Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Jokowi Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet

Kompas.com - 29/06/2020, 10:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, 71 persen masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi rumah tangga memburuk akibat virus corona. Sementara sebanyak 76 persen responden menyatakan pendapatan rumah tangga mereka merosot karena adanya pandemi.

Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan SMRC pada 18-20 Juni 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I (Q1) 2020 juga hanya 2,97 persen. Angka itu jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen.

Hal ini diprediksi karena menurunnya konsumsi dan daya beli akibat pandemi. Penerapan work from home (WFH) dan physical distancing juga dituding sebagai salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi ini.

Tak menutup kemungkinan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya akan lebih buruk lagi.

Sejumlah kalangan menilai, pertumbuhan ekonomi ke depan akan bergantung pada penanganan pandemi. Indonesia harus memperbaiki penanganan Covid-19 ini.

Penanganan pandemi yang terkesan bertele-tele, cenderung birokratis dan jalan sendiri-sendiri akan mempersulit pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pandemi masih menghantui

Selain ancaman resesi ekonomi, pandemi juga masih menghantui.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, penularan virus corona masih terus terjadi.

Kondisi ini menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga Minggu (28/6/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 1.198 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 54.010 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu.

Jawa Timur masih tercatat sebagai daerah dengan penambahan kasus tertinggi, yakni 330 pasien. Disusul Sulawesi Selatan dengan 192 kasus baru, Jawa Tengah dengan 188 kasus baru, DKI Jakarta dengan 125 kasus baru, dan Kalimantan Selatan dengan 73 kasus baru.

Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dalam periode 27 - 28 Juni 2020 ada 34 orang. Sehingga total ada 2.754 nyawa melayang akibat terpapar virus ini.

Selain itu, tercatat ada 47.658 orang yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan 14.712 orang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Di masa new normal ini, masih ada beberapa daerah yang kenaikan kasusnya cukup tinggi.

Perombakan kabinet

Menutup arahannya Presiden Jokowi meminta agar para pembantunya memiliki spirit dan semangat yang sama. Jokowi juga meminta agar mereka tak bekerja biasa saja, namun harus melakukan langkah-langkah luar biasa.

Jika tidak Jokowi mengancam akan melakukan langkah keras dan tak biasa mulai dari membubarkan lembaga hingga mengganti para pembantunya.

Mengapa Presiden Jokowi murka? Apa yang membuat Jokowi emosi? Apa benar para menteri dan kepala lembaga tak bisa bekerja? Kementerian atau lembaga apa saja yang dinilai tak bisa bekerja?

Apa benar Jokowi akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet? Lambaga apa saja yang akan dibubarkan dan siapa saja menteri yang akan diganti?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (29/6/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com