Kompas.com - 29/05/2020, 18:01 WIB
Wakil Presiden Maruf Amin saat melakukan halal bi halal online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wakil Presiden, Jumat (29/5/2020). Dok. KIP/SetwapresWakil Presiden Maruf Amin saat melakukan halal bi halal online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wakil Presiden, Jumat (29/5/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin memastikan bahwa kebijakan reformasi birokrasi yang saat ini sedang dilakukan tidak akan 'memakan korban'.

Reformasi birokrasi menjadi salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada Ma'ruf Amin untuk diselesaikan.

"Kita akan upayakan supaya tidak ada yang menjadi korban dari proses penyederhanaan birokrasi ini," ujar Ma'ruf saat halal bihalal secara online dengan pejabat dan pegawai Kantor Wapres, Jumat (29/5/2020).

Baca juga: Wapres Sebut RI Ingin Contoh Korea Selatan dalam Reformasi Birokrasi

Dalam melakukan penyesuaian eselon sebagai bentuk reformasi birokrasi, baik secara struktural maupun fungsional, pemerintah memastikan, tak akan ada aparatur sipil negara (ASN) yang menjadi korban.

Namun Wapres Ma'ruf Amin menegaskan, pekerjaan yang dilakukan mereka harus lebih baik dan sederhana.

"Kami tidak ingin ada yang dikorbankan, tapi pekerjaan haruslah menjadi lebih baik dan sederhana," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Wapres Ma'ruf Amin mengakui, pandemi Covid-19 yang terjadi memberikan banyak pengalaman kepada pemerintah.

Baca juga: Dikritik soal Lambatnya Reformasi Birokrasi, Ini Respons Sekjen Kemenag

Sebab faktanya banyak hal yang harus diperbaiki, termasuk soal bagaimana cara birokrasi bekerja.

Selain itu, data-data yang belum tersinkronisasi dengan baik juga banyak ditemukan.

Antara lain mengenai data orang miskin penerima bantuan sosial (bansos) dan para pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang datanya belum lengkap.

"Ternyata dari peristiwa Covid-19, banyak hal yang bisa kami peroleh dan dari situ kami akan mulai upaya penataan dan perbaikan," ucap dia.

Baca juga: Tingkatkan Kemajuan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Hadapi Berbagai Tantangan

Sebelumnya, Wapres Ma'ruf Amin menyebutkan, Indonesia ingin mencontoh negara lain dalam melakukan reformasi birokrasi.

Salah satu negara yang dapat dijadikan contoh dalam melakukan reformasi birokrasi yakni Korea Selatan.

"Kita ingin mencoba mencari contoh negara lain yang sudah berhasil. Ada yang mengatakan Korea Selatan itu berhasil. Nah seperti apa, bagaimana kemungkinan Indonesia menerapkan pola-pola itu,” ujar Ma'ruf saat bertemu Tim Independen Reformasi Birokrasi Nasional (TIRBN) dikutip dari siaran pers, Jumat (29/5/2020).



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Rencana Aksi HAM Muat tentang Layanan Pendidikan hingga Transportasi bagi Penyandang Disabilitas

Nasional
30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

30 Pati TNI Naik Pangkat, Pangkostrad Dudung Abdurachman Jadi Letnan Jenderal

Nasional
Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Kemenag Terbitkan Surat Edaran tentang Penyelenggaraan Shalat Idul Adha, Ini Isinya

Nasional
Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Menteri PPPA: Angka Pekerja Anak Indonesia Memprihatinkan, Lebih Banyak di Pedesaan

Nasional
Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Polisi Pemerkosa Remaja di Malut Ditetapkan Jadi Tersangka dan Ditahan

Nasional
Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Mobil Listrik Dikembangkan di Indonesia, Moeldoko: Sangat Baik untuk Efisiensi dan Perbaikan Lingkungan

Nasional
Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Menteri PPPA Minta Seluruh Pihak Seriusi Tingginya Angka Covid-19 pada Anak

Nasional
Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Rencana Aksi HAM Atur Konflik Lahan hingga Izin Usaha yang Berdampak ke Masyarakat Hukum Adat

Nasional
IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

IAKMI Sebut Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia Semakin Mengkhawatirkan

Nasional
KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

KPK Setor Hasil Lelang Range Rover Markus Nari Sebesar Rp 550 Juta ke Kas Negara

Nasional
Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Perpres Rencana Aksi HAM Memuat soal Perlindungan Hukum Masyarakat Adat

Nasional
Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Wapres Ajak Akademisi dan Cendikiawan Cari Solusi Masalah Indonesia

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja, ICJR Dorong Revisi KUHAP dan Penyelesaian RUU PKS

Nasional
Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Kasus Polisi di Malut Perkosa Remaja dalam Penyelidikan Propam

Nasional
KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

KPK Panggil 12 ASN Setda Bandung Barat Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan Barang Darurat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X