Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menpan RB Sebut Perlu Adanya Penguatan di BIN dan BNPB

Kompas.com - 26/06/2020, 11:21 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo mendukung adanya penguatan kelembagaan terhadap Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Pasalnya, kedua lembaga tersebut memiliki peran yang cukup penting di dalam penanganan pandemi Covid-19 selama ini.

"Hal itu sepatutnya mendapatkan apresiasi dari kita semua. Ke depannya, penguatan kelembagaan BIN dan BNPB perlu memperoleh dukungan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum yang berlaku," kata Tjahjo seperti dilansir dari Antara, Jumat (26/6/2020).

Penguatan kelembagaan, imbuh dia, diperlukan agar lembaga negara dapat beradaptasi dalam menghadapi situasi dan perkembangan dinamika global yang terjadi.

Sehingga, respon cepat dan komprehensif dapat ditempuh guna menghadapi segala ancaman yang akan dihadapi. Seperti adanya bencana alam hingga pandemi pada saat ini.

Lebih jauh, Tjahjo menambahkan, selama ini BIN dan BNPB memiliki peran vital di dalam mengatasi pandemi Covid-19. BIN, misalnya, terlibat aktif di dalam penyediaan alat tes cepat (rapid test) dan tes usap (swab test) COVID-19, alat digital rontgen, masker, ventilator, alat pelindung diri dan kendaraan laboratorium pemeriksaan tes usap untuk sejumlah Rumah Sakit dan Instansi.

BIN juga telah mengadakan tes cepat (rapid test) COVID-19 secara massal di sejumlah titik strategis seperti di stasiun kereta rel listrik (KRL) dan moda raya terpadu (MRT). Di samping juga bekerjasama dengan Universitas Airlangga untuk melakukan riset pengembangan vaksin dan obat-obatan bagi pasien Covid-19.

Baca juga: Menpan RB: Misalnya, Ada Deputi Intelijen Kesehatan di BIN

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR, Tjahjo mengatakan, pemerintah berencana membentuk deputi kesehatan di BIN. Selain itu, Kementerian Pertahanan juga mengusulkan pembentukan fakultas kedokteran di Universitas Pertahanan.

Alasannya, jumlah dokter tentara saat ini semakin sedikit.

"Dephan ingin ada Unhan itu ada fakultas kedokteran, karena dokter-dokter tentara semakin berkurang sekarang ini," kata Tjahjo, Selasa (23/6/2020) lalu.

Di samping itu, Tjahjo mengungkapkan, pemerintah mengusulkan adanya peningkatan level pimpinan untuk komandan Divisi Provesi dan Pengamanan Mabes Polri dan Brigadir Mobil menjadi bintang tiga.

Namun, peningkatan ini juga harus diberlakukan untuk lingkup TNI agar tidak menimbulkan kecemburuan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Mendagri Serahkan Data Pemilih Potensial Pilkada 2024, Jumlahnya 207,1 Juta

Nasional
Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Hardiknas 2024, Fahira Idris: Perlu Lompatan Peningkatan Kualitas Pengajaran hingga Pemerataan Akses Pendidikan

Nasional
Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Sadar PTUN Tak Bisa Batalkan Putusan MK, PDI-P: Tapi MPR Punya Sikap untuk Tidak Melantik Prabowo

Nasional
Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Surya Paloh Sungkan Minta Jatah Menteri meski Bersahabat dengan Prabowo

Nasional
Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Anies Respons Soal Ditawari Jadi Menteri di Kabinet Prabowo atau Tidak

Nasional
Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Ajukan Praperadilan Kasus TPPU, Panji Gumilang Minta Rekening dan Asetnya Dikembalikan

Nasional
KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

KPU Bantah Tak Serius Ikuti Sidang Sengketa Pileg Usai Disentil Hakim MK: Agenda Kami Padat...

Nasional
Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Sedih karena SYL Pakai Duit Kementan untuk Keperluan Keluarga, Surya Paloh: Saya Mampu Bayarin kalau Diminta

Nasional
Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, Kementerian KP Siap Dorong Kualitas, Jangkauan, dan Keberlanjutan Komoditas Tuna Indonesia

Nasional
Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Sebut Suaranya Pindah ke PDI-P, PAN Minta Penghitungan Suara Ulang di Dapil Ogan Komering Ilir 6

Nasional
Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Jokowi Teken UU Desa Terbaru, Kades Bisa Menjabat Hingga 16 Tahun

Nasional
Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Soal Lebih Baik Nasdem Dalam Pemerintah atau Jadi Oposisi, Ini Jawaban Surya Paloh

Nasional
Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Sentil Pihak yang Terlambat, MK: Kalau di Korea Utara, Ditembak Mati

Nasional
Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Giliran Ketua KPU Kena Tegur Hakim MK lantaran Izin Tinggalkan Sidang Sengketa Pileg

Nasional
Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Panji Gumilang Gugat Status Tersangka TPPU, Sebut Polisi Tak Penuhi 2 Alat Bukti

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com