Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kemensos Percepat Penyaluran Bansos di Jawa Tengah

Kompas.com - 18/06/2020, 13:34 WIB
Inadha Rahma Nidya,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Kementerian Sosial (Kemensos), mempercepat penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) di Provinsi Jawa Tengah (Jateng).

Bansos yang dimaksud terdiri dari Bantuan Sosial Tunai (BST), Program Sembako, dan Dana Dekonsentrasi 

Untuk memastikan kelancaran penyalurannya, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemensos Hartono Laras, melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Jateng, Rabu (17/6/2020).

Kemensos dalam keterangan tertulisnya Kamis (18/6/2020) menjelaskan beberapa lokasi peninjuan penyaluran bantuan.

Pertama adalah Kantor Pos Gayamsari. Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di tempat itu mencapai 115.476."

Kemudian, peninjauan dilanjutkan ke Kabupaten Grobogan. Di sana, Hartono bertemu salah satu KPM penyandang difabel.

Untuk diketahui, total penerima BST di Provinsi Jateng adalah 1.265.584 KPM.

Baca juga: Tingkatkan Pelayanan Penyaluran BST, Mensos Minta PT Pos Tambah Loket

Pada kunjungan kerja tersebut, Hartono dan Dirjen Penanganan Fakir Miskin (PFM) Asep Sasa Purnama, juga menjadi narasumber pada sesi tanya jawab virtual, di kantor Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Jateng.

Adapun peserta sesi tanya jawab tersebut meliputi Kepala Dinsos kabupaten atau kota, PT Pos Indonesia, Himpunan Bank-bank Milik Negara (Himbara), dan Koordinator Daerah (Korda).

Para peserta memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menanyakan cara penggantian data, persoalan double data penerima bansos, dan hal lainnya terkait teknis data.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Minta MK Urai Persoalan pada Pilpres 2024, Sukidi: Seperti Disuarakan Megawati

Nasional
PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

PPATK Bakal Tindaklanjuti Informasi Jokowi soal Indikasi Pencucian Uang lewat Aset Kripto Rp 139 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com