Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kunjungi Surabaya, Mendagri Minta Pemda Responsif soal Kebutuhan Masker Warga

Kompas.com - 26/06/2020, 18:22 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja dalam rangka penanganan Covid-19 ke Surabaya, Jumat (26/6/2020).

Dalam kesempatan tersebut, Tito meminta pemerintah daerah responsif terhadap kebutuhan masker bagi masyarakatnya.

“Harus disertai gerakan masif bagi masker, karena ada juga masyarakat kita tahu pentingnya masker tapi tidak bisa mengadakan masker,” ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat.

Selain itu, Tito meminta pemda tidak lelah menyosialisasikan pentingnya menggunakan masker.

Baca juga: Di Surabaya, Mendagri Tekankan Koordinasi Antardaerah Kunci Penanganan Covid-19

Menurutnya, masyarakat harus memahami pentingnya melindungi sistem pernapasan menggunakan masker.

"Sebab yang diserang (oleh Covid-19), adalah sistem pernapasan," tegas Tito.

Sementara terkait penanganan Covid-19 di Kota Surabaya, Tito meminta agar pelaksanaannya lebih terkoordinasi dengan daerah di sekitarnya.

Dia menyebut, Kota Surabaya sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Timur kondisinya mirip DKI Jakarta.

Sebab, kota tersebut bersinggungan secara geografis dan sosial dengan daerah di sekitarnya.

"Ada ‘efek ping-pong’ sebagai dampak keterkaitan antara Surabaya dan daerah penyangganya," ujar Tito sebagaimana dikutip dari siaran pers Kemendagri, Jumat.

“Kita kemarin sudah ke semua daerah untuk menyamakan persepsi, kalau ada PSBB waktunya disamakan, serempak, jadi jangan sampai PSBB-nya di sini dan yang lain kendor,” jelasnya menegaskan.

Baca juga: Cegat Ambulans, Keluarga Ambil Paksa Jenazah Covid-19 yang Akan Dimakamkan

Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Gresik ini, Kota Surabaya perlu melakukan koordinasi khusus di tingkat provinsi agar pelaksanaan dan penanganan Covid-19 lebih efektif.

Tito mengingatkan otoritas koordinasi dalam hal ini berada di tingkat provinsi.

Dalam kesempatan yang sama, ia juga mengingatkan pentingnya sosialisasi dalam melaksanakan protokol kesehatan hingga ke tingkat satuan terkecil dalam masyarakat.

Protokol yang dimaksud antara lain menggunakan masker, mecuci tangan, penggunaan handsanitizer, hingga melakukan pola hidup bersih dan sehat.

Diberitakan, Surabaya menjadi kota dengan rasio kematian tertinggi akibat virus corona Covid-19.

Demikian dipaparkan Anggota Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Dewi Nur Aisyah saat mendampingi Presiden Joko Widodo dalam jumpa pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (24/6/2020).

Dewi mengatakan, pihaknya menggunakan rasio kematian dengan jumlah penduduk untuk mengukur tingkat kematian di tiap daerah. Hasilnya, rasio kematian di Surabaya tertinggi yakni 9,8 per 100.000 penduduk.

Di bawah Surabaya ada Banjarmasin (9,4), Manado (8,02), Jakarta Pusat (8,01) dan Makassar (4,9).

"Pertama Surabaya, Banjarmasin, Manado, Jakarta Pusat, dan kelima Makassar," ujar Dewi sambil mempresentasikan bahan paparan di hadapan Presiden Jokowi.

Baca juga: 4 Pedagang Positif Covid-19, Pasar Gembrong di Jakarta Pusat Ditutup 3 Hari

Dewi juga memaparkan bahwa rasio tingkat penularan Covid-19 di Surabaya juga cukup tinggi. Ada 107,6 orang yang positif Covid-19 per 100.000 penduduk di Surabaya.

Jumlah tersebut hanya kalah dari Jakarta Pusat (149,2) dan Jayapura (108).

Dewi menilai Surabaya dan daerah lain dengan penularan tinggi harus menjadi perhatian bersama.

"Ini adalah PR kita bersama dan monitoring kita bersama bagaimana kita dapat bergerak menuju perbaikan untuk daerah dengan laju penularan tinggi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com