Rapat di DPR, Mensos Lapor Lonjakan Anggaran Bansos hingga Rp 43,7 Triliun

Kompas.com - 24/06/2020, 12:12 WIB
Mensos Juliari Batubara saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020) Dok. KemensosMensos Juliari Batubara saat meninjau penyaluran BST di Kecamatan Ciawi, serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, Jumat (19/6/2020)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Juliari Batubara menyampaikan pelaksanaan program bantuan sosial tahun anggaran 2020 dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Rabu (24/6/2020).

Juliari melaporkan, ada kenaikan anggaran bansos hingga Rp 47,3 triliun akibat pandemi Covid-19.

"Ada kenaikan anggaran dari Rp 62,8 triliun menjadi Rp 106,5 triliun, ada kenaikan sebesar Rp 43,7 triliun," kata Juliari.

Baca juga: Puan Maharani: DPR Akan Evaluasi Program Bansos Pemerintah

Ia mengatakan, lonjakan anggaran ini disebabkan adanya perluasan keluarga penerima manfaat (KPM) dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).

Selain itu, lanjut Juliari, pemerintah juga menyiapkan program khusus bansos selama Covid-19 sejak April 2020.

"Ada beberapa program bansos yang diperluas, yaitu PKH dan BPNT atau program kartu sembako diperluas keluarga penerima manfaatnya," ucap dia.

Secara mendetail, PKH menjadi 10 juta dari realisasi sebelumnya yaitu 9,2 juta KPM.

Baca juga: Mensos: Bansos Akan Diperpanjang hingga Desember 2020

Kemudian, program kartu sembako dari 15,6 juta jadi 20 juta KPM.

"Ini ditambah juga dua program khusus bansos Covid-19, yang durasinya April-Juni atau bulan ini," kata Juliari.

Di saat bersama, Juliari mengatakan Kemensos telah melakukan penghematan anggaran hingga Rp 2 triliun.

Penghematan itu merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur Dan Rincian APBN TA 2020.

"Kemensos mengalami pemotongan hampir Rp 2 triliun. Penghematan ini yang jadi target adalah unit atau program kerja non-bansos. Seperti di Kesekjenan cukup banyak, kemudian terus terang yang cukup berat penghematan di humas," kata Juliari.

Baca juga: Polisi Temukan Delapan Kasus Dugaan Penyelewengan Bansos Covid-19



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Aspri Eks Menpora Imam Nahrawi Dieksekusi ke Lapas Sukamiskin

Nasional
Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Penyidik Kesulitan Usut Dugaan Investasi Bodong Kampung Kurma Group, Polri: Datanya Ambaradul

Nasional
Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Covid-19 Masih Ada, Dokter Ingatkan Masyarakat Terapkan Germas untuk Jaga Vitalitas Tubuh

Nasional
Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Pakar Ingatkan Ancaman Penularan Covid-19 dari Klaster Keluarga di Jakarta

Nasional
Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Satgas Covid-19: Datangnya Vaksin Bukan Berarti Pandemi Langsung Berakhir

Nasional
KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

KPK Amankan Uang Rp 425 Juta Saat OTT Wali Kota Cimahi

Nasional
Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Sudah Terima Surat Mundur Edhy Prabowo, Sekjen Gerindra: Diteruskan ke Prabowo

Nasional
Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Anita Kolopaking Akui Salah Artikan Permintaan Dokumen dari Djoko Tjandra

Nasional
Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Sekjen Gerindra: Upaya Bantuan Hukum untuk Edhy Prabowo Harus Dihormati

Nasional
Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Ketua DPR Minta Penyelenggara Pilkada 2020 Lebih Masif Sosialisasikan Protokol Kesehatan

Nasional
Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Epidemiolog Prediksi Penambahan Kasus Covid-19 Dalam Jumlah Tinggi Bisa Berlangsung Lama

Nasional
Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Edhy Prabowo Ditangkap KPK, Gerindra Minta Maaf ke Jokowi-Ma'ruf Amin

Nasional
Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Fraksi Demokrat Minta Pemprov DKI Perbaiki Sasaran Penerima Jakwifi

Nasional
JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

JPU Kembalikan Berkas Perkara 6 Tersangka Kasus Kebakaran Gedung Kejagung ke Bareskrim

Nasional
Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Terjaring OTT KPK, PDI-P Berhentikan Wali Kota Cimahi Tidak Hormat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X