Rapat di DPR, Mensos Lapor Lonjakan Anggaran Bansos hingga Rp 43,7 Triliun

Kompas.com - 24/06/2020, 12:12 WIB
Mensos Juliari Batubara saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020) Dok. KemensosMensos Juliari Batubara saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan pelaksanaan program bantuan sosial tahun anggaran 2020 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (24/6/2020).

Juliari melaporkan, ada kenaikan anggaran bansos hingga Rp 47,3 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Ada kenaikan anggaran dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 106,5 triliun, ada kenaikan sebesar Rp 43,7 triliun," kata Juliari.

Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Program Bansos Pemerintah

Ia mengatakan, lonjakan anggaran ini disebabkan adanya perluasan keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, lanjut Juliari, pemerintah juga menyiapkan program khusus bansos selama Covid-19 sejak April 2020.

"Ada beberapa program bansos yang diperluas, yaitu PKH dan BPNT atau program kartu sembako diperluas keluarga penerima manfaatnya," ucap dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Secara mendetail, PKH menjadi 10 juta dari realisasi sebelumnya yaitu 9,2 juta KPM.

Baca juga: Mensos: Bansos Akan Diperpanjang hingga Desember 2020

Kemudian, program kartu sembako dari 15,6 juta jadi 20 juta KPM.

"Ini ditambah juga dua program khusus bansos Covid-19, yang durasinya April-Juni atau bulan ini," kata Juliari.

Di saat bersama, Juliari mengatakan Kemensos telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 2 triliun.

Penghematan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

"Kemensos mengalami pemotongan hampir Rp 2 triliun. Penghematan ini yang jadi target adalah unit atau program kerja non-bansos. Seperti di Kesekjenan cukup banyak, kemudian terus terang yang cukup berat penghematan di humas," kata Juliari.

Baca juga: Polisi Temukan Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Sita Tanah terkait Kasus Nurdin Abdullah, KPK: Masjid di Atasnya Tetap Bisa Digunakan

Nasional
Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Kemendikbudristek Sebut PTM Terbatas Disesuaikan dengan Tingkat Penularan Covid-19 di Tiap Daerah

Nasional
Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Pimpinan Komisi III Minta Polisi yang Perkosa Remaja Dihukum Maksimal dan Kapolsek Dipecat

Nasional
KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

KPK Setor Uang Denda dan Pengganti dari 4 Terpidana, Salah Satunya Penyuap Juliari Batubara

Nasional
Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Dengan Berbagai Pertimbangan, Siapa Panglima TNI Mendatang?

Nasional
Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Kemenkumham Ambil Alih Pengelolaan Pasar Babakan Kota Tangerang

Nasional
Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Eks Direktur Teknik Garuda Divonis 8 Tahun Penjara

Nasional
Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Gus Menteri Berharap Vale Indonesia Bisa Ajak PMA Lain Bermitra dengan Kemendes PDTT

Nasional
Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Dukung Revisi UU ITE, Komnas HAM Nilai Ruang Berekspresi Tidak Bisa Dipidana

Nasional
Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Pakar IAKMI Sebut Meningkatnya Kasus Covid-19 Jadi Alarm untuk Memperkuat Prokes

Nasional
Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Periksa 12 ASN Setda Bandung Barat, KPK Dalami Proyek pada Era Aa Umbara

Nasional
MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

MUI Imbau Umat Islam di Zona Merah Tak Shalat Idul Adha Berjemaah di Masjid atau Tempat Terbuka

Nasional
Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Mahfud: Sambil Tunggu Revisi Terbatas, Pedoman UU ITE Diharapkan Bisa Maksimal Lindungi Masyarakat

Nasional
Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Kejagung Lelang 16 Kapal Sitaan dari Heru Hidayat dalam Kasus Korupsi Asabri

Nasional
SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

SKB Pedoman UU ITE Resmi Ditandatangani, Ini Isinya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X