Jokowi Jengkel ke Menterinya Dinilai Wajar, Sekjen PDI-P: Ada Beberapa yang Cari Aman

Sebab, kata dia, sejak awal Presiden Joko Widodo sudah mengingatkan para menteri untuk serius dalam menangani pandemi Covid-19 karena berkaitan dengan kehidupan masyarakat.

"Karena itulah setiap jajaran kabinet seharusnya memiliki sense of crisis, berani mengambil tanggung jawab melalui kebijakan terobosan untuk membantu rakyat. Bahkan dengan keluarnya Perppu menunjukkan adanya hal ikhwal kegentingan yang memaksa," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Senin (29/6/2020).

Hasto mengatakan, dalam kondisi genting pandemi Covid-19 ini, secara otomatis fungsi koordinasi antar kementerian harus dikedepankan.

Ia menilai, ada anggota kabinet yang cenderung mencari aman, sehingga Presiden Joko Widodo melakukan evaluasi kinerja para menteri.

"Ada beberapa pihak yang cenderung mencari aman, dan tidak mengambil prakarsa, sehingga wajar jika Presiden sampai melakukan evaluasi terhadap kinerja para menteri," ujarnya.

Hasto mengatakan, terkait ancaman reshuffle kabinet kerja, keputusan tersebut adalah hak prerogatif presiden sebagai alat evaluasi kinerja menteri.

Selain itu, ia berharap, apa yang disampaikan Jokowi dalam Sidang Kabinet Paripurna tersebut dapat memacu kinerja dan kekompakan seluruh jajaran kabinet kerja untuk mencari solusi komprehensif dan efektif di dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.

"PDI-P mendorong agar para menteri bekerja lebih keras ditengah masa pandemi Covid-19. Saat ini, para menteri harus kedepankan aksi bukan wacana. Kita menunggu aksi para menteri melalui berbagai program kerakyatan yang nyata dan berdampak luas bagi masyarakat," pungkasnya.

Presiden Joko Widodo sebelumnya, menyampaikan ancaman reshuffle kabinet di hadapan para menterinya saat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada 18 Juni 2020 silam.

Informasi ini baru terungkap dalam video yang ditayangkan akun YouTube Sekretariat Presiden pada Minggu (28/6/2020).

Mulanya saat membuka rapat, Jokowi menyampaikan kejengkelannya kepada para menteri lantaran masih bekerja secara biasa saja di masa krisis seperti ini.

Padahal, Presiden Jokowi meminta ada kebijakan luar biasa untuk menangani krisis, baik itu pandemi Covid-19 dan dampaknya terhadap perokonomian.

"Langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya entah langkah politik, entah langkah pemerintahan," kata Jokowi.

"Akan saya buka. Langkah apa pun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita. Untuk negara," ucap Presiden.