Salin Artikel

Jokowi Marah dan Ancaman Reshuffle Kabinet

“LANGKAH apapun yang extraordinary akan saya lakukan, untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa saja membubarkan lembaga, bisa juga reshuffle.”

Ancaman itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di depan para menteri dan pimpinan lembaga yang hadir dalam Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara.

Dalam video berdurasi 10 menit 20 detik tersebut Jokowi tampak emosi. Beberapa kali suara Jokowi meninggi.

Jokowi mengkritik para pembantunya yang dinilai tak memiliki sense of crisis dan bekerja ala kadarnya.

Kepala Negara menyebut, tak ada perkembangan signifikan terkait kinerja para menteri dan pimpinan lembaga.

Dia mengatakan, bahwa 3 bulan ke belakang dan beberapa bulan ke depan adalah masa krisis akibat pandemi. Namun, dia melihat masih ada anggota kabinet yang bekerja biasa-biasa saja.

Video yang viral tersebut adalah rekaman Sidang Kabinet Paripurna. Rapat yang digelar tertutup ini dilakukan pada Minggu (18/6/2020).

Namun, rekaman Sidang Kabinet Paripurna pertama sejak pandemi menyerang Indonesia ini baru beredar selang sepuluh hari.

Video rekaman rapat tersebut dinggah ke Youtube Sekretariat Presiden, Minggu (28/62020). Banyak pertanyaan dan spekulasi yang muncul terkait rilis video rekaman sidang yang bersifat internal dan tak boleh diliput media ini.

Dari ekonomi hingga pandemi

Awalnya Jokowi menyinggung soal pertumbuhan ekonomi yang berpotensi minus 6 hingga 7,6 persen. Jokowi juga menyinggung soal serapan anggaran di kementerian yang rendah.

Jokowi kesal karena hal itu mempengaruhi konsumsi masyarakat. Ia mencontohkan Kementerian Kesehatan yang belanja anggarannya masih sangat kecil dan jauh dari target yang diharapkan.

Presiden Jokowi juga mengkritik penyaluran Bantuan Sosial yang dinilai belum maksimal dan stimulus ekonomi yang tak kunjung terealisasi.

Menurut Jokowi, di masa pandemi ini stimulus ekonomi menjadi kunci agar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) tidak mati.

Presiden memerintahkan agar stimulus ekonomi segera dikucurkan kepada sektor ekonomi, khususnya industri padat karya agar tak menambah gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Ancaman resesi

Presiden Jokowi layak marah. Pasalnya, kondisi ekonomi nasional terus mengalami kontraksi dan terancam resesi.

Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, 71 persen masyarakat Indonesia menilai kondisi ekonomi rumah tangga memburuk akibat virus corona. Sementara sebanyak 76 persen responden menyatakan pendapatan rumah tangga mereka merosot karena adanya pandemi.

Data tersebut merupakan hasil survei yang dilakukan SMRC pada 18-20 Juni 2020.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia Kuartal I (Q1) 2020 juga hanya 2,97 persen. Angka itu jauh dari target kuartal I yang diharapkan mencapai kisaran 4,5-4,6 persen.

Hal ini diprediksi karena menurunnya konsumsi dan daya beli akibat pandemi. Penerapan work from home (WFH) dan physical distancing juga dituding sebagai salah satu penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi ini.

Tak menutup kemungkinan, pertumbuhan ekonomi pada kuartal berikutnya akan lebih buruk lagi.

Sejumlah kalangan menilai, pertumbuhan ekonomi ke depan akan bergantung pada penanganan pandemi. Indonesia harus memperbaiki penanganan Covid-19 ini.

Penanganan pandemi yang terkesan bertele-tele, cenderung birokratis dan jalan sendiri-sendiri akan mempersulit pemerintah dalam menggenjot pertumbuhan ekonomi.

Pandemi masih menghantui

Selain ancaman resesi ekonomi, pandemi juga masih menghantui.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Achmad Yurianto mengatakan, penularan virus corona masih terus terjadi.

Kondisi ini menyebabkan kasus Covid-19 di Indonesia terus bertambah. Hingga Minggu (28/6/2020) pukul 12.00 WIB, terdapat 1.198 kasus baru Covid-19 dalam 24 jam terakhir.

Penambahan itu menyebabkan total ada 54.010 kasus Covid-19 di Tanah Air, terhitung sejak pasien pertama terinfeksi virus corona diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu.

Jawa Timur masih tercatat sebagai daerah dengan penambahan kasus tertinggi, yakni 330 pasien. Disusul Sulawesi Selatan dengan 192 kasus baru, Jawa Tengah dengan 188 kasus baru, DKI Jakarta dengan 125 kasus baru, dan Kalimantan Selatan dengan 73 kasus baru.

Sementara pasien Covid-19 yang meninggal dalam periode 27 - 28 Juni 2020 ada 34 orang. Sehingga total ada 2.754 nyawa melayang akibat terpapar virus ini.

Selain itu, tercatat ada 47.658 orang yang berstatus orang dalam pemantauan (ODP) dan 14.712 orang berstatus pasien dalam pengawasan atau PDP. Di masa new normal ini, masih ada beberapa daerah yang kenaikan kasusnya cukup tinggi.

Perombakan kabinet

Menutup arahannya Presiden Jokowi meminta agar para pembantunya memiliki spirit dan semangat yang sama. Jokowi juga meminta agar mereka tak bekerja biasa saja, namun harus melakukan langkah-langkah luar biasa.

Jika tidak Jokowi mengancam akan melakukan langkah keras dan tak biasa mulai dari membubarkan lembaga hingga mengganti para pembantunya.

Mengapa Presiden Jokowi murka? Apa yang membuat Jokowi emosi? Apa benar para menteri dan kepala lembaga tak bisa bekerja? Kementerian atau lembaga apa saja yang dinilai tak bisa bekerja?

Apa benar Jokowi akan membubarkan lembaga dan perombakan kabinet? Lambaga apa saja yang akan dibubarkan dan siapa saja menteri yang akan diganti?

Ikuti pembahasannya dalam talkshow Dua Arah, Senin (29/6/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 22.00 WIB.

https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/10051631/jokowi-marah-dan-ancaman-reshuffle-kabinet

Terkini Lainnya

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Kubu Ganjar-Mahfud Minta MK Hadirkan Sri Mulyani dan Risma di Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

4 Jenderal Bagikan Takjil di Jalan, Polri: Wujud Mendekatkan Diri ke Masyarakat

Nasional
Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Berkelakar, Gus Miftah: Saya Curiga Bahlil Jadi Menteri Bukan karena Prestasi, tetapi Lucu

Nasional
Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Dua Menteri PDI-P Tak Hadiri Bukber Bareng Jokowi, Azwar Anas Sebut Tak Terkait Politik

Nasional
Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Tak Cuma Demokrat, Airlangga Ungkap Banyak Kader Golkar Siap Tempati Posisi Menteri

Nasional
Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Menko Polhukam Pastikan Pengamanan Rangkaian Perayaan Paskah di Indonesia

Nasional
Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Enam Menteri Jokowi, Ketua DPR, Ketua MPR, dan Kapolri Belum Lapor LHKPN

Nasional
Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Soal Pengembalian Uang Rp 40 Juta ke KPK, Nasdem: Nanti Kami Cek

Nasional
Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Kubu Anies-Muhaimin Minta 4 Menteri Dihadirkan Dalam Sidang Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke