Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wapres Ma'ruf Pastikan Tak akan Ada 'Korban' dari Reformasi Birokrasi

Kompas.com - 29/05/2020, 18:01 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Fabian Januarius Kuwado

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan tidak akan 'memakan korban'.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ma'ruf Amin untuk diselesaikan.

"Kita akan upayakan supaya tidak ada yang menjadi korban dari proses penyederhanaan birokrasi ini," ujar Ma'ruf saat halal bihalal secara online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wapres, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Dalam melakukan penyesuaian eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi, baik secara struktural maupun fungsional, pemerintah memastikan, tak akan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban.

Namun Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, pekerjaan yang dilakukan mereka harus lebih baik dan sederhana.

"Kami tidak ingin ada yang dikorbankan, tapi pekerjaan haruslah menjadi lebih baik dan sederhana," kata dia.

Wapres Ma'ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan banyak pengalaman kepada pemerintah.

Baca juga: Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

Sebab faktanya banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk soal bagaimana cara birokrasi bekerja.

Selain itu, data-data yang belum tersinkronisasi dengan baik juga banyak ditemukan.

Antara lain mengenai data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos) dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datanya belum lengkap.

"Ternyata dari peristiwa Covid-19, banyak hal yang bisa kami peroleh dan dari situ kami akan mulai upaya penataan dan perbaikan," ucap dia.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan reformasi birokrasi yakni Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa, bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com