kami akan mulai upaya penataan dan perbaikan," ucap dia.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan reformasi birokrasi yakni Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa, bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

117 Calon Hakim MA Lulus Administrasi, Proses Seleksi Masuk Tahap II

Nasional
Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Anak dan Menantu Jokowi di Panggung Pilkada 2020

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

[POPULER NASIONAL] Ancaman Kapolri untuk Anak Buahnya | Nama Cucu Keempat Presiden

Nasional
Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Menpan RB: Seleksi CPNS Dibuka Kembali pada 2021 dengan Formasi Terbatas

Nasional
Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Polemik Aturan Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung, Ramai Dikritik hingga Dicabut

Nasional
Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Kejagung Cari Penyebar Dokumen Pedoman soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung

Nasional
SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

SBY: Perang Lawan Covid-19 Masih Panjang

Nasional
Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Ancaman terhadap Petani dan Potensi Konflik Agraria dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

SBY: Pandailah Alokasikan APBN, Apalagi Kita Tambah Utang..

Nasional
KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

KPA Sebut RUU Cipta Kerja Berpotensi Memperparah Konflik Agraria

Nasional
Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Surabaya Berubah Jadi Zona Oranye, Satgas Sebut Penanganan Kasus Membaik

Nasional
MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

MAKI Laporkan Dugaan Komunikasi Pejabat Kejagung dengan Djoko Tjandra

Nasional
Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Tak Lengkapi Syarat Ini, Sekolah di Zona Hijau dan Kuning Batal Beroperasi

Nasional
Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Aturan soal Proses Hukum Jaksa Harus Seizin Jaksa Agung Akhirnya Dicabut

Nasional
Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Di Sidang MK, Pemerintah Bantah Dalil Pemohon Uji Materi UU Penyakit Menular dan UU Karantina Kesehatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X